Pemilihan Kepala Daerah Serentak Dengan Biaya Rendah Dan Tidak Ada Politik Uang

 In Pilkada

Pada tahun 2020, Indonesia akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dengan akronim Pilkada secara serentak di 270 daerah, dengan perincian:

– 9 pemilihan Gubernur
– 224 pemilihan Bupati
– 37 pemilihan Walikota.

Pilkada serentak ini akan dilaksanakan pada 23 September 2020. Akan tetapi pelaksanaannya sudah mulai bulan September 2019 karena dalam Pilkada serentak tidak tertutup kemungkinan adanya calon independen (perseorangan).

Pengumpulan dukungan dan verikasi dukungan suara pasangan calon memerlukan waktu yang panjang, sehingga tahapan Pilkada sudah mulai tahun 2019.


Pemilihan Kepala Daerah Serentak Dengan Biaya Rendah

Mimpi saya sebagai sosiolog, peneliti dan akademisi adalah pemilihan kepala daerah (Pilkada) dengan biaya rendah.

Mengapa saya bermimpi Pilkada dengan biaya rendah? Setidaknya ada lima alasannya.

Pertama, pilkada dengan biaya rendah akan menghadirkan banyak calon dari berbagai kalangan yang sebenarnya mempunyai potensi yang mumpuni untuk menjadi kepala daerah, tetapi tidak mempunyai dana.

Kedua, akan terjadi persaingan dalam Pilkada dengan pendekatan kualitatif dan program kerja untuk menghadirkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di daerah yang melaksanakan Pilkada.

Ketiga, akan menghadirkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada yang lebih bersifat otonom (autonomous participation) ketimbang partisipasi yang dimobilisasi (mobilized participation) dengan politik uang.

Keempat, akan mengurangi biaya Pilkada, yang selama ini sangat mahal dan hanya golongan terbatas yang bisa menjadi calon dalam Pilkada.

Kelima, akan mengurangi terjadinya korupsi di daerah karena calon yang dipilih menjadi kepala daerah tidak mengeluarkan dana yang besar dan relatif kecil sumbangan dari pengusaha karena tidak memerlukan dana yang besar untuk memenangkan pertarungan dalam Pilkada.

Keenam, calon yang terpilih dalam Pilkada akan lebih mudah membangun kemajuan masyarakat dan daerah yang dipimpin karena tidak mempunyai beban untuk mengembalikan modal dan hutang budi dari pihak yang mendanai.


Tidak ada Politik Uang

Untuk mewujudkan Pilkada dengan biaya rendah, kunci yang utama tidak ada politik uang.

Ini paling sulit diwujudkan karena rakyat sudah menjadikan Pemilu dan Pilkada sebagai sarana jual beli suara.

Sejatinya dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum telah menetapkan bahwa kandidat dalam Pemilu termasuk Pilkada yang kedapatan melakukan politik uang (money politic) dipidana 4 tahun hukuman penjara dan denda sebesar Rp 48 juta dan kandidat yang bersangkutan dibatalkan pencalonannya.

Akan tetapi, politik uang sulit dibuktikan karena yang memberi uang dan menerima uang sangat tertutup (tidak terbuka). Apalagi yang memberi uang (menyogok) biasanya berlapis bisa tangan kedua atau ketiga, sehingga sulit ditelusuri.

Lebih sulit lagi melacak politik uang kalau kaki tangan yang membagi uang ke pemilih tidak tercatat di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sebagai tim sukses calon tertentu.

Walaupun begitu, harus diupayakan untuk menghentikan politik uang. Menurut saya, setidaknya harus dilakukan berbagai upaya diantaranya:

Pertama, pembinaan dan penyadaran masyarakat dan calon yang bertanding supaya tidak melakukan politik uang. Masyarakat tidak menerima uang sogokan dalam Pilkada dan calon tidak menyogok pemilih supaya memilih yang bersangkutan.

Suka tidak suka hal tersebut harus dilakukan penyadaran dan kampanye anti politik uang karena perbuatan menerima sogokan adalah bagian dari politik uang yang dilarang oleh UU dan hukumnya haram dalam agama. Penyogok dan yang disogok tempatnya di neraka (Hadist Nabi Muhammad SAW).

Kedua, penegakan hukum. Hukum harus tegak lurus, tidak pandang bulu. Walaupun teman harus dibatalkan pencalonannya dan dihukum, jika melakukan politik uang, apalagi lawan politik harus dikenai hukuman yang setimpal. Begitu juga rakyat yang menerima sogokan dalam Pilkada harus dihukum untuk memberi efek jera.

Ketiga, mengurangi biaya mahar dari partai pengusung calon. Ini juga tidak mudah karena sumber penerimaan partai politik diantaranya dari para calon kepala daerah. Walaupun begitu, harus diperjuangkan dalam rangka mewujudkan Pilkada dengan biaya rendah.

Keempat, KPUD sebagai penyelenggara Pilkada harus berlaku jujur, benar, adil, independen, dan tidak terlibat jual beli suara untuk memenangkan calon tertentu.

Kelima, Bawaslu sebagai institusi yang diberi amanat oleh UU untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan Pilkada, harus bisa mengemban amanah dengan jujur, adil, profesional dan tidak menolerir kecurangan dalam Pilkada.

Semoga tulisan ini bermanfaat dalam upaya kita menyukseskan Pilkada serentak tahun 2020.



Saran dan komentar? silahkan reply di twitter status dibawah ini (click logo biru dan reply).

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

Jasa BJ Habibie Dalam Netralitas PNS Agar Pemilu dan Pilkada Jujur dan Adil