Kita prihatin dan sedih kerusuhan terjadi di Papua, yang dipicu hadirnya sekelompok masyarakat, aparat TNI dan Polisi di asrama mahasiswa Papua di Surabaya untuk meminta pertanggunghawaban atas masalah bendera putih yang dirobek dan dibuang diselokan dekat asrama mahasiswa Papua, yang di duga dilakukan mahasiswa Papua.
Dalam penggrebekan dan sweeping di asrama mahasiswa Papua terjadi insiden dan kata-kata yang mengandung unsur SARA, sehingga masyarakat Papua marah, yang diekspresikan dengan demonstrasi sebagai bentuk solidaritas masyarakat Papua terhadap mahasiswa Papua di Surabaya.
Sejatinya masalah tersebut tidak perlu terjadi, jika ada investigasi untuk mencari siapa pelakunya, karena belum tentu pelakunya mahasiswa Papua. Bisa saja pihak lain yang sengaja bermain untuk menciptakan kerusuhan.
Psikologi dan pemahaman soal Papua terlihat tidak dipahami oleh awak media di Jakarta dan Pulau Jawa. Sebutan ”mereka” tanpa disadari membangun jarak psikologis antara Papua dan pusat pemerintahan serta Pulau Jawa.#Polhuk #AdadiKompas https://t.co/xWCI7K8sUR
— Harian Kompas (@hariankompas) August 20, 2019
Insiden yang melibatkan mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya lalu, berimbas menjadi kerusuhan di beberapa titik, berikut kronologi selengkapnya https://t.co/ZFI96fLhGW #CNNIndonesia pic.twitter.com/7UbaQPdOCB
— CNN Indonesia (@CNNIndonesia) August 21, 2019
Konflik di Papua akan terus rentan terjadi selama pemerintah Indonesia tidak menyelesaikan akar-akar permasalahan Papua. https://t.co/p4XTrwFHvt
— kumparan (@kumparan) August 21, 2019
Usut Pelakunya
Peristiwa tersebut semakin menambah masalah di Papua dan semakin sulit mencari dan menemukan penyelesaian Papua.
Kejadian di Surabaya, telah dimanfaatkan mereka yang berjuang merdeka dari Indonesia.
Mereka meraih keuntungan besar untuk peroleh solidaritas masyarakat Papua untuk merdeka terutama umpatan “rasial.”
Untuk meredam kemarahan masyarakat Papua, saya mendesak untuk diusut pelakunya dan dihukum untuk mencegah terulangnya peristiwa tersebut.
Mahasiswa Papua Teriak Referendum di Seberang Istana https://t.co/4yEUYuFbeK
— CNN Indonesia (@CNNIndonesia) August 22, 2019
Papua bergejolak. Istana menyebut ada yang bermain dalam konflik di Papua. https://t.co/UbUZckkGC9
— kumparan (@kumparan) August 22, 2019
Sandiaga Uno: Kemiskinan Tinggi, Wajar Orang Papua Marah https://t.co/G8jlO0lKy4
— CNN Indonesia (@CNNIndonesia) August 22, 2019
Perjuangan Merdeka
Sejak tahun 1965, terdapat orang-orang Papua yang berjuang memisahkan diri dari Indonesia dengan mendirikan Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai wadah perjuangan.
Dalam melakukan perjuangan, mereka memiliki tiga strategi dan taktik.
Pertama, menggalang dukungan pemimpin agama, tokoh adat, dan masyarakat luas untuk berjuang bersama mewujudkan kemerdekaan Papua Barat.
Kedua, mengangkat senjata untuk melawan Aparat TNI dan Polri serta aparat pemerintah dalam rangka merdeka dari negara kesatuan republik Indonesia.
Belakangan ini perjuangan bersenjata semakin marak, yang ditandai dengan banyaknya aparat TNI dan Polisi yang meninggal akibat dibunuh oleh pasukan bersenjata di Papua.
Ketiga, kegiatan diplomasi di dunia internasional. Hasilnya semakin lama Papua barat semakin banyak mendapat dukungan internasional.
#FreeWestPapua graffiti art on the streets of Camden in London, UK! Special thanks to artist Dale Grimshaw pic.twitter.com/dx0QRiuXT0
— Free West Papua (@FreeWestPapua) July 23, 2019
Four of my favourite pieces of street art this month.
1. Dale Grimshaw, “Free West Papua”.
2. Matt-tieu “Plastic Plankton”.
3. Mrfijodor “Plastic Rain”.
4.Artist “Posh Pinstriped Populist”#streetart #DaleGrimshaw #ExtinctionRebellion #climatechange #RememberWestPapua pic.twitter.com/EFaLWDp8zK— martin smith (@martin1smith2) August 5, 2019
Mei 2016, deklarasi Westminster untuk mendukung penentuan nasib rakyat Papua Barat lahir dalam pertemuan parlemen internasional untuk Papua Barat (IPWP) dengan delegasi dari berbagai negara di House of Parliament London, Inggris.
