Peradilan di Indonesia Belum Baik, Apa Yang Harus Diperbaiki? Oleh Musni Umar, rektor Universitas Ibnu Chaldun Jakarta

 Kategori Pendidikan

Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensinya semua kebijakan yang mau dilaksanakan pemerintah harus ada landasan hukumnya yaitu undang-undang yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia sebagai representasi dari rakyat yang berdaulat dan pemerintah sebagai pelaksana undang-undang.

Hal itu berkaitan hukum yang diamalkan di Indonesia yang lebih banyak mengamalkan hukum barat yang menganut sistem hukum Eropa kontinental yang mendasarkan pada undang-undang.

Maka walaupun Indonesia mengakui sumber hukum Indonesia adalah hukum barat, hukum Islam dan hukum adat, akan tetapi kalau hukum barat, hukum Islam dan hukum adat tidak dimasukkan ke dalam pasal-pasal diundang-undang yang dibuat, maka tidak bisa diamalkan dalam praktik.

Hukum di Indonesia yang sudah memiliki landasan hukum berupa undang-undang sangat banyak. Akan tetapi secara garis besar terdiri dari hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum tata usaha (administrasi) negara, hukum acara pidana Indonesia, hukum acara perdata Indonesia, dan hukum antar tata hukum yaitu hukum yang mengatur antara dua golongan atau lebih yang tunduk pada ketentuan hukum yang berbeda seperti hukum adat di Indonesia dan hukum Islam di Indonesia.

Pilar utama dalam menegakkan hukum adalah pengadilan. Sedang peradilan adalah proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, mengadili dan memutus perkara.


Siapa Berperan dalam Perkara Pidana?

Dalam kasus pidana, mereka yang berperan:

Pertama, polisi. Dalam rangka penegakan hukum, polisi diberi wewenang untuk menangani perkara pidana berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas dan Wewenang POLRI.

Kewenangan yang diberikan undang-undang sangat banyak dan luas, antara lain:

a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
h. mengadakan penghentian penyidikan;
i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
sumber: https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_2_Tahun_2002

Kedua, jaksa. Jaksa adalah pengacara negara yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan di dalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga telah melanggar hukum.

Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, pasal 30, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang, yaitu:

(1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
a. melakukanpenuntutan;
b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
sumber: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40511/uu-no-16-tahun-2004

Ketiga, hakim. Hakim berasal dari bahasa Arab yang berarti “aruran, peraturan, kekuasaan, pemerintah.” Hakim dalam Inggris disebut Judge, sedang dalam bahasa Belanda disebut Rechter.

Tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili dan memutus semua perkara yang diajukan kepadanya.

Keempat, pengacara. Pengacara adalah orang yang secara resmi membantu klien dan mewakili mereka dalam sidang.

Menurut Wikipedia, pengacara, advokat, atau kuasa hukum adalah kata benda, subyek. Dalam praktik dikenal juga dengan istilah konsultan hukum. Dapat berarti seseorang yang melakukan atau memberikan nasihat (advis) dan pembelaan “mewakili” bagi orang lain yang berhubungan (klien) dengan penyelesaian suatu kasus hukum. Advokat dalam menjalankan profesinya tunduk pada etika profesi.


Masalah Yang Harus Diperbaiki

Menurut saya, peradilan di Indonesia masih buruk.

Setidaknya ada lima indikator untuk memastikan bahwa peradilan di Indonesia belum baik.

Pertama, ketepatan waktu untuk sidang. Setiap sidang di PN selalu molor.

Ketidaktepatan waktu dalam sidang di PN sudah saatnya diperbaiki karena sangat merugikan semua pihak yang berperkara. Salah satu ciri peradilan modern ialah disiplin dalam persidangan dengan menepati waktu persidangan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Kedua, proses penyelidikan dan penyidikan di kepolisian. Masalah ini mendapat banyak sorotan publik karena diduga kalau kasus pidana dilakukan oleh mereka yang kritis terhadap pemerintah cepat diproses untuk ditetapkan sebagai tersangka.

