Demokrasi dan Kegagalan Mengurangi Jumlah Orang Miskin Secara Signifikan

 Kategori Sosial, Lainnya, Opini

Demokrasi yang sering dimaknai bahwa kedaulatan ditangan rakyat, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, dari perspektif sosiologis belum wujud dalam kenyataan. Demokrasi dan kegagalan mengurangi jumlah orang miskin secara signifikan.

Pembangunan dibawah panji demokrasi selama 21 tahun di era Orde Reformasi, belum berhasil “memajukan kesejahteraan umum” sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, dan “Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dalam sila kelima dari Pancasila.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan Indonesia turun. Angka kemiskinan tercatat 9,41% atau setara 25,14 juta orang pada Maret 2019 atau lebih rendah dibanding September 2018 sebanyak 9,66%.


Jumlah 25,14 juta orang miskin versi BPS masih sangat besar jumlahnya, tidak terlalu jauh dari jumlah penduduk Malaysia tahun 2019 sekitar 32.6 juta jiwa.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Darmin Nasution mengatakan bahwa “Angka kemiskinan turun ke 9,41%, Itu Nggak Mudah!” Detikfinance (15/7/2019).


Sebagai sosiolog, saya apresiasi terjadi penurunan angka kemiskinan, sehingga tercatat sebesar 9,41%, atau setara 25,14 juta orang.

Akan tetapi, saya tetap prihatin karena penurunan angka kemiskinan itu tidak signifikan. Sangat kecil penurunannya.

Pada hal biaya demokrasi dalam Pemilu sangat besar. Sebagai contoh, alokasi anggaran Pemilu 2019 dianggarkan Rp 25 59 triliun. Sementara hasil Pemilu amat tidak memuaskan bagi publik.


Selain itu, dampak ekonomi dan sosial dari hasil Pemilu selama 21 tahun di era demokrasi belum berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak yang ditandai dengan turunnya angka kemiskinan secara signifikan.

Juga perlu dicatat bahwa angka kemiskinan turun, tetapi garis kemiskinan yang menjadi patokan BPS dalam mengukur jumlah orang miskin, tidak rasional karena terlalu kecil jumlahnya.

Badan Pusat Statistik menetapkan batas kemiskinan secara nasional sebesar Rp 401.220/kapita (kepala). Dikatakan sudah tidak miskin jika berpenghasilan Rp 401.220 atau Rp 13.000/hari/kapita.

Kalau garis kemiskinan di DKI sebesar Rp 593.108/kapita/kepala. Jika dibagi 30 hari kerja, maka batas garis kemiskinan di DKI sebesar Rp 19.770/kapita/hari.

Dalam acara Badan Kesatuan Bangsa DKI Jakarta di Cisarua Bogor (10/7/2019) yang ikuti ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di DKI Jakarta, saya tanya bisakah mereka hidup perhari dengan Rp 19 770, semua menjawab tidak bisa. Kalau dengan penghasilan Rp 19.770/hari tidak bisa hidup, apatah lagi dengan penghasilan Rp 13.000/hari.


Kalau batas garis kemiskinan ditetapakan misalnya Rp 1.000.000/bulan atau Rp 33.333/hari, kemiskinan bisa meningkat dua kali lipat. Pada hal berpenghasilan sebesar Rp 33.333/hari di DKI dan kota besar lainnya masih belum cukup untuk hidup layak.

Dari gambaran di atas, dapat dikemukakan bahwa jumlah orang masih besar jumlahnya, tergantung besar kecilnya garis kemiskinan yang ditetapkan BPS.

Dalam era demokrasi, tugas mulia yang harus diemban oleh para pemimpin ialah hasil demokrasi melalui Pemilu, suka tidak harus diperjuangkan dan diwujudkan meningkatnya secara signifikan kesejahteraan umum seluruh rakyat yang berarti menurunnya jumlah orang miskin secara signifikan.



Saran dan komentar? silahkan reply di twitter status dibawah ini (click logo biru dan reply).

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

Belajar Dari Megawati dan PDIP: Beroposisi Menghadirkan Kemenangan Dalam Pemilu