Musni Umar Socmed

Search

Tiga Kesalahan Besar Darmono: Pendidikan Agama di Sekolah Tidak Hadirkan Radikalisme dan Intoleransi
anak-anak sekolah memakai seragam pramuka sedang berlari di depan kelas - usplash husniati salma

Pendidikan

Tiga Kesalahan Besar Darmono: Pendidikan Agama di Sekolah Tidak Hadirkan Radikalisme dan Intoleransi

Merupakan fitnah yang kejam kalau ada yang mengatakan bahwa pendidikan agama melahirkan radikalisme. Para guru agama selain memberikan pendidikan agama kepada siswa di sekolah juga mengajarkan budi pekerti (akhlak mulia) karena di dalam ajaran Islam sarat dengan pendidikan budi pekerti.

Setyono Djuandi Darmono, chairman Jababeka Group dalam peluncuran bukunya yang bertajuk “Bringing Civilizations Together,” di Jakarta, Kamis (4/7/2019) mengatakan pendidikan agama tidak perlu diajarkan di sekolah.  Agama cukup diajarkan orang tua masing-masing  atau lewat guru agama di luar sekolah.

“Mengapa agama sering menjadi alat politik? Karena agama dimasukkan dalam kurikulum pendidikan. Di sekolah, siswa dibedakan ketika menerima mata pelajaran (mapel) agama.  Akhirnya mereka merasa kalau mereka itu berbeda.”


Salah Memahami Agama

Pandangan Darmono tersebut setidaknya mengandung tiga kesalahan besar.
Pertama, kesalahan ideologis.  Negara Republik Indonesia yang didirikan oleh founding fathers Indonesia pada 17 Agustus 2019  pasal 29 ayat UUD 1945
(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu.

Maka agama menjadi unsur yang mendasari  Ketuhanan Yang Maha Esa. Dapat dikatakan tidak ada Ketuhanan Yang Maha Esa tanpa agama. 

Oleh karena itu, seluruh bangsa Indonesia harus beragama dan negara berkewajiban mengajarkan ajaran agama kepada setiap warga negara Indonesia tanpa kecuali.

Dalam hubungan itu, pendidikan agama di sekolah wajib diajarkan dalam rangka pengamalan sila pertama dari Pancasila dan pasal 29 UUD 1945.

Adalah tidak benar agama sering menjadi alat politik, karena agama dimasukkan dalam kurikulum pendidikan. Agama dijadikan alat politik untuk melawan ketidakadilan yang merajalela di Indonesia terutama ketidakadilan ekonomi.
Kalau sila kedua dan sila kelima dari Pancasila sudah diamalkan, pasti tidak akan laku kalau agama dijadikan alat politik.

Kedua, kesalahan teologis. Agama Islam yang dianut oleh mayoritas bangsa Indonesia memiliki kitab suci yang disebut Alqur’an. Alqur’an  berisi petunjuk supaya umat manusia dan orang-orang yang bertakwa meraih keselamatan di dunia dan akhirat.

Dalam hubungan dengan umat agama lain, Alqur’an mengajarkan toleransi (tasamuh), kerjasama  (ta’awun), persamaan (tawazun), berkeadaban (muhadharah) dan ajaran yang mengajarkan saling menyintai (al-hub) dan membesarkan yang kecil (lemah) dan tidak mengecilkan yang besar.

Ketiga, kesalahan sosiologis. Setyono Djuandi Darmono memiliki kesalahan yang fatal secara sosiologis karena berpandangan bahwa mereka yang radikal karena memperoleh pendidikan agama di sekolah.

Merupakan fitnah yang kejam kalau ada yang mengatakan bahwa pendidikan agama melahirkan radikalisme. Para guru agama selain memberikan pendidikan agama kepada siswa di sekolah juga mengajarkan budi pekerti (akhlak mulia) karena di dalam ajaran Islam sarat dengan pendidikan budi pekerti.

Sebagai sosiolog, saya yakin pendidikan agama di sekolah tidak menjadikan para siswa menjadi radikal seperti yang dikemukakan Darmono.

Begitu juga pemisahan antara siswa dalam pendidikan agama, sama sekali tidak menciptakan perpecahan di kalangan siswa. Tidak ada bukti, adanya pendidikan agama yang memishkan siswa-siswa yang beda agama menghadirkan perpecahan dan menghilangkan sikap toleransi siswa dan rasa kebinekaan.


Politik Identitas

Saya juga tidak percaya politik identitas yang ada dalam Pemilu di Indonesia adalah karena pendidikan agama di sekolah.

Di Amerika Serikat sebagai contoh, tidak ada pendidikan agama di sekolah, tetapi masyarakatnya masih mengamalkan politik identitas dalam pemilihan umum.


Politik identitas, ada masyarakat yang mendasarkan pada identitas agama, ada juga identitas etnis (suku), budaya dan kesamaan latar belakang.

Untuk menghilangkan radikalisme, intoleransi, kebencian terhadap kelompok tertentu dan perpecahan di kalangan bangsa Indonesia, bukan menghapus pendidikan agama di sekolah, tetapi amalkan Pancasila seluruhnya secara murni dan konsekuen terutama sila “kemanusiaan yang adil dan beradab”  serta sila “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”



Saran dan komentar? silahkan reply di twitter status dibawah ini (click logo biru dan reply).

Baca Juga

Pendidikan

Musni Umar, rektor Universitas Ibnu Chaldun mengingatkan kepada seluruh Sivitas Akademika Universitas Ibnu Chaldun bahwa UIC tahun 2021 genap 65 tahun. Ditengah bangsa Indonesia...

Covid-19

Dunia juga menghadapi ketidak-pastian dalam bidang ekonomi sehingga memberi pengaruh negatif kepada kehidupan sosial, pendidikan dan sebagainya.

Pendidikan

Mahasiswa (i) Universitas Ibnu Chaldun calon penerima beasiswa diundang ke UIC, disamping urusan akademik, untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda dengan mendengarkan ceramah rektor Universitas...

Pendidikan

Musni Umar yang melantik Dr. Drs. Abbas Thaha, MBA., MM., BE sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Ibnu Chaldun

Lainnya

Berdasarkan pengalaman pribadi, dan yang saya saksikan di masyarakat bahwa kunci kemajuan seluruh bangsa Indonesia bukan pembangunan ekonomi, tetapi pembangunan manusia. Pada saat terjadi...

Covid-19

Masa studi program S3 di Asia e University bisa diselesaikan selama 3 tahun.

Opini

Umur 75 tahun masih bisa dikatakan sebagai negara baru, karena sangat banyak masalah yang diwariskan penjajah sebagai PR (Pekerjaan Rumah).

Covid-19

Corona tidak hanya menyerang bangsa Indonesia, tetapi juga Finlandia. Akan tetapi, pemerintah bersama rakyat Finlandia, sukses memerangi corona.