Prabowo-Sandi Tidak Hadir: KPU Tetapkan Presiden Terpilih Pilpres 2019
Foto penyerahan salinan berita acara serta salinan keputusan kpu tentang penetapan calon presiden dan calon wakil presiden terpilih pemilu 2019 kepada partai politik, pemerintah, lembaga negara, tkn01 serta bpn02 - twitter kpu ri

Prabowo-Sandi Tidak Hadir: KPU Tetapkan Presiden Terpilih Pilpres 2019

 Kategori Pemilu

KPU tetapkan presiden terpilih. Komisi Pemilihan Umum (KPU) kemarin (30 Juni 2019) menetapkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil pemilihan Presiden 2019.

Kita ucapkan selamat kepada Pak Jokowi dan Pak KH Ma’ruf Amin yang telah ditetapkan KPU sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih hasil pemilihan Presiden 17 April 2019.

Penetapan hasil pemilihan Presiden RI dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum setelah gugatan Prabowo-Sandi ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya tanggal 27 Juni 2019.

Karni Ilyas, Presiden ILC mengemukakan: jika badai benar-benar sudah berlalu, insha Allah ILC akan segera tayang kembali. Peselancar akan kembali bermain dengan gelombang. Kita bertemu lagi,” ungkapnya melalui cuitan di Twitter, Ahad (23/6/2019).

Menurut saya, di tolaknya gugatan Prabowo-Sandi di MK dan ditetapkannya Jokowi dan Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam pemilihan Presiden 2019, maka berarti badai sudah berlalu. Jadi bang Karni Ilyas sebaiknya segera berselancar kembali.


Tidak Hadir di KPU

Prabowo-Sandi tidak hadir dalam penetapan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih oleh KPU tanggal 30 Juni 2019, setidaknya ada tiga alasan dari perspektif sosiologis.

Pertama, mayoritas pendukung Prabowo-Sandi sampai saat ini masih meyakini bahwa pemenang Pilpres 2019 adalah Prabowo-Sandi. Prabowo-Sandi harus mendengar aspirasi dari para pendukungnya. Walaupun begitu, sebagai negarawan, Prabowo-Sandi telah mengemukakan bahwa menghormati putusan MK.

Kedua, para pendukung dan pemilih Prabowo-Sandi tidak setuju kalau Prabowo-Sandi hadir dalam penetapan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih hasil pemilihan Presiden 17 April 2019 karena berarti mengakui dan menerima hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang mereka anggap penuh dengan kecurangan.

Walaupun begitu, sebagai bentuk penghormatan terhadap proses pilpres yang telah dilaksanakan KPU, Prabowo-Sandi telah mengirim tim hukum Gerindra Habiburokhman untuk menghadiri penetapan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih oleh KPU.


Ketiga, para pendukung Prabowo-Sandi menolak adanya rekonsiliasi karena berarti menafikan kecurangan dalam pilpres. Walaupun begitu, Prabowo-Sandi sebagai negarawan secara tidak langsung telah mewujudkan rekonsiliasi dengan meminta kepada pendukungnya untuk tidak demo di MK, dan menghormati dan menerima putusan MK.

View this post on Instagram

Dalam setiap Pemilihan Umum pasti ada yang dipilih, ada yang belum terpilih. Kami memahami bahwa yang belum terpilih, atau yang tidak dinyatakan sebagai pemenang tentu ada rasa kecewa. Saya ingin mengajak seluruh pendukung paslon 02, dan mengajak seluruh rakyat Indonesia memaknai kekecewaan itu sebagai wujud kesungguhan dalam mencintai negara dan bangsa kita. Karena kita sungguh-sungguh ingin berperan dalam membangun dan memajukan bangsa, maka wajar saja kalau kita kecewa. Oleh sebab itu, marilah kita jaga energi positif dan niat luhur itu. Perjuangan kita tidak berhenti sampai disini. Perjuangan memajukan bangsa dan negara, tidak harus selalu dilakukan dari dalam struktur pemerintahan. Ikhtiar untuk mewujudkan cita cita kemerdekaan, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia dapat dilakukan dengan banyak cara. Setelah keputusan ini, saya harap seluruh komponen bangsa harus kembali bersatu, bekerja sama bahu membahu untuk memajukan bangsa ini. Perbedaan pilihan politik tidak harus membuat kita bermusuhan. Kekecewaan pada diri kita oleh sebab apapun tidak harus membuat kita berhenti berjuang bagi kepentingan bangsa dan negara.

A post shared by Sandiaga Salahuddin Uno (@sandiuno) on


Menolak rekonsiliasi, tidak salah dalam demokrasi, karena kasus semacam itu sudah ada contohnya. Ibu Megawati dan SBY selama 10 tahun tidak rekonsiliasi, tetapi semuanya berjalan normal dan tidak ada masalah.

Oleh karena itu, putusan MK dan KPU kita hormati dan terima, tetapi kalau ada yang tidak setuju dan tidak menerima, sebaiknya tidak “diintimidasi” dengan mengatakan: “yang tidak mengakui melanggar hukum.”



Saran dan komentar? silahkan reply di twitter status dibawah ini (click logo biru dan reply).

, , , , , , , , , , , , , , , ,
Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

Akhiri Politik Uang dalam Pilpres, Pileg, Pilkada dan Pilkades untuk Selamatkan IndonesiaPendidikan, Pemilu
Sidang Gugatan Prabowo-Sandi Di MK Versus Sidang Kasus Jessica Dan Mirna Di PN Suatu Pembelajaran
Sidang Gugatan Prabowo-Sandi di MK Versus Sidang Kasus Jessica dan Mirna di PN Suatu PembelajaranPemilu, Opini