Connect with us

Pemilu Amburadul: Ubah Sistem dan Penyelenggara Pemilu
cetak surat suara perdana serentak, bentuk transparansi & ajakan kpu agar masyarakat mengawasi prosesnya - twitter kpu_id

Politik

Pemilu Amburadul: Ubah Sistem dan Penyelenggara Pemilu

Dalam diskusi terbatas Fordis ICS KAHMI tanggal 17 Juli 2019, para pembicara menyampaikan evaluasi penyelenggaraan pemilu serentak yang amat buruk, pemilu amburadul. Oleh karena itu, peserta diskusi terbatas Fordis ICS Kahmi sepakat untuk menyelamatkan demokrasi dengan mengusulkan perubahan sistem pemilu sekarang dan mengembalikan penyelenggara pemilu kepada partai-partai politik yang memiliki perwakilan di DPR dan DPRD.

Dalam diskusi terbatas Forum Diskusi Insan Cita Sejahtera – Fordis ICS KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam) tanggal 17 Juli 2019, para pembicara menyampaikan evaluasi penyelenggaraan pemilu serentak yang amat buruk, pemilu amburadul.

Sejak penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sampai penghitungan suara berjenjang telah menimbulkan masalah karena ditengarai sarat dengan kecurangan yang disebut terstruktur, sistimatis dan masif (TSM).

Pemilu semacam ini tidak bisa dibiarkan karena menimbulkan banyak mudarat ketimbang manfaat.

Pertanyaannya, apa yang harus dilakukaun untuk mencegah terulangnya kecurangan TSM.


Ubah Sistem Pemilu

Bangsa Indonesia telah selesai menyelenggarakan pemilu serentak yaitu pemilihan umum Presiden dan pemilihan umum anggota legislatif.

Pemilu serentek yang dianggarkan biayanya di APBN sekitar Rp 25 Triliun, hasilnya sangat mengecewakan rakyat Indonesia sebagai pemilik kedaulatan rakyat.

Setidaknya ada tiga penyebab rakyat kecewa dan marah terhadap penyelenggaraan Pemilu serentak.

Pertama, penetapan daftar pemilih telah menimbulkan persoalan karena ditengarai banyak sekali pemilih yang ganda.

Kedua, dalam pelaksanaan pemilu, diduga keras aparat birokrasi dan aparat keamanan tidak netral.

Ketiga, pelaksana pemilu yaitu KPU berdasarkan laporan Bawaslu, banyak yang tidak netral.

Oleh karena itu, sistem pemilu harus diubah dari sistem manual yang berjenjang dari Tempat Pemungutan Suara (TPS), kotak suara dibawa ke Kecamatan, terus ke Kabupaten dan Kota. Perjalanan kotak suara yang panjang dan lama merupakan sumber kecurangan pemilu.

Sistem ini harus diubah dengan menggunakan teknologi. Rakyat yang menyoblos hasilnya langsung masuk ke pusat data dan sore hari atau sekurang-kurangnya pada malam hari hasil pemilu sudah diketahui siapa pemenangnya seperti di negara demokrasi.

Mengubah sistem pemilu akan mengurangi potensi kecurangan dan menghemat biaya.


Parpol Penyelenggara Pemilu

Berikut pendapat MS Kaban tentang pemilu di Indonesia.
https://twitter.com/hmskaban/status/1070640813208530944
https://twitter.com/hmskaban/status/1111776863272079360
Mengapa pemilu disaat itu bisa dilaksanakan lebih luber (langsung umum bebas rahasia) dan lebih jurdil (jujur adil) ketimbang setelah penyelenggara pemilu diserahkan seperti sekarang.

Adapun penyebabnya, pertama, tidak ada check and balance di internal penyelenggara pemilu. Tidak ada saling mengawasi di diantara sesama pelaksana pemilu.

Kedua, mudah di intervensi oleh kekuatan dari luar (cukong dan penguasa). Walaupun penyelenggara pemilu memakai baju “independen,” sejatinya tidak independen karena mereka dipilih oleh kekuatan politik di parlemen yang pro pemerintah. Jadi mereka merupakan perpanjangan tangan dari kekuatan yang sedang berkuasa.

Ketiga, untuk menghadirkan pemilu yang lebij berkualitas, cepat, murah, lebih terpercaya dan kedaulatan rakyat tidak dicederai dengan kecurangan seperti yang dirasakan oleh mayoritas rakyat Indonesia.

Oleh karena itu, peserta diskusi terbatas Fordis ICS Kahmi sepakat untuk menyelamatkan demokrasi dengan mengusulkan perubahan sistem pemilu sekarang dan mengembalikan penyelenggara pemilu kepada partai-partai politik yang memiliki perwakilan di DPR dan DPRD.

Berikut foto-foto peserta diskusi terbatas Fordis ICS Kahmi yang dihadiri para tokoh senior dan Sekjen Majelis Nasional Kahmi Manimbang Kaharyadi di Kahmi Center (17/7/2019)



Saran dan komentar? silahkan reply di twitter status dibawah ini (click logo biru dan reply).

Baca Juga

Opini

Indonesia telah memilih jalan untuk membangun Indonesia melalui jalan demokrasi. Demokrasi sejatinya, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat.

Pendidikan

Pada 8 Agustus 2022, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Ibnu Chaldun menyelenggarakan Seminar Internasional dengan judul Democracy in Malaysia and Indonesia a Comparative...

Pemilu

Pada 01 Agustus 2022, hari yang amat penting dalam sejarah demokrasi di Indonesia, karena dimulainya pendaftaran partai-partai politik peserta Pemilihan Umum 2024.

Pemilu

Sudah puluhan kali Presidential Threshold (PT) digugat ke Mahkamah Konstitusi (PK), tetapi baru kali ini PKS sebagai partai politik yang dianggap memiliki legal standing...

Pemilu

Partai Gelora Indonesia pada 29 Juni 2022 menyelenggarakan Gelora Talks ke-51 dengan narasumber Qiani, Peneliti Kompas, Ismail Fahmi, Founder Drone Emprit, Anis Matta, Ketua...

Pemilu

PKS memandang, Partai Nasdem dan Surya Paloh memiliki semangat untuk merestorasi Indonesia. Restorasi untuk kembali kepada jati diri bangsa Indonesia, sebagaimana dicita-citakan para pendiri...

Pendidikan

Anggota DPR RI Elnino Husein Mohi dalam kuliah umumnya yang bertema Konstitusi, Opini Deparpolitisasi dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia mengatakan bahwa konstitusi tertinggi...

Pemilu

Partai NasDem merupakan satu-satunya partai politik yang lebih awal mengumumkan calon Presiden RI Pemilu 2024. Pertanyaannya, mengapa Partai NasDem memilih mengumumkan lebih dahulu calon...