Mahasiswa dan Partisipasi Politik Untuk Menumbuhkan Jiwa Demokrasi di Indonesia

 Kategori Pendidikan, DKI Jakarta

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta pada 10-13 Juli 2019 menyelenggarakan kegiatan “Peningkatan Etika dan Budaya Politik Dalam Berdemokrasi” di Hotel Grand Diara, Cisarua, Bogor Jawa Barat.

Kegiatan tersebut diikuti ratusan mahasiswa dari Universitas Trisakti (USAKTI), Universitas Kristen Indonesia (UKI), Universitas MPU Tantular (UMP) dan Universitas YARSI yang berdomisi di DKI Jakarta. Saya menyampaikan ceramah dengan tajuk: “Demokrasi dan Pemilu Ditengah Masyarakat Permisif, Kurang Pendidikan dan Miskin.”


Akan tetapi dalam diskusi, berkembang pandangan dari para mahasiswa, sehingga saya buat tulisan yang diberi tajuk: “Mahasiswa dan Partisipasi Politik Untuk Menumbuhkan Jiwa Demokrasi di Indonesia”.

Dalam ceramah saya banyak memberi penyadaran, pencerahan dan peringatan (warning) kepada mahasiswa sebagai pewaris, penerus perjuangan dan pemilik masa depan Indonesia supaya belajar keras, berpartisipasi menjaga, merawat dan mengembangkan Indonesia agar sukses mewujudkan tujuan Indonesia merdeka yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu “Yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, para pendiri negara (founding fathers) Indonesia telah menetapkan bahwa Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 29 ayat (1) dan Pancasila menjadi pegangan bersama yaitu:

Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa
Kedua, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
Ketiga, Persatuan Indonesia
Keempat, Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyaratan/Perwakilan
Kelima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Untuk mewujudkan tujuan Indonesia merdeka dan Pancasila, maka dilaksanakan pembangunan. Orde Baru melaksanakan pembangunan selama 32 tahun lamanya, dan Orde Reformasi 21 tahun, hasilnya banyak kemajuan yang telah dicapai, tetapi masih sangat jauh untuk mencapai tujuan Indonesia merdeka dan Pancasila, khususnya sila kedua dan kelima dari Pancasila.


Tantangan dan Ancaman

Pembangunan yang dilaksanakan selama 53 tahun lamanya telah menghadirkan berbagai kemajuan. Akan tetapi sekaligus menghadirkan tantangan dan ancaman bagi masa depan Indonesia.

Setidaknya ada enam tantangan dan ancaman yang dihadapi Indonesia.

Pertama, utang Indonesia yang terus bertambah jumlahnya setiap tahun. Kementerian Keuangan RI mencatat total utang pemerintah pusat hingga Januari 2019 mencapai Rp 4.498,6 triliun (Liputan6.com, 20/2/2019).


Defisit APBN tahun 2018 hingga akhir November sebesar Rp 287,9 triliun (serambinews.com, 6/12/2018). Defisit ini ditutup dengan utang baru.

Sedang defisit APBN tahun 2019 sebesar Rp 296,0 triliun, dengan postur anggaran, belanja negara Rp2.461,1 triliun, pendapatan negara 2.165,1 triliun (www.kemenkeu.go.id/apbn2019).

Kedua, korupsi masih merajalela. Mahkamah Agung RI baru membebaskan koruptor BLBI. Pada hal korupsi BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) merupakan korupsi yang amat besar jumlahnya. KPK menyebut kerugian di kasus BLBI sebesar Rp 4,58 triliun (tempo.co, 9 Oktober 2019).

Ketiga, hukum belum tegak lurus dan adil. Sebagai contoh Mahkamah Konstitusi (MK) baru saja memutus bahwa Pemilihan Presiden 17 April 2019 tidak ada kecurangan. Pada hal tiap saat diberitakan media sosial berbagai kecurangan. Lebih aneh lagi, MK tidak berwenang mengadili. Keanehan lainnya sekitar 700 orang petugas Pemilu, MK tidak berhak mengadili, pada hal merupakan pelanggaran HAM yang diatur dalam UUD 1945.

Keempat, penjajahan yang berbentuk Neo Kolonialisme Neo Imperialisme (Nekolim). Modusnya investasi, semua dibawa dari negaranya yaitu dana, teknologi, mesin, tenaga kerja dan lain sebagainya. Modus lainnya memberi utang ke Indonesia untuk membiayai suatu proyek, kalau tidak bisa bayar diambil alih seperti yang terjadi dinegara lain.

Kelima, pendidikan bangsa Indonesia sebagian besar masih rendah. Bank Dunia menyebut kualitas pendidikan Indonesia masih rendah (CNN Indonesia, 07/6/2018). Akses pendidikan belum merata dan harus diperluas, misalnya 55 persen anak usia 15 tahun di Indonesia secara fungsional buta huruf, dibandingkan kurang dari 10 persen di Vietnam.


