Jakarta Ibukota Negara: Roh Indonesia Merdeka, Apa Urgensinya Memindahkan Ibukota ke Kalimantan?

 Kategori DKI Jakarta, Opini, Top

Prof Dr Emil Salim, ekonom senior paling terkemuka di Indonesia, pernah memegang jabatan Menteri dan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden RI (Wantimpres) dalam tulisannya di twitter pada 10 Agustus 2019 bertanya: Apakah makna Jakarta sebagai ibukota NKRI?

Pada hari yang sama Prof Emil menulis di twitternya dengan bertanya: Apakah benar logika bahwa “ibukota negara harus di tengah-tengah negara”?

Dua tulisan Prof Emil Salim, tidak langsung menolak memindahkan ibukota, tetapi sebagai ilmuan dan negarawan, mempertanyakan apa alasan memindahkan ibukota?

Presiden Jokowi telah meminta izin kepada parlemen RI untuk memindahkan ibukota dari Jakarta keluar pulau Jawa yaitu di Kalimantan, telah disampaikan dalam pidato kenegaraannya dihadapan parlemen RI tanggal 16 Agustus 2019 bahwa ibukota negara Republik Indonesia akan dipindahkan dari Jakarta ke Kalimantan.


Tidak Ada Alasan Kuat

Prof Emil Salim walaupun bukan sejarawan, tetapi yang diungkapkan adalah fakta sejarah bahwa sumpah pemuda, proklamasi 17 Agustus 1945, Dasar Negara republik Indonesia, istana Merdeka tempat bendera Belanda digantikan Merah-Putih. Semuanya dilaksanakan di Jakarta, sehingga Jakarta sarat dengan sejarah.

Selain itu, rapat raksasa masyarakat Jakarta untuk mendukung dan memperkukuh kemerdekaan RI di lapangan Ikada (sekarang Monas).

Dari aspek sejarah, sangat tidak mendukung kalau Jakarta yang sarat dengan sejarah kemerdekaan RI dipindah ke Kalimantan yang tidak pernah mempunyai sejarah tentang kemerdekaan republik Indonesia.

Prof Emil Salim juga memberi contoh berbagai ibukota negara di dunia seperti Washington, Beijing, Tokyo, Ottowa, dan lain-lain yang ibukotanya tidak terletak di tengah negara.

Selain itu, Prof Emil Salim belum mengemukakan tidak layaknya dipindah ibukota negara republik Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan karena besarnya defisit anggaran. Indonesia setiap tahun yang ditutup dengan utang baru, dan ekonomi Indonesia masih mengalami kesulitan terutama utang luar negeri yang terus membengkak dan telah menembus Rp 5.602 triliun (okezone.com, 15 Agustus 2019).

Pada hal biaya yang diperlukan untuk memindahkan ibukota dari Jakarta ke Kalimantan menelan dana sekitar Rp 485 triliun (hariankompas, 16 Agustus 2019)

Belum lagi tinjauan dari aspek sosiologis, betapa besarnya kendala yang dihadapi untuk memindahkan karyawan dan keluarganya dari Jakarta ke Kalimantan.

Kalau alasan untuk memindahkan ibukota ke Kalimantan untuk mewujudkan pemerataan dan keadilan, saya rasa tidak tepat. Pemerataan dan keadilan, hadir dengan adanya gagasan yang mengacu pada Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila, kemudian dinarasikan untuk mewujudkannya ke dalam karya nyata.

Selama ini tidak ada gagasan yang konsekuen dilaksanakan dalam pembangunan untuk mewujudkan amanat Pembukaan UUD 1945 “Yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia…” dan Pancasila, terutama sila 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kedua sila dari Pancasila sama sekai tidak diwujudkan secara konsekuen. Pertanyaannya, apakah tidak ada pemerataan dan keadilan karena ibukota negara terletak di Jakarta, sehingga ibukota negara harus dipindah di Kalimantan supaya pemerataan dan keadilan bisa diwujudkan?

Semoga tulisan ini menjadi bahan pertimbangan untuk dikaji ulang urgensi pindah ibukota dan didengar sebagai aspirasi dari rakyat yang saya duga mayoritas tidak setuju ibukota negara dipindah dari Jakarta ke Kalimantan.

Saran dan komentar? silahkan reply di twitter status dibawah ini (click logo biru dan reply).

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

Jakarta Hijau - Jakarta Lestari dan Indah Beri Dampak Positif Warga DKIPenyelesaian Papua Harus Komprehensif dan Win-win Solution