Connect with us

Anies Beri Contoh Bangun Demokrasi: Tidak Gunakan Kekuasaan Ubah Peta Politik di DKI Jakarta
gerakan #2ratustaman2jutatanaman juga udah meluas ke wilayah-wilayah di jakarta, dari mulai kantor-kantor wali kota dan bupati, sekolah, hingga kampung-kampung di jakarta - youtube.com/c/dkijakarta

DKI Jakarta

Anies Beri Contoh Bangun Demokrasi: Tidak Gunakan Kekuasaan Ubah Peta Politik DKI Jakarta

Pergolakan politik dalam pemilihan Gubernur DKI dan reuni 212 memberi kontribusi adanya perubahan peta politik DKI Jakarta. Anies memberi contoh dalam berdemokrasi bahwa rakyatlah yang berdaulat (berkuasa). Kekuasaan rakyat yang diwujudkan dengan memilih calon anggota DPRD DKI yang akan mewakili kepentingannya sebagai warga DKi harus bebas, tidak boleh diintervensi oleh penguasa untuk memenangkan kelompoknya.

Tiga partai pengusung Anies-Sandi dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 yaitu Gerindra, PKS dan PAN meraup kursi di DPRD DKI secara signifikan dalam Pemilu serentak 17 April 2019.

Pertama, Partai Gerindra meraup 19 kursi di DPRD DKI, naik 4 kursi dari periode sebelumnya 15 kursi.

Kedua, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memperoleh 16 kursi, naik 5 kursi dari periode sebelumnya sebanyak 11 kursi.

Partai Amanat Nasional (PAN) membuat kejutan di DKI Jakarta. Pada periode sebelumnya, PAN hanya memperoleh 2 kursi di DPRD DKI. Akan tetapi, periode 2019-2024, PAN merauh 9 kursi, yang berarti naik sebanyak 7.


https://twitter.com/PKSJakarta/status/1165771643437768705


Perubahan Secara Demokratis

Meningkatnya perolehan kursi tiga partai politik pengusung Anies-Sandi dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta, sangat mengesankan karena terjadi secara demokratis.

Harus diakaui pergolakan politik dalam pemilihan Gubernur DKI dan reuni 212 memberi kontribusi adanya perubahan peta politik di DKI Jakarta.

Selain itu, pengaruh psikologis kemenangan Anies-Sandi dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta memberi kontribusi positif meningkatnya perolehan kursi tiga partai politik pengusung Anies-Sandi dalam pemilihan Gubernur DKI.

Menurut saya, meningkatnya dukungan warga DKI terhadap 3 partai politik pengusung Anies-Sandi dalam pemilihan Gubernur DKI merupakan political genuine yang lahir dari kesadaran politik masyarakat Jakarta, bukan mobilized participation dari kekuasaan seperti terjadi di berbagai daerah di Indonesia.


Anies Beri Contoh Dalam Bangun Demokrasi

Pemilihan umum serentak di DKI tahun 2019 sangat demokratis.

Gubernur Anies sama sekali tidak mengarahkan apalagi menginstruksikan seluruh aparat birokrasi yang dipimpinnya untuk memenangkan tiga partai pendukungnya dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta.

Sikap politik Anies yang demokratis dalam pemilu serentak 2019, perlu dicontoh para Gubernur, Bupati dan Walikota di seluruh Indonesia pada masa mendatang.

Pertama, tidak menggunakan kekuasaan untuk memerintahkan seluruh aparat yang dipimpinnya untuk memilih calon anggota DPRD dari partai politik yang mendukungnya dalam pemilihan Gubernur yang lalu. Ini baik dalam membangun dan membudayakan demokrasi.

Kedua, memberikan hak demokrasi dan kebebasan kepada warga DKI yang berdaulat untuk bebas memilih calon anggota DPRD dari partai politik manapun.

Dampaknya 3 partai pengusungnya meningkat perolehan kursi di DPRD DKI, tetapi PDIP tetap memenangkan Pemilu di DKI dengan perolehan 25 kursi di DPRD DKI. Begitu juga Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meraih 8 kursi di DPRD DKI.

Kalau Anies tidak demokratis, dia bisa memerintahkan seluruh aparatnya untuk melakukan mobilisasi supaya rakyat tidak memilih PDIP ataupun PSI. Anies tidak menggunakan cara itu. Anies percaya bahwa demokrasi cara terbaik yang harus dibangun bersama dan pemimpin daerah harus beri contoh dan teladan.

Ketiga, memberi contoh dalam pengamalan demokrasi. Semua tahu bahwa dalam demokrasi yang berdaulat (berkuasa) adalah rakyat, tetapi dalam praktik demokrasi rakyat hanya jadi alat penguasa dan pemilik modal untuk melanggengkan kekuasaan dan hegemoni ekonomi melalui kolaborasi penguasa-pengusaha.

Anies memberi contoh dalam berdemokrasi bahwa rakyatlah yang berdaulat (berkuasa). Kekuasaan rakyat yang diwujudkan dengan memilih calon anggota DPRD DKI yang akan mewakili kepentingannya sebagai warga DKi harus bebas, tidak boleh diintervensi oleh penguasa untuk memenangkan kelompoknya.

Semoga tulisan ini memberi pencerahan dan penyadaran dalam upaya kita membangun demokrasi yang substantif di masa depan.

Saran dan komentar? silahkan reply di twitter status dibawah ini (click logo biru dan reply).

Baca Juga

Opini

Organisasi relawan Anies di seluruh Indonesia yang tumbuh bagaikan cendawan di musim hujan. Mereka yang bergiat sebagai relawan Anies pada umumnya bukan anggota partai apalagi...

Opini

Anies Fans Club didirikan oleh Ir. Muhammadsyah yang kemudian dikukuhkan sebagai presiden AFC. Menurut dia, AFC ini didirikan tanpa mengeluarkan uang, tetapi menggunakan jaringan...

Pemilu

Menanggapi isu reshuffle kabinet, Surya Paloh, Ketua Umum Partai NasDem menegaskan reshuffle atau kocok ulang kabinet merupakan hak sepenuhnya Jokowi. Ia mengatakan tak akan mempermasalahkan kebijakan...

Pemilu

DKI Jakarta sebagai ibukota negara dan ibukota pemerintahan, merupakan pusat kemajuan dan pusat pemberitaan media. Kalau seorang gubernur yang cerdas memiliki visi dan misi...

Pemilu

Nasihat saya kepada para aktivis yang bergabung di partai politik dan ingin bertanding dalam pemilu 2024, jangan ragu, khawatir apalagi takut untuk bertanding karena...

Covid-19

Mengawali Tahun 2023, Yayasan Lembaga Pemberdayaan Sosial dan Demokrasi telah memilih tema diskusi panel Membedah Dugaan Korupsi Bansos DKI Jakarta 2020 yang Berlangsung di...

Pemilu

Pasca Partai Demokrat mengumumkan dukungan resmi kepada Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024, partai Demokrat dan para tokohnya sebaiknya semakin aktif meningkatkan elektabilitas...

Opini

Di sela-sela safari politik Anies Baswedan yang difasilitasi Partai Nasdem, Anies mengucapkan Gong Xi Fa Cai kepada seluruh masyarakat Tionghoa yang tengah merayakan Tahun...