Anies Beri Contoh Bangun Demokrasi: Tidak Gunakan Kekuasaan Ubah Peta Politik DKI Jakarta

 Kategori DKI Jakarta, Politik

Tiga partai pengusung Anies-Sandi dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 yaitu Gerindra, PKS dan PAN meraup kursi di DPRD DKI secara signifikan dalam Pemilu serentak 17 April 2019.

Pertama, Partai Gerindra meraup 19 kursi di DPRD DKI, naik 4 kursi dari periode sebelumnya 15 kursi.

Kedua, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memperoleh 16 kursi, naik 5 kursi dari periode sebelumnya sebanyak 11 kursi.

Partai Amanat Nasional (PAN) membuat kejutan di DKI Jakarta. Pada periode sebelumnya, PAN hanya memperoleh 2 kursi di DPRD DKI. Akan tetapi, periode 2019-2024, PAN merauh 9 kursi, yang berarti naik sebanyak 7.


Perubahan Secara Demokratis

Meningkatnya perolehan kursi tiga partai politik pengusung Anies-Sandi dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta, sangat mengesankan karena terjadi secara demokratis.

Harus diakaui pergolakan politik dalam pemilihan Gubernur DKI dan reuni 212 memberi kontribusi adanya perubahan peta politik di DKI Jakarta.

Selain itu, pengaruh psikologis kemenangan Anies-Sandi dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta memberi kontribusi positif meningkatnya perolehan kursi tiga partai politik pengusung Anies-Sandi dalam pemilihan Gubernur DKI.

Menurut saya, meningkatnya dukungan warga DKI terhadap 3 partai politik pengusung Anies-Sandi dalam pemilihan Gubernur DKI merupakan political genuine yang lahir dari kesadaran politik masyarakat Jakarta, bukan mobilized participation dari kekuasaan seperti terjadi di berbagai daerah di Indonesia.


Anies Beri Contoh Dalam Bangun Demokrasi

Pemilihan umum serentak di DKI tahun 2019 sangat demokratis.

Gubernur Anies sama sekali tidak mengarahkan apalagi menginstruksikan seluruh aparat birokrasi yang dipimpinnya untuk memenangkan tiga partai pendukungnya dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta.

Sikap politik Anies yang demokratis dalam pemilu serentak 2019, perlu dicontoh para Gubernur, Bupati dan Walikota di seluruh Indonesia pada masa mendatang.

Pertama, tidak menggunakan kekuasaan untuk memerintahkan seluruh aparat yang dipimpinnya untuk memilih calon anggota DPRD dari partai politik yang mendukungnya dalam pemilihan Gubernur yang lalu. Ini baik dalam membangun dan membudayakan demokrasi.

Kedua, memberikan hak demokrasi dan kebebasan kepada warga DKI yang berdaulat untuk bebas memilih calon anggota DPRD dari partai politik manapun.

Dampaknya 3 partai pengusungnya meningkat perolehan kursi di DPRD DKI, tetapi PDIP tetap memenangkan Pemilu di DKI dengan perolehan 25 kursi di DPRD DKI. Begitu juga Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meraih 8 kursi di DPRD DKI.

Kalau Anies tidak demokratis, dia bisa memerintahkan seluruh aparatnya untuk melakukan mobilisasi supaya rakyat tidak memilih PDIP ataupun PSI. Anies tidak menggunakan cara itu. Anies percaya bahwa demokrasi cara terbaik yang harus dibangun bersama dan pemimpin daerah harus beri contoh dan teladan.

Ketiga, memberi contoh dalam pengamalan demokrasi. Semua tahu bahwa dalam demokrasi yang berdaulat (berkuasa) adalah rakyat, tetapi dalam praktik demokrasi rakyat hanya jadi alat penguasa dan pemilik modal untuk melanggengkan kekuasaan dan hegemoni ekonomi melalui kolaborasi penguasa-pengusaha.

Anies memberi contoh dalam berdemokrasi bahwa rakyatlah yang berdaulat (berkuasa). Kekuasaan rakyat yang diwujudkan dengan memilih calon anggota DPRD DKI yang akan mewakili kepentingannya sebagai warga DKi harus bebas, tidak boleh diintervensi oleh penguasa untuk memenangkan kelompoknya.

Semoga tulisan ini memberi pencerahan dan penyadaran dalam upaya kita membangun demokrasi yang substantif di masa depan.

Saran dan komentar? silahkan reply di twitter status dibawah ini (click logo biru dan reply).

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

10 Mudarat Pindah Ibu Kota Baru Kalimantan dan 6 ManfaatnyaTahun Baru Islam 1 Muharram 1441 H: Berhijrah - Keluar Dari Banyak Masalah Untuk Bangkit dan Maju