Musni Umar Socmed

Search

Berutang Terus: Negara Kita Mau Dibawa Kemana?
jenis-jenis uang kertas rupiah

Dunia Usaha

Berutang Terus: Negara Kita Mau Dibawa Kemana?

Pada tahun 2020, pemerintah akan kembali menarik utang baru sebesar Rp351 triliun. DPR RI telah merestui pemerintah untuk menarik utang baru. Mengadakan utang baru karena pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Untuk menutup pengeluaran yang lebih besar ketimbang pendapatan, terpaksa berutang terus. Malangnya tekor tiap tahun dan harus nombok dengan utang baru yang lebih besar jumlahnya. Kondisi negara semacam ini, rapuh dan tidak stabil. Mudah goncang dan moga-moga tidak pecah dan berantakan ditengah jalan.

Saya memulai tulisan ini memberi tamsil yang amat sederhana bahwa negara tak obahnya sebuah rumah tangga. Saya sering menyebut rumah tangga sebagai miniatur negara.

Di dalam sebuah tangga, ada kepala rumah tangga yang bisa disebut presiden rumah tangga, isteri sebagai wakil presiden rumah tangga. Adapun anak-anak dan pembantu rumah tangga bagaikan rakyat.

Sebuah rumah tangga yang banyak utangnya dan setiap tahun berutang terus, dapat dibayangkan bagaimana beratnya kehidupan sebuah rumah tangga? Kepala rumah tangga dan anggota keluarga bekerja mencari uang bukan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, tetapi untuk membayar cicilan utang dan bunga utang.

Begitu tamsil Indonesia saat ini, tiap tahun berutang terus. Pada tahun 2020, pemerintah akan kembali menarik utang baru sebesar Rp351 triliun. DPR RI telah merestui pemerintah untuk menarik utang baru.

Mengadakan utang baru karena pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Untuk menutup pengeluaran yang lebih besar ketimbang pendapatan, terpaksa berutang terus. Malangnya tekor tiap tahun dan harus nombok dengan utang baru yang lebih besar jumlahnya.

Kondisi negara semacam ini, rapuh dan tidak stabil. Mudah goncang dan moga-moga tidak pecah dan berantakan ditengah jalan.


Tidak Boleh Hidup dari Utang

Rumah tangga yang baik dan sehat, pengeluaran disesuaikan dengan penghasilan. Lebih baik lagi kalau penghasilan lebih besar daripada pengeluaran supaya bisa menabung untuk persiapan masa depan, misalnya kalau terjadi goncangan ekonomi, terjadi PHK dan tempat bekerja harus mengurangi karyawan karena menghadapi masalah.

Begitu juga dengan negara, harus mengupayakan penerimaan seimbang dengan pengeluaran. Boleh pengeluaran lebih besar dari pendapatan jika ada program yang sangat penting dan menyangkut kemajuan
negara di masa depan seperti investasi SDM.

Harus dihindari berutang terus untuk biaya konsumsi, seperti beli mobil mewah dan hal-hal yang tidak urgent. Begitu pula untuk membayar utang dan cicilan bunga, mesti ada upaya keras meminta keringanan utang, minta penghapusan bunga, dan berusaha membayar utang dengan tidak mengadakan utang baru.


Fokus Pembangunan Hidup Hemat

Indonesia sudah bisa dikatakan hidup dari utang. Setidaknya ada tiga indikatornya. Pertama, tiap tahun harus menarik utang baru. Utang baru untuk membayar utang lama berikut bunga yang sudah jatuh tempo. Cara ini berbahaya bagi masa depan bangsa dan negara.

Kedua, utang baru untuk menutup defisit anggaran. Setiap tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selalu defisit. Defisit anggaran ditutup dengan utang baru. Saya bukan ekonom, tetapi belajar dari mengelola ekonomi keluarga, saya anggap berbahaya berutang terus-menerus, sebab cepat atau lambat, akan terjebak dan bisa tertimbun dengan lautan utang jika setiap tahun berutang.

