KPU tetapkan presiden terpilih. Komisi Pemilihan Umum (KPU) kemarin (30 Juni 2019) menetapkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil pemilihan Presiden 2019.
Kita ucapkan selamat kepada Pak Jokowi dan Pak KH Ma’ruf Amin yang telah ditetapkan KPU sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih hasil pemilihan Presiden 17 April 2019.
Penetapan hasil pemilihan Presiden RI dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum setelah gugatan Prabowo-Sandi ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya tanggal 27 Juni 2019.
Karni Ilyas, Presiden ILC mengemukakan: jika badai benar-benar sudah berlalu, insha Allah ILC akan segera tayang kembali. Peselancar akan kembali bermain dengan gelombang. Kita bertemu lagi,” ungkapnya melalui cuitan di Twitter, Ahad (23/6/2019).
Menurut saya, di tolaknya gugatan Prabowo-Sandi di MK dan ditetapkannya Jokowi dan Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam pemilihan Presiden 2019, maka berarti badai sudah berlalu. Jadi bang Karni Ilyas sebaiknya segera berselancar kembali.
Badai sudah berlalu.Semoga langitpun cerah kembali. Agar peselancar kembali bisa bergulung dg ombak dan gelombang. Bukan dengan badai yg mampu menenggelamkan dan menghempaskan kapal.
— Karni ilyas (@karniilyas) June 29, 2019
Jangan lewatkan program dialog Indonesia Lawyers Club bersama Karni Ilyas. Selasa pukul 20.00 WIB hanya di tvOne & streaming tvOne Connect android https://t.co/sGTo9lOlYx & ios https://t.co/AGi6kDO9qK. #ILCtvOne pic.twitter.com/y9r3D3HH9h
— tvOneNews (@tvOneNews) June 30, 2019
Tidak Hadir di KPU
Prabowo-Sandi tidak hadir dalam penetapan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih oleh KPU tanggal 30 Juni 2019, setidaknya ada tiga alasan dari perspektif sosiologis.
Pertama, mayoritas pendukung Prabowo-Sandi sampai saat ini masih meyakini bahwa pemenang Pilpres 2019 adalah Prabowo-Sandi. Prabowo-Sandi harus mendengar aspirasi dari para pendukungnya. Walaupun begitu, sebagai negarawan, Prabowo-Sandi telah mengemukakan bahwa menghormati putusan MK.
Kedua, para pendukung dan pemilih Prabowo-Sandi tidak setuju kalau Prabowo-Sandi hadir dalam penetapan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih hasil pemilihan Presiden 17 April 2019 karena berarti mengakui dan menerima hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang mereka anggap penuh dengan kecurangan.
Walaupun begitu, sebagai bentuk penghormatan terhadap proses pilpres yang telah dilaksanakan KPU, Prabowo-Sandi telah mengirim tim hukum Gerindra Habiburokhman untuk menghadiri penetapan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih oleh KPU.
Tepuk tangan membahana di ruang pleno di gedung KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Minggu (30/6/2019) saat Habiburokhman maju mewakili Prabowo. Jokowi juga bertepuk tangan. #Gerindra #Jokowi https://t.co/oTLmSnfLWM
— detikcom (@detikcom) June 30, 2019
Ketiga, para pendukung Prabowo-Sandi menolak adanya rekonsiliasi karena berarti menafikan kecurangan dalam pilpres. Walaupun begitu, Prabowo-Sandi sebagai negarawan secara tidak langsung telah mewujudkan rekonsiliasi dengan meminta kepada pendukungnya untuk tidak demo di MK, dan menghormati dan menerima putusan MK.
Jelang Putusan MK, BPN Prabowo Kembali Imbau Pendukung Tak Gelar Aksi https://t.co/SxP1lcwJ1N
— KOMPAS TV (@KompasTV) June 24, 2019
Saya, Pak @prabowo dan para anggota partai koalisi akan terus berjuang untuk seluruh rakyat dan untuk Indonesia yang lebih baik, yakni Indonesia yang adil, makmur, serta baldatun toyyibatun warobbun ghofur.
— Sandiaga Salahuddin Uno (@sandiuno) June 25, 2019
https://www.instagram.com/tv/BzVmCOShmj2/?igshid=10ccpynn7jz74
Menolak rekonsiliasi, tidak salah dalam demokrasi, karena kasus semacam itu sudah ada contohnya. Ibu Megawati dan SBY selama 10 tahun tidak rekonsiliasi, tetapi semuanya berjalan normal dan tidak ada masalah.
Oleh karena itu, putusan MK dan KPU kita hormati dan terima, tetapi kalau ada yang tidak setuju dan tidak menerima, sebaiknya tidak “diintimidasi” dengan mengatakan: “yang tidak mengakui melanggar hukum.”
Momentum Idul Fitri sangat kencang dorongan pr elit supaya Prabowo rekonsiliasi dgn Pesiden Jokowi. Dorongan itu hrs dihormati, ttpi pendukung Prabowo-Sandi diakar rumput menolak yg diinginkan pr elit. Prabowo milih aspirasi elit atau pendukungnya? https://t.co/0NhzaKYmPO
— Musni Umar (@musniumar) June 5, 2019
Kabid Polhukam DPP @PKSejahtera, Almuzzammil: Rekonsiliasi akan lebih banyak diambil oleh pemenang. Ada 2 kuncinya, komunikasi politik dan kebijakan politik.#CNNIDPrimeNewshttps://t.co/ns6OyEyJew pic.twitter.com/Ghbhdtwm0c
— CNN Indonesia Daily (@CNNIDdaily) June 28, 2019
Saran dan komentar? silahkan reply di twitter status dibawah ini (click logo biru dan reply).
Menko Polhukham Wiranto, PB NU dan pr pendukung Jokowi-Ma´ruf minta Prabowo-Sandi sgr rekonsiliasi. Pdkg Prabowo-Sandi mnlk keras. Prabowo-Sandi hrs dengar prsn pdkgnya. Rekons didkng tp tdk usah dipaksakan. Megawati dan SBY 10 thn tdk rekons normal sj https://t.co/pmn6XJmx0q
— Musni Umar (@musniumar) July 1, 2019
Musni Umar adalah Sosiolog dan Rektor Univ. Ibnu Chaldun Jakarta.
