Connect with us

Pemilu Amburadul: Ubah Sistem dan Penyelenggara Pemilu
cetak surat suara perdana serentak, bentuk transparansi & ajakan kpu agar masyarakat mengawasi prosesnya - twitter kpu_id

Politik

Pemilu Amburadul: Ubah Sistem dan Penyelenggara Pemilu

Dalam diskusi terbatas Fordis ICS KAHMI tanggal 17 Juli 2019, para pembicara menyampaikan evaluasi penyelenggaraan pemilu serentak yang amat buruk, pemilu amburadul. Oleh karena itu, peserta diskusi terbatas Fordis ICS Kahmi sepakat untuk menyelamatkan demokrasi dengan mengusulkan perubahan sistem pemilu sekarang dan mengembalikan penyelenggara pemilu kepada partai-partai politik yang memiliki perwakilan di DPR dan DPRD.

Dalam diskusi terbatas Forum Diskusi Insan Cita Sejahtera – Fordis ICS KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam) tanggal 17 Juli 2019, para pembicara menyampaikan evaluasi penyelenggaraan pemilu serentak yang amat buruk, pemilu amburadul.

Sejak penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sampai penghitungan suara berjenjang telah menimbulkan masalah karena ditengarai sarat dengan kecurangan yang disebut terstruktur, sistimatis dan masif (TSM).

Pemilu semacam ini tidak bisa dibiarkan karena menimbulkan banyak mudarat ketimbang manfaat.

Pertanyaannya, apa yang harus dilakukaun untuk mencegah terulangnya kecurangan TSM.


Ubah Sistem Pemilu

Bangsa Indonesia telah selesai menyelenggarakan pemilu serentak yaitu pemilihan umum Presiden dan pemilihan umum anggota legislatif.

Pemilu serentek yang dianggarkan biayanya di APBN sekitar Rp 25 Triliun, hasilnya sangat mengecewakan rakyat Indonesia sebagai pemilik kedaulatan rakyat.

Setidaknya ada tiga penyebab rakyat kecewa dan marah terhadap penyelenggaraan Pemilu serentak.

Pertama, penetapan daftar pemilih telah menimbulkan persoalan karena ditengarai banyak sekali pemilih yang ganda.

Kedua, dalam pelaksanaan pemilu, diduga keras aparat birokrasi dan aparat keamanan tidak netral.

Ketiga, pelaksana pemilu yaitu KPU berdasarkan laporan Bawaslu, banyak yang tidak netral.

Oleh karena itu, sistem pemilu harus diubah dari sistem manual yang berjenjang dari Tempat Pemungutan Suara (TPS), kotak suara dibawa ke Kecamatan, terus ke Kabupaten dan Kota. Perjalanan kotak suara yang panjang dan lama merupakan sumber kecurangan pemilu.

Sistem ini harus diubah dengan menggunakan teknologi. Rakyat yang menyoblos hasilnya langsung masuk ke pusat data dan sore hari atau sekurang-kurangnya pada malam hari hasil pemilu sudah diketahui siapa pemenangnya seperti di negara demokrasi.

Mengubah sistem pemilu akan mengurangi potensi kecurangan dan menghemat biaya.


Parpol Penyelenggara Pemilu

Berikut pendapat MS Kaban tentang pemilu di Indonesia.
https://twitter.com/hmskaban/status/1070640813208530944
https://twitter.com/hmskaban/status/1111776863272079360
Mengapa pemilu disaat itu bisa dilaksanakan lebih luber (langsung umum bebas rahasia) dan lebih jurdil (jujur adil) ketimbang setelah penyelenggara pemilu diserahkan seperti sekarang.

Adapun penyebabnya, pertama, tidak ada check and balance di internal penyelenggara pemilu. Tidak ada saling mengawasi di diantara sesama pelaksana pemilu.

Kedua, mudah di intervensi oleh kekuatan dari luar (cukong dan penguasa). Walaupun penyelenggara pemilu memakai baju “independen,” sejatinya tidak independen karena mereka dipilih oleh kekuatan politik di parlemen yang pro pemerintah. Jadi mereka merupakan perpanjangan tangan dari kekuatan yang sedang berkuasa.

Ketiga, untuk menghadirkan pemilu yang lebij berkualitas, cepat, murah, lebih terpercaya dan kedaulatan rakyat tidak dicederai dengan kecurangan seperti yang dirasakan oleh mayoritas rakyat Indonesia.

Oleh karena itu, peserta diskusi terbatas Fordis ICS Kahmi sepakat untuk menyelamatkan demokrasi dengan mengusulkan perubahan sistem pemilu sekarang dan mengembalikan penyelenggara pemilu kepada partai-partai politik yang memiliki perwakilan di DPR dan DPRD.

Berikut foto-foto peserta diskusi terbatas Fordis ICS Kahmi yang dihadiri para tokoh senior dan Sekjen Majelis Nasional Kahmi Manimbang Kaharyadi di Kahmi Center (17/7/2019)



Saran dan komentar? silahkan reply di twitter status dibawah ini (click logo biru dan reply).

Baca Juga

Opini

Sangat menarik pernyataan Ferry Mursyidan Baldan, Menteri Agraria dan Tata Ruang (2014 - 2016) yang menyatakan bahwa rakyat sangat arif dan adil dalam mempergilirkan...

DKI Jakarta

Rocky Gerung, akademisi yang disebut para mahasiswa sebagai presiden akal sehat, dalam peluncuran buku karya Musni Umar yang diberi judul Maju Kotanya Bahagia Warganya.

Pendidikan

Mayjen TNI Purn Kivlan Zen menegaskan bahwa komunis sudah bangkit, komunis masuk di mana-mana menyusup ke kekuatan Bangsa Indonesia.

Pendidikan

Prof. Dr. Husnan Bey Fananie, MA, Duta Besar RI untuk Republik Azerbaijan 2016-2020 menegaskan jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan komunis.

Pendidikan

Fakta sosiologis bahwa Soeharto memimpin penumpasan dan pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI). Dikemukakan dalam webinar yang bertajuk Melawan Lupa Pemberontakan Komunis di Indonesia (G30S...

Opini

Isu 3 periode bertambah ramai, setelah Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mewacanakan amandemen UUD. Sontak publik ribut sebab mereka mengaitkan wacana 3 periode dengan...

Pemilu

Partai Ummat yang dibidani kelahirannya oleh Prof Dr M. Amien Rais dideklarasikan pendiriannya pada 17 Ramadan 1442H 29 April 2021 di Yogyakarta. Partai ini...

Pilkada

Denny Indrayana, Calon Gubernur Kalimantan Selatan dalam tulisannya berjudul Duitokrasi Membunuh Demokrasi yang dimuat secara luas di media sosial membeberkan dahsyatnya politik uang dalam...