Menurut Kementerian Ristek Dikti RI, jumlah mahasiswa di Indonesia 7,5 juta orang. Jumlah ini terbilang kecil dibanding jumlah penduduk Indonesia 2019 mencapai 267 juta jiwa (Beritasatu, 12/11/2018).

Dengan demikian, mahasiswa menempati posisi elit di Indonesia. Dapat dikatakan masa depan Indonesia ditentukan oleh mahasiswa. Oleh karena itu, mahasiswa harus peka dan kritis serta terus-menerus meningkatkan kualitas.

Keenam, kemiskinan masih dialami bangsa Indonesia. Jumlah orang miskin di Indonesia, tergantung besar kecilnya garis kemiskinan.

Badan Pusat Statistik menetapkan batas kemiskinan sebesar Rp 401.220/kapita (kepala). Dikatakan sudah tidak miskin jika berpenghasilan Rp 401.220 atau Rp 13.000/hari/kapita.


Garis kemiskinan di DKI Rp 593.108/kapita/kepala. Jika dibagi 30 hari kerja, maka batas garis kemiskinan di DKI sebesar Rp 19.770/kapita/hari.

Para mahasiswa dalam diskusi menyatakan garis kemiskinan itu tidak masuk akal karena tidak sesuai realita.


Apa Solusinya?

Dalam diskusi, para mahasiswa menyampaikan pandangan sebagai solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi bangs adan negara.

Adapun solusi untuk mengatasi masalah utang yang sangat besar jumlahnya.

Pertama, berhenti berutang dengan menyesuaikan antara penerimaan dan pengeluaran. Mengenai defisit APBN, sebagai orang yang bukan pakar ekonomi, bahwa untuk mengatasi besarnya defisit APBN, harus dilakukan penghematan anggaran, fokus pada pembangunan sumber daya manusia, ada skala prioritas dalam pembangunan dan re schudiling pembayaran utang dan bunga yang sudah jatuh tempo.

Kedua, masalah korupsi, harus dilihat akar masalahnya. Jangan hanya memberantas hilirnya tapi juga hulunya. Selain itu, meningkatkan upaya pencegahan dan peningkatan serta menggalang dukungan mahasiswa dan rakyat untuk memberi hukuman sosial kepada koruptor.

Ketiga, masalah penegakan hukum, mahasiswa diharapkan harus menjadi watchdog (penjaga) institusi penegak hukum agar menegakkan hukum dengan jujur, adil dan benar. Dalam memutus perkara harus memperhatikan rasa keadilan rakyat sebagai pemilik keadilan.

Keempat, tentang penjajahan gaya baru dengan modus investasi yang disebut Bung Karno Nekolim (Neo Kolonialisme dan Neo Imperialisme), mahasiswa harus peka dan kritis, tidak boleh diam karena mahasiswa sebagai pelanjut bangsa dan negara akan rugi dan Indonesia akan hancur jika diam dan membiarkan merajalelanya Nekolim di Indonesia.

Kelima, mengenai kualitas pendidikan, mahasiswa harus menyadari pentingnya meningkatkan kualitas dengan banyak membaca, berdiskusi dan menulis. Masa studi S-1 yang hanya 4 tahun, harus dimanfaatkan untuk banyak belajar dan berdiskusi, tidak boleh mahasiswa berada di menara gading yang jauh dari rakyat karena sumber kekuatan dan kemajuan bangsa dan negara adalah rakyat.


Terakhir mengenai kemiskinan, satu-satunya solusi permanen untuk mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia ialah memberi pendidikan yang berkualitas kepada setiap bangsa Indonesia serta kepakaran (keahlian). Sehubungan itu, pendidikan harus menjadi skala prioritas dalam pembangunan.

Semoga tulisan ini yang sebagian besar dari hasil diskusi dengan para mahasiswa dapat diwujudkan untuk kebaikan dan kemajuan bangsa dan negara yang kita cintai ini.

Berikut foto-foto kegiatan Musni Umar bersama mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta yang mengikuti Program Badan Kesbangpol – Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik DKI Jakarta di Cisarua Bogor 10-11 Juli 2019


Mahasiswa Universitas YARSI Jakarta


Mahasiswa Universitas Mpu Tantular – UMP Jakarta


Mahasiswa Universitas Kristen Indonesia – UKI Jakarta


Mahasiswa Universitas Trisakti – USAKTI Jakarta



Saran dan komentar? silahkan reply di twitter status dibawah ini (click logo biru dan reply).

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

Demokrasi dan Pemilu Ditengah Masyarakat Permisif, Kurang Pendidikan dan MiskinUniversitas Ibnu Chaldun Dirikan Sekolah Pasca Sarjana