Musni Umar Socmed

Search

Demonstrasi dan Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum
Untuk Tuhan, Bangsa, dan Almamater. #OtakUntukDPR #TuntaskanReformasi - twitter KM_ITB

Politik

Demonstrasi dan Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum

Tulisan ini diinspirasi oleh suatu masalah yang menjadi sorotan publik karena sebanyak 37 kampus ancam sanksi mahasiswa yang ikut demo. Berita tersebut menjadi topik pembicaraan di media sosial. Setidaknya menurut saya ada tiga alasan publik, yang menyebabkan ramai yang memperbincangkan hal itu.

Tulisan ini diinspirasi oleh suatu masalah yang menjadi sorotan publik karena sebanyak 37 kampus ancam sanksi mahasiswa yang ikut demo (cnn indonesia.com, 15/10/2019).

Berita tersebut menjadi topik pembicaraan di media sosial. Setidaknya menurut saya ada tiga alasan publik, yang menyebabkan ramai yang memperbincangkan hal itu.

Pertama, alasan konstitusional. UUD 1945 Pasal 1 ayat (1) menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Selanjutnga 28 UUD 1945 menyatakan: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapakan dengan undang-undang.”

Kedua, alasan yuridis. UU Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat Dimuka Umum. Dalam pasal 1 ayat (1) ditegaskan “Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warganegara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Ketiga, alasan sosiologis. Dalam negara demokrasi, sejatinya rakyat adalah berdaulat. Rakyat sebagai pemilik kekuasaan berhak menyampaikan pendapat dimuka umum dan apatur pemerintah berkewajiban melindungi rakyat yang menyampaikan pendapat dimuka umum.


Kemerdekaan Menyatakan Pendapat

Dalam negara demokrasi, rakyat mempunyai hak dan kewajiban.

Dalam UU Nomor 9 Tahun 1998 Bab lll Hak dan Kewajiban terdapat pasal 5 yang mengatur hak dan kewajiban warganegara dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Adapun hak tersebut ialah untuk:
a. mengeluarkan pikiran secara bebas;
b. memperoleh perlindungan hukum

Selanjutnya pasal 6 menegaskan: “Warganegara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:
a. menghormati hak-hak orang lain;
b. menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum;
c. menaati hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
d. menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum, dan
e. menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.”


Kewajiban Aparat

Selain warganegara mempunyai hak dan kewajiban dalam menyampaikan pendapat di muka umum, aparatur pemerintah mempunyai kewajiban yang diatur dalam pasal 7 bahwa “Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warganegara, aparatur pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
a. melindungi hak asasi manusia;
b. menghormati asas legalitas;
c. menghargai prinsip praduga tidak bersalah; dan
d. menyelenggarakan pengamanan.


Bentuk Penyampaian Pendapat

UU Nomor 9 Tahun 1998
pasal 9 ayat mengatur penyampaian pendapat dimuka unum. Ayat (1) menjekaskan “Bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan:
a. Unjuk rasa atau demonstrasi
b. Pawai
c. Ralat umum, dan atau
d. Mimbar bebas.”

Selanjutnya pasal 10 ayat (1) menegaskan bahwa “Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 wajib diberitahukan secara tertulus kelada Polri.
Selanjutnya ayat (2) memerinci bahwa “Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggungjawab kelompok.”

Seterusnya pasal 10 ayat (3) menjelaskan bahwa “Pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (1) selambat-lambatnya 3×24 jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh Polri setempat.”


Ancam Mahasiswa

Berdasarkan alasan konstitusional, alasan yuridis dan sosiologis yang dikemukakan diatas, maka dapat dikemukakan bahwa larangan demonstrasi yang tidak lain adalah melarang kemerdekaan menyatakan pebdapat dimuka umum, harus ditolak karena sebagai negara hukum semua tindakan yang dilakukan harus sesuai hukum dan undang-undang yang berlaku.

Begitu pula ancaman sanksi terhadap mahasiswa dari 37 kampus yang melakukan demonstrasi harus disadarkan bahwa mengancam untuk menjatuhkan sanksi melanggar hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang.

Semoga tulisan ini memberi penyadaran kepada bangsa Indonesia khususnya pimpinan perguruan tinggi untuk memegang dan mengamalkan konstitusi dan undang-undang dalam mengemban tugas.

Saran dan komentar? silahkan reply di twitter status dibawah ini (click logo biru dan reply).

Baca Juga

Pendidikan

Mahasiswa (i) Universitas Ibnu Chaldun calon penerima beasiswa diundang ke UIC, disamping urusan akademik, untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda dengan mendengarkan ceramah rektor Universitas...

DKI Jakarta

DKI Jakarta merupakan provinsi dengan skor tertinggi Indeks Demokrasi (IDI) se-Indonesia 2019. Jakarta mendapat skor 88,29 yang menjadikannya sebagai provinsi dengan IDI (Indeks Demokrasi...

Covid-19

Hari ini 21 Mei 2020, Orde Reformasi yang berhasil melengserkan Presiden Soeharto berumur 22 tahun.

Covid-19

Dampak Covid-19, hampir semua sektor kehidupan mengalami kesulitan. Termasuk yang mengalami kesulitan adalah dunia pendidikan tinggi yang dikelola swasta.

Lainnya

Pada 29 Januari 2020, Aktivis Gerakan Mahasiswa 77/78 dan Kampus Kuning bersilaturrahim dengan Prof Mahfud MD, Menko Polhukam RI di kediamannya di jalan Denpasar...

Lainnya

Dalam acara santai para aktivis 77/78 Kampus Kuning bersama Ahmadi Noor Supit, Mayjen TNI Purn. Dr. H. Eddie M. Nalapraya, yang menangkap dan memenjarakan...

Lainnya

Gema 77/78 yang dimotori Dewan Mahasiswa dan Senat Mahasiswa di berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta tahun 1977-1978 merupakan gerakan moral untuk menyelamatkan Indonesia...

Politik

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sudah dilantik dan para ketuanya sudah ditunjuk atau dipilih. Pertanyaannya, bisakah mereka mengemban tugas dengan baik? Pernyataan ini dikemukakan...