Connect with us

Pemilu Amburadul: Ubah Sistem dan Penyelenggara Pemilu
cetak surat suara perdana serentak, bentuk transparansi & ajakan kpu agar masyarakat mengawasi prosesnya - twitter kpu_id

Politik

Pemilu Amburadul: Ubah Sistem dan Penyelenggara Pemilu

Dalam diskusi terbatas Fordis ICS KAHMI tanggal 17 Juli 2019, para pembicara menyampaikan evaluasi penyelenggaraan pemilu serentak yang amat buruk, pemilu amburadul. Oleh karena itu, peserta diskusi terbatas Fordis ICS Kahmi sepakat untuk menyelamatkan demokrasi dengan mengusulkan perubahan sistem pemilu sekarang dan mengembalikan penyelenggara pemilu kepada partai-partai politik yang memiliki perwakilan di DPR dan DPRD.

Dalam diskusi terbatas Forum Diskusi Insan Cita Sejahtera – Fordis ICS KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam) tanggal 17 Juli 2019, para pembicara menyampaikan evaluasi penyelenggaraan pemilu serentak yang amat buruk, pemilu amburadul.

Sejak penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sampai penghitungan suara berjenjang telah menimbulkan masalah karena ditengarai sarat dengan kecurangan yang disebut terstruktur, sistimatis dan masif (TSM).

Pemilu semacam ini tidak bisa dibiarkan karena menimbulkan banyak mudarat ketimbang manfaat.

Pertanyaannya, apa yang harus dilakukaun untuk mencegah terulangnya kecurangan TSM.


Ubah Sistem Pemilu

Bangsa Indonesia telah selesai menyelenggarakan pemilu serentak yaitu pemilihan umum Presiden dan pemilihan umum anggota legislatif.

Pemilu serentek yang dianggarkan biayanya di APBN sekitar Rp 25 Triliun, hasilnya sangat mengecewakan rakyat Indonesia sebagai pemilik kedaulatan rakyat.

Setidaknya ada tiga penyebab rakyat kecewa dan marah terhadap penyelenggaraan Pemilu serentak.

Pertama, penetapan daftar pemilih telah menimbulkan persoalan karena ditengarai banyak sekali pemilih yang ganda.

Kedua, dalam pelaksanaan pemilu, diduga keras aparat birokrasi dan aparat keamanan tidak netral.

Ketiga, pelaksana pemilu yaitu KPU berdasarkan laporan Bawaslu, banyak yang tidak netral.

Oleh karena itu, sistem pemilu harus diubah dari sistem manual yang berjenjang dari Tempat Pemungutan Suara (TPS), kotak suara dibawa ke Kecamatan, terus ke Kabupaten dan Kota. Perjalanan kotak suara yang panjang dan lama merupakan sumber kecurangan pemilu.

Sistem ini harus diubah dengan menggunakan teknologi. Rakyat yang menyoblos hasilnya langsung masuk ke pusat data dan sore hari atau sekurang-kurangnya pada malam hari hasil pemilu sudah diketahui siapa pemenangnya seperti di negara demokrasi.

Mengubah sistem pemilu akan mengurangi potensi kecurangan dan menghemat biaya.


Parpol Penyelenggara Pemilu

Berikut pendapat MS Kaban tentang pemilu di Indonesia.
https://twitter.com/hmskaban/status/1070640813208530944
https://twitter.com/hmskaban/status/1111776863272079360
Mengapa pemilu disaat itu bisa dilaksanakan lebih luber (langsung umum bebas rahasia) dan lebih jurdil (jujur adil) ketimbang setelah penyelenggara pemilu diserahkan seperti sekarang.

Adapun penyebabnya, pertama, tidak ada check and balance di internal penyelenggara pemilu. Tidak ada saling mengawasi di diantara sesama pelaksana pemilu.

Kedua, mudah di intervensi oleh kekuatan dari luar (cukong dan penguasa). Walaupun penyelenggara pemilu memakai baju “independen,” sejatinya tidak independen karena mereka dipilih oleh kekuatan politik di parlemen yang pro pemerintah. Jadi mereka merupakan perpanjangan tangan dari kekuatan yang sedang berkuasa.

Ketiga, untuk menghadirkan pemilu yang lebij berkualitas, cepat, murah, lebih terpercaya dan kedaulatan rakyat tidak dicederai dengan kecurangan seperti yang dirasakan oleh mayoritas rakyat Indonesia.

Oleh karena itu, peserta diskusi terbatas Fordis ICS Kahmi sepakat untuk menyelamatkan demokrasi dengan mengusulkan perubahan sistem pemilu sekarang dan mengembalikan penyelenggara pemilu kepada partai-partai politik yang memiliki perwakilan di DPR dan DPRD.

Berikut foto-foto peserta diskusi terbatas Fordis ICS Kahmi yang dihadiri para tokoh senior dan Sekjen Majelis Nasional Kahmi Manimbang Kaharyadi di Kahmi Center (17/7/2019)



Saran dan komentar? silahkan reply di twitter status dibawah ini (click logo biru dan reply).

Baca Juga

Pendidikan

Musni Umar, Rektor Universitas Ibnu Chaldun pada saat silaturrahim dan rapat pimpinan universitas dan pimpinan fakultas mengemukakan pentingnya mempertahankan dan meningkatkan kemajuan Universitas Ibnu...

Politik

Peluncuran logo Munas KAHMI ke XI oleh Prof. Mahfud MD, Menko Polhukam RI yang juga Ketua Dewan Pakar Majelis Nasional KAHMI, didampingi Akbar Tandjung,...

Opini

Pada 5 Februari 2022, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) genap berumur 75 tahun. Selama 75 tahun HMI telah mengabdi kepada bangsa dan negara dengan mengkader...

Politik

Luar biasa!!! Tidak pernah dalam sejarah Indonesia, para tokoh politik dan Warga Negara Indonesia (WNI) dari berbagai penjuru dunia ikut menggugat presidential threshold 20...

Pendidikan

Kaspudin Nor, komisioner Kejaksaan Agung 2011-2016 mengemukakan pentingnya membangun budaya hukum. Budaya hukum bisa dibangun mulai dari kampus, dikemukakan dalam Seminar UIC Jakarta (30/12/2021).

Pendidikan

Kritikan keras Rizal Ramli dibantah A. Anshari Ritonga, saat menjadi Keynote Speaker dalam seminar Seminar UIC Jakarta "Refleksi Akhir Tahun dalam bidang hukum, HAM,...

Pendidikan

Universitas Ibnu Chaldun dalam rangka menyusun program kerja dan anggaran pendapatan dan belanja tahun 2022, pada 29 Desember 2021 telah melaksanakan rapat kerja yang...

Lainnya

Margarito Kamis, Musni Umar, Bayu Saputra Muslimin dan Jospan Jaluhu. Dialog ini diinisiasi Pengurus Pusat KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) dan Ikatan Media Online...