Musni Umar Socmed

Search

Jokowi Hadapi Tiga Masalah Besar: Demo Mahasiswa, Karhutla dan Papua
dari tagar populer #HidupMahasiwa #MahasiswaBergerak - twitter

Politik

Jokowi Hadapi Tiga Masalah Besar: Demo Mahasiswa, Karhutla dan Papua

Presiden Jokowi di akhir pemerintahannya periode pertama, menghadapi banyak sekali masalah, diantaranya demo mahasiswa yang amat besar karena diikuti mahasiswa dari seluruh kampus di Indonesia. Pada saat yang sama, di berbagai daerah di Indonesia terutama di Sumatera dan Kalimantan terjadi kebakaran hutan, yang dampak negatifnya telah sampai di Malaysia, Singapura dan negara lain.

Presiden Jokowi di akhir pemerintahannya periode pertama, menghadapi banyak sekali masalah, diantaranya demo mahasiswa yang amat besar karena diikuti mahasiswa dari seluruh kampus di Indonesia. Pada saat yang sama, di berbagai daerah di Indonesia terutama di Sumatera dan Kalimantan terjadi kebakaran hutan, yang dampak negatifnya telah sampai di Malaysia, Singapura dan negara lain.

Mahasiswa dari berbagai kampus seluruh Indonesia turun di jalanan memprotes berbagai RUU yang dianggap tidak memihak kepada rakyat.

Di Jakarta, demonstrasi dipusatkan di depan gedung DPR/MPR RI jalan Jenderal Gatot Subroto.

Sementara demonstrasi di berbagai daerah, pada umumnya difokuskan di DPRD setiap daerah.

Sejak Presiden Jokowi memimpin Indonesia tahun 2014, sebagaimana dikemukakan di atas, demontrasi mahasiswa 23-24 September 2019 merupakan demo berbesar karena demo tidak hanya di Jakarta, tetapi di seluruh Indonesia.

Selain itu, kita prihatin, pada saat demo mahasiswa di depan gedung DPR/MPR RI 23 September 2019 dan diberbagai daerah, terjadi demo pelajar di Wamena, Papua Barat. Demo tersebut berlangsung rusuh dan anarkis serta merenggut banyak nyawa, terjadi pembakaran gedung pemerintah seperti kantor Bupati, dan banyak toko milik rakyat.


Tuntutan Mahasiswa

Mahasiswa dapat dikatakan sebagai pengawal nurani rakyat. Jika tidak ada yang krusial pada rakyat, mereka tidak turun ke jalanan secara masif.

Pada akhir masa bakti anggota DPR RI periode 2014-2019, muncul berbagai Rancangan Undang-Undang (RUU) seperti Revisi RUU KPK, RUU KUHP, RUU Agraria, RUU Pemasyarakatan, RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual) dan lain-lain.

Mahasiswa dan publik amat sayangkan karena RUU yang mau disahkan tidak partisipatif, aspiratif dan presisi (dibuat dengan penuh ketelitian dan ketepatan).

Sejatinya selama lima tahun, DPR atau pemerintah bisa mengundang para akademisi untuk curah pendapat terhadap isu-isu yang akan dimuat dalam pasal-pasal pada RUU yang akan dibahas di DPR RI.

Jangan seperti sekarang, menjelang berakhir masa bakti DPR RI baru dikebut pembahasan RUU secara kilat tanpa melibatkan partisipasi dan memperhatikan aspirasi rakyat serta ketelitian dan ketepatan (presisi).


Atasi Karhutla dan Papua

Menurut saya mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), tidak ada salahnya, bahkan baik jika negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura disambut baik partisipasi mereka untuk melakukan pemadaman Karhutla.

Era sekarang adalah era kolaborasi (kerjasama) untuk membuat sesuatu produk atau menyelesaikan suatu masalah.
Apalagi dampak negatif dari kebakaran hutan dan lahan di Indonesia telah dirasakan oleh rakyat Malaysia, rakyat Singapura dan negara-negara lain.

