Majelis Pakar Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MP Kahmi) dalam Focus Group Discussion (FGD) pada 19 September 2019 di Best Western Premier Cawang Jakarta telah membahas “Kajian Strategis Skema Pemilu yang Aplikatif dan Efektif untuk Indonesia.”
Tampil menjadi pemandu FGD Siti Zuhro, peneliti senior LIPI. Hadir dalam FGD diantaranya Akbar Tandjung, Mahfud MD, Fahmi Idris, Nazaruddin Syamsuddin, Hamdan Zulfa, Reni Marlinawati, MS. Kaban, Asrul Sani, Muchlis Luddin, M. Qodari, Musni Umar, Ulla Nuchrawati, Prof. Rofik dari UNS Solo, Nazaruddin Nasution, Ibrahim Ambong, dan Subandriyo.
bersama Prof. Asep, rektor Univ. Al Azhar indonesia, Prof Muchlis Luddin, Warek 1 UNJ dan Prof Nazaruddin Syamsuddin, Guru Besar UI pic.twitter.com/hvZtWGSJlF
— Musni Umar (@musniumar) September 19, 2019
bersama Prof Muchlis (UNJ), Prof. Asep, rektor Univ. Al Azhar Indonesia, Prof. Nazaruddin Syamsuddin (Ui), Dr. Akbar Tandjung, dan Prof. Mahfud MD pic.twitter.com/Vs5TgqtjaF
— Musni Umar (@musniumar) September 19, 2019
Para peserta FGD menyoroti buruknya penyelenggaraan Pemilu serentak, sehingga Hamdan Zoelva mengusulkan penyelenggara Pemilu sebaiknya dilaksanakan partai politik peserta Pemilu seperti penyelenggaraan Pemilu pada awal Orde Reformasi di masa pemerintahan BJ Habibie.
Pemilu disaat itu lebih terjamin jujur dan adil karena yang terlibat mengawasi pelaksanaan Pemilu adalah mereka yang berkepentingan langsung yaitu partai politik peserta Pemilu. Mereka saling mengawasi dalam melaksanakan Pemilu.
Pandangan tersebut saya amat setuju supaya penyelenggara Pemilu seperti diawal reformasi dilaksanakan partai-partai politik peserta Pemilu. Pelaksanaan Pemilu lebih murah dan bisa diminimalisir berbagai kecurangan seperti yang marak terjadi sekarang ini.
Usulan lain yang patut dipertimbangkan Kahmi dan diusulkan dalam revisi UU Pemilu, disampaikan Fahmi Idris yang memandang penting aparat TNI dan POLRI dikaji secara mendalam keikutsertaan mereka dalam Pemilu.
Alasan yang dikemukakan bahwa civil society belum mampu mengawal Pemilu sehingga luber (langsung, umum, bebas, rahasia, dan jurdil (jujur adil), dan menghasilkan para wakil rakyat yang memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara.
Pemilu dari masa ke masa belum menghadirkan perbaikan bangsa dan negara. Mereka yang terpilih dalam Pemilu, semakin lama merupakan perwakikan orang-orang kaya, tidak menghadirkan keterwakilan mayoritas rakyat karena dahsyatnya politik uang.
Kegiatan Kahmi berikutnya menurut Siti Zuhro adalah Saresehan Nasional dengan tema “Demokrasi, Pemilu dan Keindonesiaan.”
Kecurangan Pemilu telah mencederai demokrasi dan membuka peluang terjadinya konflik di masyarakat. Kahmi menyerukan kpd penyelenggara Pemilu utk bekerja profesional, jaga integritas https://t.co/Pj1fKOXI2z
— Musni Umar (@musniumar) April 22, 2019
Berikut foto-foto kegiatan “Kajian Strategis Skema Pemilu yang Aplikatif dan Efektif untuk Indonesia.”
Musni Umar adalah Sosiolog dan Rektor Univ. Ibnu Chaldun Jakarta.
