Jasa BJ Habibie Dalam Netralitas PNS Agar Pemilu dan Pilkada Jujur dan Adil

 In Pemilu, Pilkada

Jasa BJ Habibie dalam netralitas PNS patut kita apresisasi. Salah satu jasa Presiden BJ Habibie dan pemerintahannya dalam mewujudkan tujuan reformasi ialah membuat UU Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Kepegawaian Negara yang mengatur secara tegas netralitas pegawai dalam pemerintahan.

Tujuan yang ingin dicapai dibuatnya UU yang mewajibkan PNS netral supaya Pemilu berlangsung jujur dan adil dan PNS menjadi pelayan rakyat.

Dalam pasal 3 UU Nomor 43 Tahun 1999 menyatakan:
(1) Pegawai negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan.
(2) Dalam kedudukan dan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), PNS harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
(3) Untuk menjamin netralitas Pegawai Negeri sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), PNS dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik.

Berdasarkan UU tersebut, maka kemudian dibuat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 1999, lalu diubah menjadi PP Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Larangan PNS Menjadi Anggota Partai Politik. Kemudian Surat Keputusan Kepala BAKN Nomor 2/BA/999 Tentang Pedoman Pelaksanaan PP. Lalu disempurnakan dengan Surat Edaran Menpan RI Nomor SE/08/M. PAN/3/2005 tanggal 31 Maret 2005 Tentang Netralitas PNS Dalam Pilkada.


Realitas Dilapangan

Walaupun sudah ada UU, PP, Keputusan Kepala BAKN dan Surat Edaran Menpan RI tentang netralitas PNS, dalam realitas dilapangan tidak diamalkan. PNS/ASN tetap tidak netral dalam pemilihan Presiden, pemilihan legislatif, dan pemilihan kepala daerah, sehingga Pemilu dan Pilkada ditengarai berlangsung curang.

Ayu Larasati dalam disertasi doktoralnya yang diberi judul “Birokrasi dan Politik Studi Mengenai Netralitas Pegawai Negeri Sipil Pada Pilkada Langsung Tahun 2013 di Kabupaten Lebak Provinsi Banten”
menjelaskan tentang PNS bahwa “pola hubungan yang bersifat personal, di mana faktor kedekatan dan loyalitas pribadi lebih menonjol daripada aturan-aturan legal-formal. Muncul hubungan yang bersifat personal berdasarkan pertemanan, like and dislike dalam promosi jabatan.”

Selain itu, Ayu Larasati menegaskan: “model birokrasi ala Weberian, yang menekankan profesionalisme, impersonal, dan legal formal masih belum ada dalam tubuh birokrasi di Indonesia.”


Apa Solusinya?

Tidak mudah menemukan solusi untuk mewujudkan netralitas PNS/ASN.

Walaupun begitu, harus ada upaya untuk menjadikan PNS/ASN netral dalam pemilihan Presiden, pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah.

Setidaknya harus dilakukan lima hal untuk mewujudkan netralitas PNS/ASN.

Pertama, menegakkan Undang-Undang tentang Netralitas PNS secara murni dan konsekuen.

Kedua, memberi penyadaran kepada petahana calon Presiden, calon anggota legislatif, dan calon kepala daerah untuk tidak menyeret PNS/ASN dalam politik praktis karena melanggar UU.

Ketiga, mengingatkan kepada para Menteri dan kepala daerah dari partai politik penguasa supaya menghindari pendayagunaan PNS/ASN untuk kepentingan politik praktis dalam pemilihan Presiden, pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah.

Keempat, selalu mengingatkan PNS/ASN agar mengamalkan UU dan peraturan turunannya yang memerintahkan PNS/ASN bersikap netral dalam pemilihan Presiden, pemilihan anggota legislatif (anggota parlemen) dan kepala daerah.

Kelima, media sebagai watchdog (penjaga) kebenaran dan keadilan, harus netral, adil dan profesional dalam memberitakan setiap peristiwa. Media tidak selayaknya partisan dan menjadi alat kekuasaan.

Keenam, aparat keamanan dan intelijen sebaiknya netral karena berbahaya bagi keselamatan bangsa dan negara jika mereka partisan dan tidak berada di semua golongan dan partai politik.

Semoga tulisan ini memberi pencerahan dan penyadaran kepada PNS/ASN, mereka yang menjadi aktor dalam Pemilu dan Pilkada taat hukum dan tidak berbuat curang.



Saran dan komentar? silahkan reply di twitter status dibawah ini (click logo biru dan reply).

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

Demokrasi dan Pemilu Ditengah Masyarakat Permisif, Kurang Pendidikan dan MiskinPemilihan Kepala Daerah Serentak Dengan Biaya Rendah Dan Tidak Ada Politik Uang