Mengubah Sistem Pemilu dari Terbuka Menjadi Tertutup

 In Pemilu, Opini

Demokrasi telah menjadi pilihan bangsa dan negara kita dalam membangun Indonesia.

Salah satu instrumen demokrasi yang amat penting ialah pemilihan umum (pemilu). Melalui pemilu, rakyat mewujudkan hak demokrasinya.

Dalam demokrasi, sejatinya yang berdaulat adalah rakyat. Melalui pemilu, rakyat sebagai pemilik kedaulatan (kekuasaan) menyerahkan kedaulatannya kepada para calon anggota parlemen, pasangan calon kepala daerah dan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.


Kedaulatan Oligarki

Dalam demokrasi dikenal jargon, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Melalui pemilu rakyat menyerahkan kedaulatannya kepada para calon anggota parlemen, pasangan calon kepala daerah dan pasangan calon Presiden.

Dalam realitas, setelah selesai pemilu, rakyat dilupakan. Kedaulatan rakyat beralih kepada kedaulatan oligarki. Kedaulatan (kekuasaan) dipegang dan dijalankan oleh oligarki melalui kaki tangan mereka di pemerintah dan di parlemen.

Rakyat dilupakan sehingga makna dan jargon demokrasi berubah dari rakyat oleh oligarki untuk oligarki.


Rakyat Disogok

Kalau belajar dari makna demokrasi, maka sejatinya anggota parlemen, pasangan kepala daerah dan pasangan Presiden selama memegang kekuasaan harus mengabdi untuk kemajuan rakyat.

Akan tetapi fakta menunjukkan bahwa mayoritas rakyat tidak berubah nasibnya. Mereka tetap miskin, kurang pendidikan dan terkebelakang.

Mengapa itu terjadi? Penyebabnya banyak faktor. Pertama, rakyat masih banyak yang miskin. Mereka miskin karena tidak memiliki pendidikan dan kepakaran yang memadai.

Mereka yang miskin menjadi sasaran politik uang dalam pemilu, sehingga yang dipilih dalam pemilu adalah mereka yang memberi uang paling besar. Karena calon anggota parlemen merasa sudah membayar rakyat untuk memilihnya dalam pemilu, maka tidak perlu memperjuangkan perbaikan nasib rakyat sebab dianggap tidak ada gunanya. Kalaupun rakyat dilayani selama lima tahun, pada saat pemilu jika mereka tidak diberi uang, rakyat tidak mau memilih si calon. Ini fakfa dilapangan yang banyak dikemukakan para anggota DPRD petahana yang terpilih kembali dalam pemilu 2019.

Kedua, memiliki mentalitas yang rendah. Cukup banyak rakyat yang miskin, tetapi tidak melacurkan diri dengan menerima sogok dalam pemilu. Maka, tidak selamanya yang miskin menerima sogok dalam pemilu, tetapi mayoritas dari mereka menerima sogok dan menganggap sebagai hal yang biasa.

Ketiga, pengawas pemilu tidak sanggup mengawasi maraknya politik uang. Ada yang mencoba melawan politik uang tetapi pelakunya gagal dibawa di meja hijau untuk ditindak karena tidak ada yang berani menjadi saksi atas terjadinya praktik politik uang. Boleh jadi semua menerima uang, sehingga tutup mulut. Oleh karena dalam UU Pemilu, pemberi dan penerima uang dilarang. Jika terbukti melakukan politik uang, maka pelakunya dihukum dengan dicoret sebagai calon anggota parlemen dan dijebloskan ke penjara.

Keempat, aparat di duga tidak netral dalam pemilu. Dampaknya pelanggar pemilu, yang diproses hanya yang oposisi. Sementara pendukung pemerintah seolah dibiarkan.

Kelima, partai politik dan para kader yang menjadi calon anggota parlemen, ikut menggunakan politik uang untuk menang dalam pemilu.


Solusi

Kondisi yang dialami dalam pemilu harus diperbaiki. Pertanyaannya apa yang harus diperbaiki?.

Menurut saya harus dilakukan perbaikan pada dua aspek.

Pertama, sistem pemilu. Maraknya politik dan yang terpilih dalam pemilu adalah pemilik modal karena sistem pemilu yang terbuka. Oleh karena itu, saya usulkan supaya sistem pemilu menjadi tertutup. Dalam pemilu parlemen (legislatif) yang dipilih adalah gambar partai politik bukan gambar atau nama calon anggota parlemen.

Kedua, panitia pelaksana Pemilu adalah partai-partai politik peserta pemilu. Ini penting karena selama ini, panitia pelaksana pemilu tidak independen. Mereka yang dipilih adalah orang yang di endorse partai politik. Setelah terpilih tidak bisa melepaskan diri dari pemihakan kepada partai politik yang telah memberi dukungan saat pemilihan pimpinan pelaksana pemilu. Dengan mengubah pelaksana pemilu dari partai-partai politik, maka mereka bisa saling mengawasi supaya tidak terjadi kecurangan dalam pemilu.

Oleh karena itu, pelaksana pemilu (KPU) sebaiknya utusan partai politik yang memiliki kursi di parlemen pusat dan daerah.

Selain itu, perlu dikaji apakah tidak lebih baik TNI dan Polri menjadi pemilih seperti ASN/PNS. Ini penting karena selama pemilu, walaupun TNI dan Polri selalu menyatakan independen dan menaruh jarak dengan peserta pemilu. Fakta menunjukkan bahwa TNI dan Polri sulit dikatakan tidak memihak dalam pemilu.

Semoga tulisan ini memberi manfaat dalam upaya kita membangun demokrasi dengan mewujudkan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia (luber), jujur dan adil (jurdil).

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

Melawan Penyebab Radikalisme "Ketidak-adilan"Jokowi Komitmen Berantas Korupsi, Rintangannya Berat dan Banyak