Desember 2016, Perdana Menteri Vanuatu, Charlot Salwal resmi mendukung kemerdekaan orang-orang Melanesia di Papua Barat dan menyerukan penghentian praktik pelanggaran HAM.
Maret 2017, atas nama 7 negara Pasifik (Vanuatu, Tonga, Palau, Tuvalu, Kepulauan Marshall, Nauru dan Kepulauan Solomon, dalam sidang HAM di PBB di Jenewa Swiss menuduh Indonesia melakukan pelanggaran HAM serius terhadap orang asli Papua.
Mei 2017, 11 anggota parlemen Selandia Baru dari partai Hijau, Buruh, Nasional dan Maori menyatakan dukungan untuk kemerdekaan Papua Barat dengan menandatangani deklarasi Westminster.
Tahun 2019, petisi untuk merdeka Papua Barat sudah masuk ke PBB.
Tiga macam perjuangan mereka untuk merdeka semakin menunjukkan keberhasilan. Jika pemerintah Indonesia tidak tegas dan tidak berani melawan separatisme, maka Papua hanya menunggu waktu untuk merdeka.
"Mendengar ada kerusuhan di sana saya takut sekali. Kalau kerusuhan di Papua, kami di sini yang takut. Harapan saya jangan ada kerusuhan karena bisa merusak persaudaraan," kata Libert. #Papua #RusuhdiPapua https://t.co/28ZsVDMuuu
— detikcom (@detikcom) August 22, 2019
Ikatan Mahasiswa Pelajar dan Masyarakat Papua (IMMAPA) Bali menggelar aksi damai. Ada tiga tuntutan yang mereka sampaikan. Apa saja? #Papua #MahasiswaPapua https://t.co/gNG6QuZ5Th
— detikcom (@detikcom) August 22, 2019
TNI bakal menghukum tegas jika ada anggotanya terbukti melontarkan ujaran rasis pada mahasiswa Papua. Hukuman ini sesuai dengan apa yang telah diperbuatnya. https://t.co/OSPGueEtbC
— detikcom (@detikcom) August 21, 2019
Penyelesaian Komprehensif
Menurut saya, pemerintah harus melakukan setidaknya tiga pendekatan.
Pertama, keadilan. Kita harus adil, tidak boleh diskriminatif kepada siapapun termasuk masyarakat Papua. Menurut saya, tidak ada yg tidak mencintai masyarakat Papua. Kalau ada perasaan, masyarakat Papua diperlakukan tidak adil, umat Islam saja yang mayoritas merasa diperlakukan tidak adil.
Kedua, kesejahteraan. Masalah kesejahteraan harus diutamakan dalam pembangunan.
Ketiga, keamanan. Menurut saya, TNI harus kuat dan hebat agar bisa melindungi seluruh bangsa Indonesia termasuk masyarakat Papua. Bukan mau memerangi masyarakat Papua, tetapi melindungi mereka.
Penyelesaian Papua, semua opsi bisa diberikan, kecuali merdeka tidak boleh. Penyelesaian yang Win-win Solution dikedepankan melalui dialog.
Pelaku yang mengumpat ke mahasiswa Papua di Surabaya harus diusut. https://t.co/mvbSY5bOTo
— kumparan (@kumparan) August 22, 2019
Matikan Internet di Papua, Pemerintah Disebut Langgar Aturan https://t.co/j2tVkk61tx
— CNN Indonesia (@CNNIndonesia) August 22, 2019
Lihat bagaimana Agnez Mo hingga Arie Untung bereaksi terhadap apa yang terjadi di Papua. #userstory https://t.co/iKCsa57Oz7
— kumparan (@kumparan) August 21, 2019
Alangkah baiknya apabila pemerintah segera fokus dan bertindak dengan nyata dan konsisten akan banyaknya permasalahan di berbagai bagian di wilayah indonesia, khususnya di Papua. Karena urgensi dan kebutuhan yang sangat mendesak. Penanggulangan permasalahan yang telah terjadi selama bertahun-tahun butuh waktu dan komitmen yang solid. Semoga tulisan ini dapat memberikan pencerahan kepada pemerintah agar kedepannya menjadi lebih baik untuk kesejahteraan rakyat Indonesia dan negara kita tercinta, Indonesia.
#Indonesia Virtually every province wants independence — Pull away one card & the rest should fall. #WestPapua #FreeWestPapua pic.twitter.com/CCdYyl3EmG
— #WestPapua (@PurePapua) August 21, 2019
https://twitter.com/CuteP4nd4/status/1164439318833688576
Saran dan komentar? silahkan reply di twitter status dibawah ini (click logo biru dan reply).
Wajar mhs dan masy. Papua marah dikatain rasial. Smg dimaafkan, pelakunya dihkm. Mslh Papua sngt kompleks. Kesra di Papua msh minim pd hal tumpah darahnya kayaraya, masih banyak yg miskin. BPS sebut kemiskinan turun, fakta jauh panggang dari api. https://t.co/pQazlOfe3D
— Musni Umar (@musniumar) August 22, 2019
Musni Umar adalah Sosiolog dan Warga DKI Jakarta.
