Ketimpangan dan Kemiskinan di Jakarta dan Indonesia, Bagaimana Mengatasinya?

 Kategori Pendidikan, Opini

Salah satu tantangan terberat di DKI Jakarta dan di Indonesia ialah mengatasi ketimpangan dan kemiskinan.

Masalah ketimpangan ekonomi dan kemiskinan di Jakarta dan Indonesia sudah diusahakan melalui pembangunan ekonomi, tetapi hasilnya gagal mengatasi ketimpangan. Bahkan pembangunan ekonomi semakin menghadirkan ketimpangan yang semakin besar dan gagal mengatasi kemiskinan.

Padahal Indonesia telah melaksanakan pembangunakan ekonomi selama 53 tahun, yaitu 32 tahun di era Orde Baru dan 21 di era Orde Reformasi.

Mereka yang berhasil dan sukses dalam bidang ekonomi dan berbagai lapangan kehidupan serta berhasil keluar dari lingkaran kemiskinan, semuanya karena didorong oleh keberhasilan pribadi dalam bidang pendidikan.


Arah Pembangunan Diubah

Masyarakat awan dan bahkan masyarakat pada umumnya, menganggap bahwa pembangunan identik dengan pembangunan fisik.

Oleh karena itu, para pemimpin Indonesia dan pemimpin daerah, sejak Orde Baru sampai Orde Reformasi, selalu mengutamakan pembangunan fisik seperti pembangunan jalan, gedung, jembatan dan sebagainya, sebab kalau tidak membangun fisik dianggap tidak membangun.

Pembangunan fisik diperlukan, tetapi untuk mengubah Jakarta dan Indonesia menjadi maju, merata, adil dan sejahtera, mustahil bisa diwujudkan, jika fokus pembangunan tetap pada pembangunan fisik.

Oleh karena itu, Anies Baswedan dan Sandiaga Salahudin Uno dalam visinya membangun DKI tidak fokus pada pembanguna fisik, tetapi visinya: “Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua.”

Begitu juga Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Terpilih Ma’ruf Amin telah mengubah arah pembangunan yang akan dilaksanakan dengan jargon “SDM Unggul Indonesia.”


Pembangunan Manusia

Semua negara maju bukan karena sumber daya alamnya melimpah, tetapi karena sumber daya manusia yang berkualitas.

Saya yakin itulah yang dipikirkan para pendiri negara republik Indonesia (founding fathers), sehingga mencantumkan dalam pembukaan UUD 1945 salah satu tujuan Indonesia merdeka ialah “mencerdaskan kehidupan bangsa.”

Para pendiri bangsa Indonesia meyakini bahwa kunci kemajuan Indonesia tidak lain dan tidak bukan ialah pendidikan sebagai sarana mencerdaskan bangsa.

Para politisi Indonesia sudah menyadari pentingnya pendidikan, sehingga dalam amandemen UUD 1945 telah mencantumkan bahwa anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sekurang-kurangnya 20 persen.

Semua menyadari bahwa faktor pendidikan merupakan kunci untuk mewujudkan pemerataan dan keadilan. Dengan terwujudnya pemerataan dan keadilan, maka otomatis akan mengurangi ketimpangan dan kemiskinan.

Masalah ketimpangan ekonomi dan kemiskinan di Jakarta dan Indonesia sangat berkaitan erat dengan ketimpangan dalam bidang pendidikan.

Mereka yang berhasil dan sukses dalam bidang ekonomi dan seluruh lapangan kehidupan serta berhasil keluar dari lingkaran kemiskinan, semuanya karena didorong oleh keberhasilan dalam bidang pendidikan.

Faktor pendidikan merupakan kunci untuk mengurangi ketimpangan, kesenjangan dan kemiskinan.

Hasil penelitian saya dan teman-teman di Johar Baru Jakarta Pusat beberapa tahun lalu memastikan bahwa pendidikan merupakan faktor utama yang menyebabkan merajalelanya kemiskinan di Johar Baru.

Rata-rata pendidikan masyarakat dan putera-puteri mereka tamat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Dampak dari pendidikan yang rendah, menyebabkan mereka tidak bisa diterima bekerja disektor formal di pemerintah dan swasta.

Hasil penelitian saya dan teman-teman di Johar Baru Jakarta Pusat beberapa tahun lalu memastikan bahwa pendidikan merupakan faktor utama yang menyebabkan merajalelanya kemiskinan di Johar Baru.

Rata-rata pendidikan masyarakat dan putera-puteri mereka di Johar Baru ialah tamat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Dampak dari pendidikan yang rendah, menyebabkan mereka tidak bisa diterima bekerja disektor formal di pemerintah dan swasta.

Oleh karena itu, saya apresiasi perubahan arah pembangunan di DKI Jakarta dan ditingkat nasional yang memberi fokus dan perhatian utama pada pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan informal untuk memberi mutu dan kepakaran (keahlian) kepada anak-anak di DKI Jakarta dan Indonesia yang belajar di semua jenjang pendidikan.

Terakhir semua meyakini berdasarkan terbukti bahwa hanya pendidikan yang baik dan berkualitas yang mampu mengurangi kesenjangan dan memberantas kemiskinan, karena dengan pendidikan yang tinggi dan berkualitas, bisa diterima bekerja di pemerintah atau swasta atau dapat membuka usaha sendiri.

Saran dan komentar? silahkan reply di twitter status dibawah ini (click logo biru dan reply).

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

Peradilan di Indonesia Masih Buruk, Apa Yang Harus Diperbaiki? Oleh Musni Umar, rektor Universitas Ibnu Chaldun JakartaBerutang Terus: Negara Kita Mau Dibawa Kemana?