Connect with us

Menolak Putusan Hukum dan Hakim Tidak Memenuhi Prinsip Keadilan
keadilan dalam hukum

Sosial

Menolak Putusan Hukum dan Hakim Tidak Memenuhi Prinsip Keadilan

Rekomendasi ulama tentang penegakan hukum yang tidak menghadirkan rasa keadilan masyarakat, merupakan bentuk keprihatinan yang mendalam dan protes sosial terhadap penegakan hukum yang hanya berdasarkan legalistik berdasarkan undang-undang yang dibuat Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah, yang dalam banyak hal hanya untuk melindungi kepentingan kekuasaan dengan mengabaikan rasa keadilan yang bersemi di dalam hati sanubari masyarakat.

Salah satu rekomendasi Ijtima’ Ulama IV yang diselenggarakan pada 05 Agustus 2019 di Hotel Lorin, Sentul, Bogor, ialah “menolak segala putusan hukum yang tidak memenuhi prinsip keadilan.”

Ulama yang mengadakan musyawarah di Hotel Lorin, Sentul Bogor, tidak menyebut putusan hakim. Dugaan saya, pertama, untuk memperhalus kata dan kalimat. Kedua, yang berperan dalam penegakan hukum tidak hanya hakim, tetapi juga polisi, jaksa dan bahkan pengacara.

Dalam praktik, banyak penegakan hukum yang melawan rasa keadilan masyarakat. Termasuk putusan Hakim di Indonesia banyak sekali yang melawan rasa keadilan masyarakat.

Sebagai contoh, putusan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemilihan Presiden 2019, putusan MK dirasakan masyarakat sebagai putusan yang melawan rasa keadilan masyarakat.

Contoh lain ialah putusan Mahkamah Agung RI tentang kasus Baiq Nuril Maknun, pegawai honorer di SMA 7 Mataram, NTB, yang dipecat oleh Kepala Sekolah. Putusan MA justru menyatakan Nuril bersalah dan dihukum 6 bulan penjara, pada hal Nuril telah diperlakukan tidak sepatutnya oleh Kepala Sekolah.

Putusan MA dipersoalkan komisi hukum DPR RI dan keluar rekomendasi untuk membebaskan Baiq Nuril tanpa syarat dari hukuman.

Untuk mengakhiri putusan MA yang dianggap melawan rasa keadilan masyarakat, Presiden Jokowi mengeluarkan amnesti (pengampunan) kepada Baiq Nuril.

Selain itu, penegakan hukum yang dinilai masyarakat sebagai tebang pilih. Rakyat yang kritis dan dianggap berseberangan dengan pemerintah, hukum diberlakukan kepada mereka, sementara yang dianggap pro pemerintah, hukum tidak diberlakukan kepada mereka.


Membahayakan Negara

Andi Hamzah, pakar hukum pidana dalam tulisan yang berjudul “Keadilan dalam Kepastian Hukum” (Tempo.co, 12 Desember 2018) mengemukakan bahwa “Bahaya paling besar yang dapat mengancam stabilitas nasional adalah apabila masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap upaya penegakan hukum, yang tak mampu menghadirkan rasa keadilan dan keseimbangan keadilan di hati masyarakat.”
https://kolom.tempo.co/read/1154467/keadilan-dalam-kepastian-hukum

Lebih lanjut Andi Hamzah mengemukakan “Potret yang merisaukan masih saja tampak di depan mata kita, yakni begitu seringnya penegakan hukum justru dilakukan dengan cara-cara yang melanggar asas dan aturan hukum.”

Rekomendasi ulama tentang penegakan hukum yang tidak menghadirkan rasa keadilan masyarakat, merupakan bentuk keprihatinan yang mendalam dan protes sosial terhadap penegakan hukum yang hanya berdasarkan legalistik berdasarkan undang-undang yang dibuat Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah, yang dalam banyak hal hanya untuk melindungi kepentingan kekuasaan dengan mengabaikan rasa keadilan yang bersemi di dalam hati sanubari masyarakat.

Oleh karena itu, para penegak hukum dan hakim, saatnya kita kembali menumbuhkan kepercayaan masyarakat bahwa penegak hukum dan hakim masih ada yang bisa dipercaya karena menegakkan, mengamalkan, memeriksa, mengadili dan memutus perkara hukum berdasarkan keadilan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Seorang khatib Jum’at tiga minggu lalu di Masjid Nurul Huda Komplek Deplu Cipete Selatan Jakarta Selatan mengingatkan dengan mengutip Sabda Nabi Muhammad SAW tentang hakim. Ada tiga macam hakim. Satu di syurga, dua di neraka.

Pertama, hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum berdasar kebenaran dan keadilan, maka ia masuk syurga.

Kedua, hakim yang mengetahui kebenaran, memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara hukum bertentangan dengan kebenaran dan keadilan, hakim seperti itu masuk neraka, karena menyembunyikan kebenaran dalam memutus perkara hukum.

Ketiga, hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara hukum dengan kebodohannya, masuk neraka, karena hakimnya bodoh dan tidak profesional.

Semoga rekomendasi Ijtima’ Ulama IV menyadarkan para penegak hukum dan hakim bahwa dalam menegakkan hukum harus benar dan adil.



Saran dan komentar? silahkan reply di twitter status dibawah ini (click logo biru dan reply).

Baca Juga

DKI Jakarta

Dalam negara yang multi kultural, multi etnis, dan agama, apalagi dalam negara demokrasi, sangat wajar kalau kubu yang berbeda. Di dalam perbedaan, pasti banyak...

Opini

Hakim Ketua Khadwanto, SH yang mengadili HRS di Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah vonis Habib Rizieq Shihab dengan hukuman 4 tahun penjara dalam kasus...

Politik

HRS telah digolongkan sebagai tokoh oposisi yang sangat berpengaruh karena konsisten dan berani menyuarakan kebenaran dan keadilan. HRS telah menjadi simbol perjuangan rakyat yang...

Politik

Saya memberanikan menjadi saksi ahli Habib Rizieq dkk karena Pengadilan atau Mahkamah adalah sebuah forum publik yang resmi untuk menyuarakan pentingnya keadilan dan kebenaran...

Opini

Perbuatan radikal dan teror harus diakhiri dalam melawan ketidakadilan karena tidak akan pernah menang.

Politik

Menjelang ramadhan tiba, para pegiat media sosial sangat ramai yang menyuarakan tuntutan Habib Rizieq Syihab Dibebaskan sehingga banyak dibahas di media sosial.

Politik

Pada dasarnya kalau UU Parpol dan AD ART Partai Demokrat itu ditegakkan, Kongres Luar Biasa di Sibolangit, Sumatra Utara itu ilegal dan tidak sah.

Pendidikan

Dr Ubedilah Badrun, akademisi dan pengamat sosial politik mengatakan bahwa Republik ini akan maju kalau dibimbing dan dipimpin Ulul Albab (Orang yang selalu berzikir...