Beli Mobil Baru Wajarkah Ditengah Utang Negara Menggunung dan Rakyat Miskin?

 In Sosial, Lainnya, Opini

Negara bagaikan sebuah rumah tangga. Ada kepala rumah tungga sebagai pemimpin rumah tangga dan anggota keluarga. Begitu pula negara, ada Presiden sebagai pemimpin negara, dan penduduk sebagai warga negara.

Sebagaimana dirumah tangga, anggota keluarga wajar kalau banyak maunya, seperti ingin punya mobil baru, rumah baru dan lain sebagainya.

Akan tetapi, kepala keluarga yang baik harus selalu melihat dan mengukur kemampuan keuangan rumah tangga. Kalau mau beli mobil baru, apakah logis dan tidak membebani keluarga di masa depan, utang sudah banyak, mau beli mobil baru?

Begitulah tamsil secara sederhana, wacana mau beli mobil baru yang mewah untuk mengganti mobil menteri sekarang yang juga mewah walau sudah berumur lebih kurang 10 tahun.


Tidak Tepat Beli Mobil Baru

Wacana mau beli mobil baru, sah-sah saja, tetapi harus dilihat dari kemampuan keuangan negara.

Untuk menentukan tidak layaknya saat ini membeli mobil baru apalagi mobil mewah, tidak perlu pendapat dari seorang ekonom senior, rakyat jelata yang menggunakan akal sehat, bisa mengatakan, tidak tepat membeli mobil baru apalagi mobil mewah saat ini.

Setidaknya ada lima alasan untuk menolak membeli mobil baru yang pasti mobil mewah.

Pertama, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negata amat besar, yang dapat disebut sudah berdarah-darah (blooding). Sebagai gambaran, tahun 2019 defisit anggaran dalam APBN yang telah disahkan dalam sidang paripurna DPR RI sebesar Rp 296 triliun (TribunJabar, 31 Oktober 2019). Defisit tersebut ditutup dengan utang baru.

Kedua, utang Indonesia sudah sangat besar. Menurut Indef: total utang luar negeri Indonesia telah mencapai Rp7.000 triliun, jumlah tersebut merupakan total utang pemerintah dan swasta (Kompas.com, 21 Maret 2018).

Utang Indonesia terus bertambah tiap saat, bisa disebabkan kurs rupiah jatuh terhadap mata uang asing terutama dolar Amerika Serikat ataupun disebabkan utang baru dan bunga utang.

Ketiga, penerimaan negara lebih kecil ketimbang jumlah pengeluaran negara, sehingga berlaku pepatah “besar pasak daripada tiang.”

Keempat, ekonomi Indonesia masih payah. Pertumbuhan okonomi yang dijanjikan sebesar 7 persen dalam kenyataan hanya sekitar 5 persen. Dampak rendahnya pertumbuhan ekonomi, jumlah pencari kerja setiap tahun sebanyak 2.5 juta tidak bisa terserap.

Apalagi akhir-akhir ini banyak perusahaan yang tutup atau mengalami masalah, sehingga banyak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kelima, penduduk Indonesia masih sangat banyak yang miskin. Penduduk yang miskin menurut BPS terus mengalami penurunan. Jumlah penduduk miskin Maret 2018 mencapai 25,95 juta orang (9,82 persen).

Penduduk miskin jumlahnya kecil kalau garis kemiskinan dibuat rendah (kecil). BPS menetapkan garis kemiskinan sebesar Rp 401.200/bulan perkepala atau Rp 13 000/kepala perhari.

Bayangkan, jika garis kemiskinan ditetapkan sebesar Rp50.000/hari perkepala, atau Rp1.500.000/bulan perkepala. Berapa jumlah orang miskin di Indonesia.


Atasi Masalah Rakyat

Salah satu tujuan kita merdeka yang tercantum dalam Pembukaan UUD 45 ialah memajukan kesejahteran umum.

Pergolakan di Papua sebagai contoh, akar masalahnya karena masih rendahnya kesejahteraan rakyat. Begitu juga diberbagai daerah lain di Indonesia, mudah terjadi kerusuhan dan konflik karena banyak pengangguran dan kemiskinan.

Oleh karena itu, sebaiknya dana untuk membeli mobil mewah untuk para menteri dan pejabat negara dialihkan untuk membangun lapangan kerja dan kesejahteraan rakyat.

Dayakan mobil para menteri dan pejabat yang ada sekarang. Fokuslah pembangunan kesejahteraan rakyat dan penghematan anggaran, sehingga terwujud tujuan kita merdeka.

Semoga tulisan ini menjadi sumbangsih dan partisipasi dalam membangun bangsa dan negara yang kita cintai bersama.

Saran dan komentar? silahkan reply di twitter status dibawah ini (click logo biru dan reply).

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

Penyelesaian Papua Harus Komprehensif dan Win-win SolutionPelajaran Dari Papua Untuk Mengubah Arah dan Orientasi Pembangunan