Pada hakikatnya pemerintah Malaysia dan pemerintah Singapura kalau membantu Indonesia dalam memadamkan kebakaran, sejatinya membantu rakyat mereka yang sudah terpapar asap pekat akibat Karjutla.

Oleh karena itu, tidak sepatutnya pemerintah Indonesia menolak bantuan Malaysia dan Singapura untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.


Menyelesaikan Papua

Harus diakui tidak mudah menyelesaikan masalah Papua.
Setidaknya ada tiga penyebabnya. Pertama, rakyat Papua (Papua dan Papua Barat) sudah sangat terpengaruh dari OPM (Organisasi Papua Merdeka) yang berjuang untuk merdeka dari Indonesia.

Kedua, rakyat Papua (Papua dan Papua Barat) sudah terpengaruh dari para pemimpin agama yang lebih memilih Papua merdeka seperti Timor Timur (Timor Leste).

Ketiga, negara-negara asing sudah ada yang mendukung Papua untuk merdeka seperti Papua Nugini, negara Vanuatu dan lain-lain.

Oleh karena itu, penyelesaian Papua harus komprehensif seperti melalui pendekatan kesejahteraan, pendekatan dialog dan pendekatan kemanusiaan.

Demikian juga halnya menyelesaikan masalah mahasiswa, harus diatasi melalui dialog dengan mendengarkan aspirasi mereka, mengakomodir pendapat mereka serta melakukan pendekatan kemanusiaan. Sebaiknya dihindari pendekatan kekerasan karena tidak akan menyelesaikan masalah.

Semoga tulisan ini memberi manfaat dalam upaya kita menyelesaikan tiga masalah besar yang dihadapi Indonesia.

Saran dan komentar? silahkan reply di twitter status dibawah ini (click logo biru dan reply).

Kutipan

Butuh bahan berita/artikel/tulisan?

Diperbolehkan mengutip sebagian isi dari tulisan ini tapi jangan lupa sebut sumber: arahjaya.com atau dikutip dari Musni Umar.

Diharapkan tulisan-tulisan di website ini bisa menginspirasi pembaca untuk selalu mendukung kemajuan bangsa Indonesia.

Youtube Musni Umar

Baca Juga

Opini

Sepanduk bertuliskan Lebih Baik Miskin Daripada Berkhianat dipasang di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Universitas Ibnu Chaldun dan berbagai tempat strategis di Jakarta hari ini.

Opini

Menurut Natalius Pigai, negara wajib mencari bukti dugaan pelanggaran HAM berat terhadap tewasnya enam laskar FPI.

Opini

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merupakan salah satu kepala daerah yang akan habis masa baktinya tahun 2022. Ada ratusan kepala daerah (Gubernur, Bupati, Walikota)...

Opini

Pada 1 Desember 2020, Benny Wenda telah deklarasi kemerdekaan Papua dan Papua Barat oleh Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat atau The United Liberation Movement...

Pendidikan

Mahasiswa (i) Universitas Ibnu Chaldun calon penerima beasiswa diundang ke UIC, disamping urusan akademik, untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda dengan mendengarkan ceramah rektor Universitas...

DKI Jakarta

DKI Jakarta merupakan provinsi dengan skor tertinggi Indeks Demokrasi (IDI) se-Indonesia 2019. Jakarta mendapat skor 88,29 yang menjadikannya sebagai provinsi dengan IDI (Indeks Demokrasi...

Covid-19

Hari ini 21 Mei 2020, Orde Reformasi yang berhasil melengserkan Presiden Soeharto berumur 22 tahun.

Covid-19

Dampak Covid-19, hampir semua sektor kehidupan mengalami kesulitan. Termasuk yang mengalami kesulitan adalah dunia pendidikan tinggi yang dikelola swasta.