Connect with us

Politik

Kahmi: Sistem Pemilu Legislatif Tertutup, Pemilu Presiden Tanpa Presidential Threshold

Majelis Pakar Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (Kahmi) dalam sarasehan nasional yang bertema: “Demokrasi, Pemilu dan Keindonesian” di Grand Sahid Jaya Hotel (16/10/2019) menampilkan pembicara: Akbar Tandjung, Mahfud MD, Siti Zuhro, Undi Ludigdo, Komarudin Hidayat, Wawan Sobari, Moch. Nurhasim, Ferry Kurnia Rizkiyansyah serta para peserta lain. Mereka menyampaikan pentingnya dilakukan evaluasi pelaksanaan pemilu serentak (pemilu legislatif dan pemilu Presiden).

Majelis Pakar Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (Kahmi) dalam sarasehan nasional yang bertema: “Demokrasi, Pemilu dan Keindonesian” di Grand Sahid Jaya Hotel (16/10/2019) menampilkan pembicara: Akbar Tandjung, Mahfud MD, Siti Zuhro, Undi Ludigdo, Komarudin Hidayat, Wawan Sobari, Moch. Nurhasim, Ferry Kurnia Rizkiyansyah serta para peserta lain. Mereka menyampaikan pentingnya dilakukan evaluasi pelaksanaan pemilu serentak (pemilu legislatif dan pemilu Presiden).

Para pembicara menyorot banyaknya masalah dalam pemilu serentak seperti DPT, kecurangan dalam pelaksanaan pemilu, maraknya praktek transaksional dalam bentuk politik uang, banyaknya petugas pemilu yang meninggal dunia dan ribuan jatuh sakit serta besarnya biaya pemilu.

Para peserta yang hadir dari Majelis Wilayah dan Majelis Daerah seluruh Indonesia menyampaikan dukungan dan pandangan perlunya perbaikan sistem pemilu Legislatif dan pemilu Presiden supaya politik uang yang marak dilaksanakan bisa dikurangi dan aparat tidak netral dalam pemilu dapat dihentikan sehingga pemilu bisa diwujudkan secara jujur dan adil.

Sistem Pemilu Tertutup

Para narasumber dan pembicara dari floor mengemukakan bahwa maraknya politik transaksional dalam pemilu tidak terlepas diterapkannya sistem pemilu proporsional terbuka.

Sehubungan itu, Kahmi perlu merekomendasikan supaya sistem pemilu kembali dilaksanakan sistem pemilu proporsional tertutup.

Akan tetapi ada sejumlah syarat yang perlu dilakukan untuk mencegah semakin merajalelanya politik oligarki di partai politik dan semakin maraknya politik dinasti seperti syarat kandidasi politik yang harus ketat yaitu rekrutmen calon anggota DPR harus terbuka dan demokratis serta memperhatikan suara publik.

Presidential Threshold

Masalah yang disorot pembicara dan peserta sarasehan ialah pentingnya dihilangkan Presidential Threshold (TI). Setiap partai politik yang menjadi peserta pemilu selayaknya bisa mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden.

Tujuan meniadakan TI supaya terbuka peluang setiap partai politik untuk mencalonkan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang berkualitas dan memiliki basis dukungan massa yang kuat dan solid.

Dengan demikian bisa mencegah terulangnya dua pasang calon Presiden-calon Wakil Presiden yang saling berhadap-hadapan dalam pemilu Presiden seperti yang terjadi antara pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin melawan pasangan calon Prabowo-Sandiaga Salahuddin Uno.

Saran dan komentar? silahkan reply di twitter status dibawah ini (click logo biru dan reply).

Berikut foto-foto kegiatan sarasehan nasional di Grand Sahid Jaya Hotel (16/10/2019)

Baca Juga

Pendidikan

Pada 8 Agustus 2022, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Ibnu Chaldun menyelenggarakan Seminar Internasional dengan judul Democracy in Malaysia and Indonesia a Comparative...

Pemilu

Sudah puluhan kali Presidential Threshold (PT) digugat ke Mahkamah Konstitusi (PK), tetapi baru kali ini PKS sebagai partai politik yang dianggap memiliki legal standing...

Pemilu

Partai Gelora Indonesia pada 29 Juni 2022 menyelenggarakan Gelora Talks ke-51 dengan narasumber Qiani, Peneliti Kompas, Ismail Fahmi, Founder Drone Emprit, Anis Matta, Ketua...

Pendidikan

Anggota DPR RI Elnino Husein Mohi dalam kuliah umumnya yang bertema Konstitusi, Opini Deparpolitisasi dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia mengatakan bahwa konstitusi tertinggi...

DKI Jakarta

Para relawan Anies Baswedan yang dibentuk berdasarkan inisiatif masing-masing, mereka telah menyuarakan jargon jangan pilih partai politik yang tidak dukung Anies.

Politik

Hari ini 28 Syawal 1443 H bertepatan dengan 29 Mei 2022, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melaksanakan perayaan Milad PKS ke-20. Perayaan ini dilaksanakan di...

Pendidikan

Musni Umar, Rektor Universitas Ibnu Chaldun pada saat silaturrahim dan rapat pimpinan universitas dan pimpinan fakultas mengemukakan pentingnya mempertahankan dan meningkatkan kemajuan Universitas Ibnu...

Politik

Peluncuran logo Munas KAHMI ke XI oleh Prof. Mahfud MD, Menko Polhukam RI yang juga Ketua Dewan Pakar Majelis Nasional KAHMI, didampingi Akbar Tandjung,...