BPJS Kesehatan Defisit, Saran Jalan Keluarnya

 Kategori Sosial, Lainnya, Opini

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang populer dengan akronim BPJS Kesehatan merupakan badan hukum penyelenggara jaminan sosial untuk melayani masyakarat yang sakit. Saat ini, BPJS Kesehatan defisit sangat besar.

Visi BPJS Kesehatan adalah “Terwujudnya jaminan kesehatan yang berkualitas tanpa diskriminasi.”

Adapun misi BPJS Kesehatan:
1) Memberikan layanan terbaik kepada peserta dan masyarakat;
2) Memperluas kepesertaan program jaminan kesehatan mencakup seluruh penduduk Indonesia;
3) Bersama menjaga kesinambungan finansial program jaminan kesehatan.


BPJS Kesehatan Defisit dan Masalah Lain Yang Dihadapi

BPJS kesehatan ini menghadapi masalah yang amat serius. Setidaknya ada tiga masalah besar yang dihadapi BPJS Kesehatan.

Pertama, BPJS Kesehatan defisit sangat besar. Menurut pemberitaan media, BPJS Kesehatan defisit hingga akhir 2019 mencapai Rp28 triliun

Pengertian Defisit secara harfiah ialah berkurangnya kas dalam keuangan. Defisit biasa terjadi ketika suatu organisasi (biasanya pemerintah) memiliki pengeluaran lebih banyak daripada penghasilan.

Dampak dari besarnya defisit yang dialami BPJS Kesehatan, maka menghadapi klaim rumah sakit yang telah jatuh tempo sekitar pertanggal 8 Juli 2019 sebesar Rp 7,1 triliun.

Kedua, banyaknya masyarakat yang sakit. Sebagai contoh, pada pagi hari sampai siang, kalau ke rumah sakit, bisa menyaksikan besarnya jumlah masyarakat yang antri untuk berobat. Ini menimbulkan konsekuensi besarnya biaya yang harus ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

Pada hal iuran dari peserta BPJS Kesehatan yang dibayarkan tiap bulan tidak bisa menutup biaya pengobatan para peserta, sehingga BPJS Kesehatan mengalami defisit. Dampaknya banyak rumah sakit yang mengalami kesulitan karena klaim mereka tidak bisa dibayar dengan lancar.

Ketiga, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan RI memiliki keterbatasan anggaran untuk menutup defisit BPJS Kesehatan, sehingga BPJS Kesehatan menghadapi masalah yang amat kronis. Dampak lebih jauh terjadi kemunduran dalam pelayanan peserta BPJS Kesehatan di rumah sakit.


Tunjangan Cuti Pimpinan Naik Dua Kali Lipat

Ditengah defisit anggaran BPJS kesehatan yang besar, Direksi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan mengusulkan kenaikan tunjangan direksi dan dewan pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Anehnya Menteri Keuangan RI merespon dengan menaikkan tunjangan cuti dua kali lipat bagi anggota dewan direksi dan dewan pengawas BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan dari gaji dan upah.

Padahal gaji Direksi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan plus bonus bisa mencapai Rp200 juta perbulan.

Seharusnya kesulitan keuangan yang dialami BPJS Kesehatan, dapat dibantu dari gaji upah direksi dan pengawas sebagai bentuk tanggungjawab mereka terhadap kondisi keuangan yang dialami BPJS Kesehatan.


Saran Jalan Keluarnya

Untuk menyelamatkan BPJS Kesehatan, saya mengusulkan lima langkah:

Pertama, pemerintah menaikkan anggaran belanja BPJS Kesehatan untuk menyelamatkan BPJS dari kebangkrutan.

Kedua, mengevaluasi direksi dan pengawas BJPS Kesehatan.

Ketiga, menaikkan iuran peserta BPJS Kesehatan dengan adil dan merata untuk meningkatkan penerimaan dana BPJS Kesehatan.

Keempat, meningkatkan efisiensi dan mencegah kebocoran anggaran BPJS Kesehatan.

Kelima, melakukan kampanye hidup sehat secara terus-menerus dengan mendorong masyarakat berolah raga, tidak merokok serta tidak meminum Miras dan mengonsumsi Narkoba.

Semoga tulisan ini menjadi sumbangsih dalam upaya menyelamatkan BPJS Kesehatan serta mendorong masyarakat hidup sehat dan sedapat mungkin tidak ke rumah sakit karena selalu sehat.

Saran dan komentar? silahkan reply di twitter status dibawah ini (click logo biru dan reply).

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

TNI Tidak Kecolongan: Alhamdulillah Enzo Allie Selamat74 Tahun Merdeka: Jadikan Rakyat Indonesia Merdeka di Bidang Ekonomi, Dimulai Dari Pendidikan Anak Bangsa