Ketiga, makin lama penerimaan dalam APBN kita, hanya untuk membayar gaji ASN dan para pejabat negara, bukan untuk membangun kesejahteraan rakyat.

Untuk mengakhiri kondisi Indonesia seperti sekarang ini, maka pemerintah dan seluruh jajarannya di pusat dan daerah, pejabat negara di parlemen (legislatif) dan yudikatif, harus melakukan 5 (lima).

Pertama, harus fokus dan memiliki skala prioritas dalam pembangunan. Pembangunan hanya dilakukan pada sektor yang bisa membawa bangsa dan negara kita bangkit dan maju. Jangan semua hal mau dilakukan tanpa perencanaan yang matang.

Kedua, harus ada upaya keras untuk mengurangi pengeluaran dengan melakukan berbagai penghematan.

Ketiga, lembaga negara yang dianggap menghamburkan uang harus dibubarkan seperti BPIP, Ombusman dan lain-lain.

Keempat, Presiden Jokowi sebaiknya memberi contoh teladan dalam hidup sederhana dan hemat seperti menolak membeli mobil mewah untuk para menteri dan pejabat negara.

Kelima, Presiden, Wakil Presiden, para Menteri dan pejabat negara, Gubernur, Bupati, dan Walikota, mengurangi perjalanan dinas yang menghambuskan uang negara. Bisa menggunakan teknologi untuk berkomunikasi dengan siapapun.

Dengan demikian, jelas mau dibawa kemana negara kita. Sebaiknya dalam mengelola negara, jangan seperti kata pepatah: “besar pasak daripada pendapatan.”

Semoga tulisan ini menjadi sumbangsih bagi bangsa dan negara kita hari ini dan di masa depan.

Kutipan

Butuh bahan berita/artikel/tulisan?

Diperbolehkan mengkutip sebagian isi dari tulisan ini tapi jangan lupa sebut sumber: arahjaya.com atau dikutip dari Musni Umar.

Diharapkan tulisan-tulisan di website ini bisa menginspirasi pembaca untuk selalu mendukung kemajuan bangsa Indonesia.

Youtube Musni Umar

Baca Juga

Covid-19

Saya kemukakan tahun 2020 merupakan tahun kesedihan karena hampir semua negara di dunia termasuk Indonesia terpuruk ditengah ancaman corona.

Dunia Usaha

Dalam bulan November 2020, setidaknya ada tiga negara yang memberi pinjaman (utang) kepada pemerintah Indonesia.

Dunia Usaha

Investasi China kini telah menggantikan Jepang sebagai mitra dagang terbesar Indonesia. Di era Jokowi, pemerintah menggandeng China untuk berinvestasi di sejumlah proyek infrastruktur besar...

Covid-19

Saya menyaksikan dengan mata kepala, setidaknya tiga rumah sakit di Jakarta, banyak sekali masyarakat yang setiap antri untuk berobat di rumah sakit.

Covid-19

Semua protes keras dan marah naiknya iuran BPJS Kesehatan. Din Syamsuddin menilai, keputusan menaikkan kembali iuran BPJS Kesehatan di tengah pandemi corona adalah bentuk...

Sosial

Dalam kehidupan yang penuh dengan persaingan baik dalam sebuah negara maupun antar negara, harus selalu siap sebagaimana ungkapan "Si vis Pacem Para Bellum" (Jika...

Sosial

Wacana mau beli mobil baru, sah-sah saja, tetapi harus dilihat dari kemampuan keuangan negara. Sebaiknya dana untuk membeli mobil mewah untuk para menteri dan...

Sosial

BPJS Kesehatan defisit hingga akhir 2019 mencapai Rp28 triliun, banyaknya masyarakat yang sakit, kementerian Kesehatan RI memiliki keterbatasan anggaran untuk menutup defisit BPJS Kesehatan....