Musni Umar Socmed

Search

Demokrasi Kita: Memasung Kebebasan dan Melakukan Represif
#OTWParadeTauhid #BismillahKibarkanLiwaRayah #LuruskanNiatIkhlaskanAmal - twitter ummumas

Politik

Demokrasi Kita: Memasung Kebebasan dan Melakukan Represif

Indonesia adalah negara demokrasi. Hal itu ditegaskan dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (2) bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Maka sering dikemukakan bahwa dalam negara demokrasi, kekuasaan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Demokrasi kita: memasung kebebasan dan melakukan represif.

Indonesia adalah negara demokrasi. Hal itu ditegaskan dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (2) bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Maka sering dikemukakan bahwa dalam negara demokrasi, kekuasaan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat.

Salah satu ciri utama dalam negara demokrasi, rakyat adalah sebagai pemilik kedaulatan (kekuasaan).

Sebagai pemilik kekuasaan, rakyat mempunyai kedudukan istimewa yang dijamin oleh konstitusi untuk bebas berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya. Hal itu diatur dalam pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, maka setiap 5 tahun dilaksanakan pemilihan umum untuk memilih para wakil rakyat di semua tingkatan, memilih Kepala Daerah (Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, Gubernur/Wakil Gubernur) dan memilih Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam pemilihan umum rakyat yang berdaulat bebas memilih anggota parlemen yang baru atau tetap memilih anggota parlemen yang lama untuk duduk kembali di parlemen.

Walaupun rakyat memiliki kemerdekaan untuk mengeluarkan pikiran secara lisan dan tulisan, tetapi tidaklah kemerdekaan yang tanpa batas.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum. Pasal 1 ayat (1) Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu pasal 5 UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Hak dan Kewajiban bahwa warga negara yang menyampaikan pendapat dimuka umum berhak untuk:
a. mengeluarkan pikiran secara bebas;
b. memperoleh perlindungan hukum.

Selanjutnya pasal 6 dalam UU yang sama ditegaskan bahwa “warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggungjawab untuk”:
a. menghormati hak-hak orang lain;
b. menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum;
c. menaati hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum, dan
e. menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.


Tindakan Represif

Salah satu tindakan yang dilakukan untuk memasung kebebasan ialah melakukan tindakan represif kepada rakyat yang melakukan penyampaian pendapat dimuka umum.

Salah satu bentuk tindakan represif yang dilakukan ialah memukuli mahasiswa, pelajar dan masyarakat yang melakukan demonstrasi.

Demonstrasi merupakan salah satu bentuk penyampaian pendapat dimuka umum.

Dalam negara demokrasi, demonstrasi sah dan boleh dilakukan asalkan dilaksanakan secara tertib dan tidak melakukan tindakan anarkis.

Dalam praktik demonstrasi, patut diduga selalu disusupi demonstran bayaran untuk memprovokasi massa. Bahkan saya menduga, demonstran bayaran itu yang melakukan tindakan anarkis dengan merusak dan membakar fasilitas umum, supaya ada alasan untuk menuduh dan menangkap mereka yang melakukan demonstrasi.

Selain itu, ada alasan untuk mengejar dan memukuli para demonstran bahkan untuk “menembak” yang walaupun tidak pernah diakui.

Dengan tindakan represif, diharapkan mahasiswa, pelajar dan masyarakat tidak lagi melanjutkan demonstrasi. Dalam batas tertentu bisa berhasil menghentikan demonstrasi, tetapi untuk jangka menengah dan panjang sangat berbahaya sebab akan terakumulasi kebencian dan antipati, yang bisa bermuara pada revolusi sosial.


Demokrasi Dipertahankan

Demokrasi kita dalam keadaan apapun harus dijaga, dirawat, dan dipertahankan dengan cara mengamalkannya secara baik tanpa mobilisasi massa dengan politik uang.

Selain itu, para wakil rakyat yang telah dipilih jangan sekali-sekali berselingkuh dengan pemodal dan eksekutif karena pasti merugikan rakyat yang masih banyak susah.

Terakhir kita harapkan supaya diakhiri tindakan pemasungan demokrasi dengan membayar mahasiswa dan masyarakat tidak ikut dalam demonstrasi dan membayar provokator untuk menciptakan kekacauan.

Baca Juga

Opini

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merupakan salah satu kepala daerah yang akan habis masa baktinya tahun 2022. Ada ratusan kepala daerah (Gubernur, Bupati, Walikota)...

Pendidikan

Mahasiswa (i) Universitas Ibnu Chaldun calon penerima beasiswa diundang ke UIC, disamping urusan akademik, untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda dengan mendengarkan ceramah rektor Universitas...

Opini

Imam Besar Habib Rizieq Shihab telah mengumumkan bahwa dalam waktu dekat akan kembali ke Indonesia.

DKI Jakarta

DKI Jakarta merupakan provinsi dengan skor tertinggi Indeks Demokrasi (IDI) se-Indonesia 2019. Jakarta mendapat skor 88,29 yang menjadikannya sebagai provinsi dengan IDI (Indeks Demokrasi...

Covid-19

Hari ini 21 Mei 2020, Orde Reformasi yang berhasil melengserkan Presiden Soeharto berumur 22 tahun.

Covid-19

Dampak Covid-19, hampir semua sektor kehidupan mengalami kesulitan. Termasuk yang mengalami kesulitan adalah dunia pendidikan tinggi yang dikelola swasta.

Opini

Umat Islam memiliki kompas sebagai pedoman sehingga tidak akan menindas kaum minoritas jika umat Islam di suatu negara memimpin pemerintahan.

Opini

Saya sangat sedih dan menolak jika mereka yang demo di Kedutaan India di Jakarta disebut ekstrimis.