Melawan Penyebab Radikalisme “Ketidak-adilan”

 In Politik, Opini, Top

Media beritakan, alasan utama Jenderal TNI Purn. Fachrul Razi ditunjuk menjadi Menteri Agama RI untuk menangani radikalisme.

Alasan pengangkatan Jenderal TNI Pur n. Fachrul Razi mendapat reaksi dari berbagai pihak karena selama ini Kementerian Agama RI, ruang lingkup kerjanya tidak menangani masalah radikalisme.

Salah satu tokoh yang memberi reaksi tentang tugas Menteri Agama menangani radikalisme adalah Prof. Din Syamsuddin, Ketua Majelis Pertimbangan MUI. Dia mengatakan agar Kementerian Agama diubah menjadi Kementerian Anti Radikalisme.


Pengertian Radikalisme

Saya mencoba mencari pengertian radikalisme, ternyata belum ada pengertian yang baku tentang radikalisme.

Pertanyaannya, apa yang dimaksud radikalisme menurut pemerintah? Apakah yang dimaksud radikalisme adalah mereka yang kritis terhadap pemerintah? Mereka yang mengkritisi ketidak-adilan ekonomi, politik, hukum, kecurangan pemilu, sosial dan sebagainya?

Kalau tidak ada kesamaan pengertian tentang radikalisme, maka ditunjuknya seorang Jenderal TNI Purn. menjadi Menteri Agama RI, bisa dimaknai menurut kepentingan masing-masing. Jika itu dilakukan, bukan kebaikan yang diperoleh, tetapi bisa menimbulkan prasangka negatif untuk memerangi umat beragama yang berdakwah secara kritis dengan mengemukakan kebenaran.

Kalau itu yang dilakukan, maka akan menghadirkan perlawanan karena akan dimaknai untuk mengeliminir perintah Allah untuk mewujudkan “amar ma’ruf nahi mungkar” (memerintahkan berbuat baik dan mencegah berbuat tidak baik).

Dalam menegakkan kebenaran Nabi Muhammad SAW bersabda “Katakan yang benar walaupun pahit.”

Supaya kena sasaran dan mendapatkan dukungan publik dalam menangani radikalisme, menurut saya harus dibuat definisi radikalisme yang disepakati para pakar.

Jika tidak dibuat definisi atau pengertian radikalisme, bisa salah sasaran dan boleh jadi yang dituduh radikal adalah mereka yang menyuarakan kebenaran.


Memerangi Penyebab Radikalisme

Menurut saya, hadirnya tokoh atau kelompok yang disebut “radikalisme, ekstrimisme dan terorisme selalu ada penyebabnya. Penyebabnya bisa satu atau banyak faktor.

Saya berpendapat, setidaknya ada lima faktor yang bisa mendorong seseorang atau kelompok bertindak radikal, ekstrim dan bahkan melakukan teror yaitu:

Pertama, ketidak-adilan ekonomi sangat mempengaruhi seseorang atau kelompok tertentu untuk bertindak radikal, ekstrim dan sebagainya. Realitas yang kita rasakan dan saksikan saat ini sangat tidak adil dalam bidang ekonomi. Sekelompok kecil menguasai ekonomi dan sebagian besar bangsa Indonesia terutama umat Islam terus terpinggirkan.

Memerangi mereka yang menyuarakan ketidak-adilan dalam bidang ekonomi sama saja membiarkan ketidak-adilan dalam ekonomi merajalela dan terus langgeng. Hal itu bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945, Pancasila dan Visi-Misi Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin.

Kedua, ketidak-adilan bidang politik. Konsekuensi dari penguasaan ekonomi, maka otomatis terjadi penguasaan politik oleh para pemodal. Pemilihan umum sebagai pengejawantahan dari demokrasi politik yang dijalankan tidak lebih hanya demokrasi prosedural. Hasilnya rakyat tidak pernah berdaulat dalam bidang ekonomi dan sebagainya.

Ketiga, ketidak-adilan dibidang sosial sangat berkaitan erat dengan ketidak-adilan ekonomi dan politik. Rakyat merasakan dampak dari ketidak-adilan sosial tetapi tidak bisa berbuat apa-apa.

Ada ustaz dan sekelompok ulama yang menyuarakan ketidak-adilan, jika tidak ada pengertian baku “radikalisme,” mereka akan dituduh radikal.

Keempat, ketidak-adilan bidang pendidikan masih terjadi. Faktor ini, juga terkait erat dengan ketidak-adilan ekonomi dan politik. Mereka yang kaya dan memiliki kedudukan politik, mampu menyekolahkan puteri-puteri mereka di sekolah yang berkualitas tinggi.

Kita bersyukur sudah banyak program beasiswa bagi putera-puteri Indonesia yang cerdas keluarganya tidak mampu, tetapi belum menjangkau semuanya terutama mereka yang tidak pintar (cerdas).

Kelima, ketidak-adilan dalam penegakan hukum.

Masalah ketidak-adilan dalam penegakan hukum, juga bisa menjadi penyebab timbulnya radikalisme. Merupakan kenyataan dalam penegakan hukum, masih sering berlaku “hukum tajam ke bawah tumpul ke atas.”

Menurut saya, menangani radikalisme, ekstrimisme dan terorisme harus dimulai dari hulunya “dengan menangani dan mengatasi penyebabnya.” Pasti tidak akan pernah terpecahkan dan sudah terbukti radikalisme, ekstrimisme dan terorisme, tidak teratasi dengan menangani hilirnya.

Agama yang sarat dengan nilai-nilai, inilah yang digunakan para ustaz, ulama, pendeta, pastor, biksu untuk menyuarakan ketidak-adilan dalam realitas kehidupan rakyat jelata.

Kalau mereka dilarang berbicara tentang ketidak-adilan dengan alasan untuk mencegah radikalisme, pertanyaannya siapa yang menyuarakannya?

Semoga tulisan ini menjadi sumbangsih yang berharga untuk menangani dan memberantas radikalisme di Indonesia.

Saran dan komentar? silahkan reply di twitter status dibawah ini (click logo biru dan reply).

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

Selamat Diiringi Doa Semoga Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin SuksesMengubah Sistem Pemilu dari Terbuka Menjadi Tertutup