Sebaliknya kalau yang melakukan dugaan tindak pidana pro kepada pemerintah, tidak diproses untuk ditetapkan menjadi tersangka. Ini persepsi yang tumbuh dan berkembang di publik, sehingga dalam penegakan hukum timbul ungkapan “hukum tajam ke bawah tumpul ke atas.”

Penegakan hukum yang adil dan jujur, penting dilakukan dalam rangka menegakkan negara hukum.

Ketiga, Mafia peradilan. Mafia peradilan adalah “perbuatan yang bersifat sistimatis, konspiratif, kolektif dan terstruktur yang dilakukan oleh aktor tertentu (aparat penegak hukum dan pencari keadilan) untuk memenangkan kepentingannya melalui penyalahgunaan wewenang, kesalahan administrasi dan perbuatan melawan hukum yang mempengaruhi proses peradilan.”

Mafia peradilan ini merusak citra pengadilan sebagai tempat mencari keadilan dan kebenaran. Mafia peradilan dalam praktik melibatkan pengacara (advokat), jaksa, dan hakim. Entry point masuknya praktik mafia peradilan, biasanya pencari keadilan yang memiliki dana yang besar menggunakan pihak ketiga, untuk menyogok para penegak hukum (hakim, jaksa dan pengacara) termasuk panitera di pengadilan yang menangani kasus.

Mafia peradilan sulit diberantas karena dilakukan bersama-sama (berjamaah). Biasanya terbongkar mafia peradilan kalau salah satu pelakunya tidak terkena OTT (Operasi Tangkap Tangan).

Keempat, suap. Suap atau sogok merupakan perbuatan yang mungkin sejak manusia berhimpun dan memiliki pemimpin, sudah dipraktikkan suap. Mereka yang mempunyai kepentingan, mendekati pemimpin dengan cara menyogok orang yang dekat atau kepercayaan pemimpin. Setelah manusia berkembang dan memiliki pengadilan, maka orang yang mempunyai kepentingan untuk memenangkan perkara, mendekati siapa saja yang dekat dengan para hakim untuk menyogok mereka, sehingga perkaranya dimenangkan.

Cara mengakhiri suap atau sogok telah diupayakan dengan menaikkan gaji para hakim dan meningkatkan pengawasan internal melalui Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dan penindakan para hakim nakal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dimasa depan pengawasan publik perlu ditingkatkan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengungkap prilaku hakim dan keluarganya. Misalnya, kalau melihat seorang hakim dan keluarganya hidup mewah perlu diungkap ke publik. Selain itu, kalau seorang hakim terkena OTT harus diberi sanksi sosial- diasingkan dari pergaulan sosial, jangan didukung dan dibela.

Kelima, aparat penegak hukum yang terlibat korupsi terutama hakim harus dihukum berat. Oleh karena, tahu hukum dan pisisu mereka tak obahnya wakil Tuhan di muka bumi untuk memeriksa, mengadili dan menghukum para penjahat atau pelanggar hukum, justeru melanggar hukum.

Terakhir, Presiden sebagai Kepala Negara tidak boleh lepas tangan dalam melakukan penegakan hukum. Walaupun ada pemisahan kekuasaan (separation of power) antara eksekutif, legislatif dan yudikatif, tetapi Presiden sebagai Kepala Negara, merupakan penanggung jawab tertinggi menurut UUD 1945 dan UU untuk membawa bangsa dan negara menjadi negara hukum, maju dan sejahtera sesuai tujuan Indonesia merdeka.

Semoga tulisan ini berguna bagi pembangunan hukum dan negara hukum di Indonesia.

Saran dan komentar? silahkan reply di twitter status dibawah ini (click logo biru dan reply).

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

Ketimpangan dan Kemiskinan di Jakarta dan Indonesia, Bagaimana Mengatasinya?