Kahmi: Sistem Pemilu Legislatif Tertutup, Pemilu Presiden Tanpa Presidential Threshold

 In Politik, Opini, Pemilu

Majelis Pakar Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (Kahmi) dalam sarasehan nasional yang bertema: “Demokrasi, Pemilu dan Keindonesian” di Grand Sahid Jaya Hotel (16/10/2019) menampilkan pembicara: Akbar Tandjung, Mahfud MD, Siti Zuhro, Undi Ludigdo, Komarudin Hidayat, Wawan Sobari, Moch. Nurhasim, Ferry Kurnia Rizkiyansyah serta para peserta lain. Mereka menyampaikan pentingnya dilakukan evaluasi pelaksanaan pemilu serentak (pemilu legislatif dan pemilu Presiden).

Para pembicara menyorot banyaknya masalah dalam pemilu serentak seperti DPT, kecurangan dalam pelaksanaan pemilu, maraknya praktek transaksional dalam bentuk politik uang, banyaknya petugas pemilu yang meninggal dunia dan ribuan jatuh sakit serta besarnya biaya pemilu.

Para peserta yang hadir dari Majelis Wilayah dan Majelis Daerah seluruh Indonesia menyampaikan dukungan dan pandangan perlunya perbaikan sistem pemilu Legislatif dan pemilu Presiden supaya politik uang yang marak dilaksanakan bisa dikurangi dan aparat tidak netral dalam pemilu dapat dihentikan sehingga pemilu bisa diwujudkan secara jujur dan adil.

Sistem Pemilu Tertutup

Para narasumber dan pembicara dari floor mengemukakan bahwa maraknya politik transaksional dalam pemilu tidak terlepas diterapkannya sistem pemilu proporsional terbuka.

Sehubungan itu, Kahmi perlu merekomendasikan supaya sistem pemilu kembali dilaksanakan sistem pemilu proporsional tertutup.

Akan tetapi ada sejumlah syarat yang perlu dilakukan untuk mencegah semakin merajalelanya politik oligarki di partai politik dan semakin maraknya politik dinasti seperti syarat kandidasi politik yang harus ketat yaitu rekrutmen calon anggota DPR harus terbuka dan demokratis serta memperhatikan suara publik.

Presidential Threshold

Masalah yang disorot pembicara dan peserta sarasehan ialah pentingnya dihilangkan Presidential Threshold (TI). Setiap partai politik yang menjadi peserta pemilu selayaknya bisa mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden.

Tujuan meniadakan TI supaya terbuka peluang setiap partai politik untuk mencalonkan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang berkualitas dan memiliki basis dukungan massa yang kuat dan solid.

Dengan demikian bisa mencegah terulangnya dua pasang calon Presiden-calon Wakil Presiden yang saling berhadap-hadapan dalam pemilu Presiden seperti yang terjadi antara pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin melawan pasangan calon Prabowo-Sandiaga Salahuddin Uno.

Saran dan komentar? silahkan reply di twitter status dibawah ini (click logo biru dan reply).

Berikut foto-foto kegiatan sarasehan nasional di Grand Sahid Jaya Hotel (16/10/2019)

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

Demonstrasi dan Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka UmumSelamat Diiringi Doa Semoga Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin Sukses