Connect with us

Jakarta Ibukota Negara: Roh Indonesia Merdeka, Apa Urgensinya Memindahkan Ibukota ke Kalimantan?
dinas perkebunan kalimantan turut semarakkan pawai pembangunan 2019 dalam rangka peringatan dirgahayu republik indonesia ke-74 tahun 2019 - twitter disbunkaltim

DKI Jakarta

Jakarta Ibukota Negara: Roh Indonesia Merdeka, Apa Urgensinya Memindahkan Ibukota ke Kalimantan?

Dua tulisan Prof Emil Salim, tidak langsung menolak pemindahan ibukota, tetapi sebagai ilmuan dan negarawan, mempertanyakan apa alasan pemindahan ibukota? Kepastian Presiden Jokowi akan memindahkan ibukota dari Jakarta keluar pulau Jawa yaitu di Kalimantan, telah disampaikan dalam pidato kenegaraannya dihadapan parlemen RI tanggal 16 Agustus 2019 bahwa ibukota negara Republik Indonesia akan dipindahkan dari Jakarta ke Kalimantan.

Prof Dr Emil Salim, ekonom senior paling terkemuka di Indonesia, pernah memegang jabatan Menteri dan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden RI (Wantimpres) dalam tulisannya di twitter pada 10 Agustus 2019 bertanya: Apakah makna Jakarta sebagai ibukota NKRI?

Pada hari yang sama Prof Emil menulis di twitternya dengan bertanya: Apakah benar logika bahwa “ibukota negara harus di tengah-tengah negara”?

Dua tulisan Prof Emil Salim, tidak langsung menolak memindahkan ibukota, tetapi sebagai ilmuan dan negarawan, mempertanyakan apa alasan memindahkan ibukota?

Presiden Jokowi telah meminta izin kepada parlemen RI untuk memindahkan ibukota dari Jakarta keluar pulau Jawa yaitu di Kalimantan, telah disampaikan dalam pidato kenegaraannya dihadapan parlemen RI tanggal 16 Agustus 2019 bahwa ibukota negara Republik Indonesia akan dipindahkan dari Jakarta ke Kalimantan.


Tidak Ada Alasan Kuat

Prof Emil Salim walaupun bukan sejarawan, tetapi yang diungkapkan adalah fakta sejarah bahwa sumpah pemuda, proklamasi 17 Agustus 1945, Dasar Negara republik Indonesia, istana Merdeka tempat bendera Belanda digantikan Merah-Putih. Semuanya dilaksanakan di Jakarta, sehingga Jakarta sarat dengan sejarah.

Selain itu, rapat raksasa masyarakat Jakarta untuk mendukung dan memperkukuh kemerdekaan RI di lapangan Ikada (sekarang Monas).

Dari aspek sejarah, sangat tidak mendukung kalau Jakarta yang sarat dengan sejarah kemerdekaan RI dipindah ke Kalimantan yang tidak pernah mempunyai sejarah tentang kemerdekaan republik Indonesia.

Prof Emil Salim juga memberi contoh berbagai ibukota negara di dunia seperti Washington, Beijing, Tokyo, Ottowa, dan lain-lain yang ibukotanya tidak terletak di tengah negara.

Selain itu, Prof Emil Salim belum mengemukakan tidak layaknya dipindah ibukota negara republik Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan karena besarnya defisit anggaran. Indonesia setiap tahun yang ditutup dengan utang baru, dan ekonomi Indonesia masih mengalami kesulitan terutama utang luar negeri yang terus membengkak dan telah menembus Rp 5.602 triliun (okezone.com, 15 Agustus 2019).

Pada hal biaya yang diperlukan untuk memindahkan ibukota dari Jakarta ke Kalimantan menelan dana sekitar Rp 485 triliun (hariankompas, 16 Agustus 2019)

Belum lagi tinjauan dari aspek sosiologis, betapa besarnya kendala yang dihadapi untuk memindahkan karyawan dan keluarganya dari Jakarta ke Kalimantan.

Kalau alasan untuk memindahkan ibukota ke Kalimantan untuk mewujudkan pemerataan dan keadilan, saya rasa tidak tepat. Pemerataan dan keadilan, hadir dengan adanya gagasan yang mengacu pada Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila, kemudian dinarasikan untuk mewujudkannya ke dalam karya nyata.

Selama ini tidak ada gagasan yang konsekuen dilaksanakan dalam pembangunan untuk mewujudkan amanat Pembukaan UUD 1945 “Yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia…” dan Pancasila, terutama sila 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kedua sila dari Pancasila sama sekai tidak diwujudkan secara konsekuen. Pertanyaannya, apakah tidak ada pemerataan dan keadilan karena ibukota negara terletak di Jakarta, sehingga ibukota negara harus dipindah di Kalimantan supaya pemerataan dan keadilan bisa diwujudkan?

Semoga tulisan ini menjadi bahan pertimbangan untuk dikaji ulang urgensi pindah ibukota dan didengar sebagai aspirasi dari rakyat yang saya duga mayoritas tidak setuju ibukota negara dipindah dari Jakarta ke Kalimantan.

Saran dan komentar? silahkan reply di twitter status dibawah ini (click logo biru dan reply).

Baca Juga

Opini

Besarnya utang Indonesia berikut beban untuk membayar bunga utang dan cicilan utang pokok serta tingginya jumlah orang miskin, sangat mudah terjadi goncangan ekonomi dan gejolak...

DKI Jakarta

Transjakarta melayani warga Jakarta siang dan malam selama 24 jam tanpa henti. Pada siang hari, Transjakarta melayani warga Jakarta ke seluruh jurusan, termasuk yang...

DKI Jakarta

Transjakarta tidak menaikkan harga Transjakarta. Mengapa Transjakarta tidak naik tiket? Jawabannya karena pemerintah provinsi DKI Jakarta memberikan subsidi terhadap moda transportasi massal seperti Transjakarta.

DKI Jakarta

Penataan Kota Tua telah menjadi destinasi wisata di Jakarta yang sangat menarik. Pada saat saya mengunjungi kota tua Minggu lalu saya menyaksikan banyak turis...

Opini

Keputusan harga Bahan Bakar Minyak BBM bersubsidi naik, pasti memberi dampak sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

DKI Jakarta

Anies bersama delegasi U20 mengunjungi obyek wisata kota tua. Sebanyak 12 delegasi U20 Mayors Summit hadir secara langsung di Kota Tua Jakarta Barat. Anies...

DKI Jakarta

Setelah turun di Halte Museum Fatahillah, saya mulai kagum menyaksikan kawasan Kota Tua yang telah ditata dengan sangat rapi, indah, nyaman dan mempesona.

DKI Jakarta

Adanya MRT, Transjakarta dan commuter sejatinya mengubah budaya masyarakat Jakarta dan sekitarnya dari malas jalan kaki menjadi rajin jalan kaki.