Jokowi Komitmen Berantas Korupsi, Rintangannya Berat dan Banyak

 In Opini, Politik, Sosial

Musni Umar, Sosiolog yang juga rektor Univ. Ibnu Chaldun Jakarta mengatakan bahwa Presiden Jokowi memiliki komitmen untuk memberantas korupsi di Indonesia, tetapi selama 21 tahun Indonesia di era Orde Reformasi, pemerintah yang sudah silih berganti belum berhasil memberantas korupsi. Padahal isu sentral yang digulirkan untuk menjatuhkan (melengserkan) Presiden Soeharto adalah isu Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Hal tersebut kemukakan Musni Umar dalam dialog Generasi Mecin yang bertema “Komitmen Pemberantasan Korupsi di Periode Kedua Jokowi” yang dilaksanakan atas kerjasama Jak TV dengan Universitas Ibnu Chaldun di Aula Prof Dr Bahder Djohan Universitas Ibnu Chaldun Jakarta (31/10/2019).

Komitmen Berantas Korupsi dan Rintangan

Setidaknya ada tiga rintangan dan tantangan besar yang dihadapi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Pertama, faktor budaya. Sejak zaman penjajahan Belanda sudah ramai dipraktikkan budaya upeti. Pegawai bawahan memberi upeti kepada atasan agar mendapat kedudukan atau kedudukan yang disandang tetap (tidak diberikan kepada pihak lain).

Di era Orde Baru dan Orde Reformasi, para pengusaha memberi upeti kepada para penguasa di pusat dan daerah atau calon penguasa. Tujuan antara lain:
1) sebagai balas jasa atas izin atau proyek yang diberikan penguasa kepada pengusaha atau calon penguasa.
2) sebagai kontribusi kepada calon penguasa. Kalau terpilih dalam Pemilu, penguasa akan ingat jasa baik sang pengusaha.

Kedua, faktor sistem. Sistem ekonomi yang dibangun sejak Orde Baru dengan menggunakan teori “trickle down effect” telah melahirkan sekelompok kecil yang sangat kaya. Dampak negatif dari itu, hadir ketidak-adilan hukum, politik, sosial dan sebagainya.

Mengapa? Setidaknya ada dua sebabnya.
1) Penguasa politik dan pemilik modal berkolaborasi dalam membangun ekonomi. Mereka saling melindungi. Pemilik modal mendapat perlindungan dari penguasa politik, sehingga hukum tidak bisa ditegakkan secara baik dan adil.
2) Kolusi penguasa dan pemodal. Pemodal mendukung pendanaan para pemimpin di pusat dan daerah, sehingga sering terjadi OTT korupsi yang melibatkan pengusaha. Termasuk para pemodal mendukung calon pemimpin eksekutif dan legislatif dalam Pemilu.

Di masa depan, sistem yang dibangun, harus newujudkan keadilan bagi semua. Segala hambatan dalam mencegah dan menghentikan korupsi harus dilakukan.

Ketiga, faktor manusia. Dalam masyarakat Indonesia sekurang-kurangnya terdiri dua golongan yaitu wong gedhe dan Wong cilik. Kedua golongan ini sudah hampir semuanya melakukan korupsi. Wong gedhe melakukan korupsi karena serakah (corruption by greed) dan politisi (Bupati, Walikota, Gubernur) melakukan korupsi karena kepentingan politik yang saya sebut corruption by political interest.

Akhiri Korupsi

Untuk mengakhiri korupsi, diperlukan pembangunan budaya jujur dan benar dan mengakhiri budaya upeti.

Selain itu, membangun sistem ekonomi, hukum, politik dan sosial yang menghadirkan keadilan bagi semua. Oleh karena, merupakan kenyataan bahwa hukum sulit ditegakkan jika keadilan ekonomi tidak hadir ditengah masyarakat.

Terakhir, dalam rangka pemberantasan korupsi supaya pembangunan manusia dijadikan arus utama dalam pembangunan dengan menanamkan kepada setiap orang pentingnya mengamalkan kejujuran, kebenaran dan keadilan. Disamping itu, para pemimpin di semua tingkatan agar memberi contoh teladan tentang kejujuran, kebenaran dan keadilan, hidup bersih dan tidak korupsi.

Berikut foto-foto kegiatan

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

Mengubah Sistem Pemilu dari Terbuka Menjadi TertutupPemilu Serentak 2019: Sebuah Evaluasi dan Solusi Oleh Musni Umar Sosiolog dan Rektor Universitas Ibnu Chaldun