Pemilu Serentak 2019: Sebuah Evaluasi dan Solusi Oleh Musni Umar Sosiolog dan Rektor Universitas Ibnu Chaldun

 In Pemilu, Opini, Pendidikan

Pemilihan umum (pemilu) serentak tahun 2019 merupakan paling rumit sepanjang sejarah pemilu di Indonesia. Bahkan ada yang menyebut merupakan Pemilu paling brutal.

Indonesia melaksanakan pemilu merupakan pengejawantahan sebagai negara demokrasi.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan dalam pasal 1 ayat (2) “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”

Untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dilakukan pemilihan umum. UUD 1945 pasal 22E ayat (1) menetapkan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.

Selanjutnya ayat (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.

(4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.

(5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Evaluasi Sistem Pemilu

Salah satu cacat pemilu yang perlu dievaluasi ialah sistem pemilu. Sistem pemilu yang terbuka telah menghadirkan kompetisi antar calon anggota parlemen yang luar biasa dengan menghalalkan segala cara, tidak saja antar partai politik tetapi internal partai politik.

Dampaknya mengerikan dalam pelaksanaan pemilu karena terjadi politik uang yang amat dahsyat.

Hasil dari pemilu parlemen, yang terpilih dan duduk di parlemen pada semua tingkatan adalah anak-anak pejabat, mantan pejabat, petahana, pengusaha atau yang di support pemilik modal.

Hampir tidak ada yang terpilih menjadi anggota parlemen anak rakyat jelata yang memiliki pengalaman berorganisasi, aktivis, dan akademisi, kecuali mereka yang mempunyai dana besar.

Oleh karena itu, saya mengusulkan supaya sistem pemilu parlemen diubah dari sistem terbuka menjadi sistem tertutup. Usulan ini relevan dengan UUD 1945 pasal 22E ayat (3) bahwa peserta pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat adalah partai politik.

Evaluasi Penyelenggara Pemilu

KPU sebagai penyelenggara dan Bawaslu sebagai pengawas pemilu merupakan keniscayaan dilakukan evaluasi setelah dilakukan pemilu.

Evaluasi yang bisa dilakukan antara lain:
1) Audit kinerja KPU dan Bawaslu. Audit kinerja KPU dan Bawaslu bisa dilakukan melalui penelitian oleh perguruan tinggi untuk memotret kepuasan publik sebagai pemegang kedaulatan rakyat.

2) Audit finansial yang difokuskan pada tata kelola keuangan yang baik, akuntabel dan transparan.

Evaluasi Rekrutmen Penyelenggara Pemilu

Evaluasi rekrutmen penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) sangat penting dilakukan karena dalam praktik ditemukan adanya penyelenggara pemilu yang tidak mandiri dan rendah integritasnya dengan menerima suap dari peserta.

Adapun yang perlu dievaluasi antara lain rekrutmen tim pansel di semua tingkatan, sistem rekrutmen penyelenggara pemilu, kriteria utama calon penyelenggara pemilu yang harus dipilih, waktu untuk menyeleksi calon penyelenggara pemilu, mencegah permainan dalam rekrutmen penyelenggara pemilu terutama di tingkat kelurahan/desa dan kecamatan.

Evaluasi Daftar Pemilih

Setiap pemilu, masalah yang selalu muncul adalah daftar pemilih tetap (DPT). Salah satu isu yang muncul menjelang pemilu serentak 2019 adalah DPT Siluman dan pemilih siluman.

Masalah tersebut amat penting dievaluasi, diteliti dan diselesaikan melalui penelitian yang mendalam agar bisa diperbaiki, sehingga pemilu 2024 tidak lagi terulang ada isu pemilih siluman.

Evaluasi Penyelesaian Sengketa Pemilu

Penyelesaian sengketa pemilu sangat penting dievaluasi karena menurut pengamatan saya, hukum tidak berlaku untuk semua.

Sebagai contoh politik uang yang dahsyat dilakukan, sangat jarang sampai di pengadilan karena dianggap tidak cukup bukti. Tidak pernah peserta pemilu yang merupakan peserta pemilu dari partai politik pengusung atau pendukung petahana ada yang diseret ke pengadilan.

Saya menilai dalam proses penyelesaian sengketa pemilu dan pelanggaran UU Pemilu berlaku tidak adil, hanya berlaku kepada penantang.

Hal tersebut harus diperbaiki melalui revisi UU Pemilu. Dengan demikian pemilu berlaku adil dan jujur bagi semua peserta pemilu.

Evaluasi Pemilu Serentak

Saya menilai pemilu serentak tidak menghasilkan:

1) Pemilu yang murah, jujur dan adil. Dalam pelaksanaan pemilu serentak 2019 justeru sangat mahal dan ada yang menilai amat brutal. Terjadi kecurangan dan politik uang yang luar biasa.

2) Pemilu serentak 2019 gagal melindungi keselamatan penyelenggara pemilu. Terjadi tragedi kemanusiaan dalam pemilu serentak. Sangat banyak yang meninggal dunia, dan tidak diketahui secara pasti penyebab kematian mereka karena tidak dilakukan otopsi.

Oleh karena itu, saya usulkan pemilu dipisah. Sebaiknya didahulukan pemilu Presiden seperti di Amerika Serikat. Setelah pemilu Presiden baru dilaksanakan pemilu parlemen.

Semoga tulisan ini memberi manfaat dan menjadi catatan penting dalam evaluasi hasil pemilu serentak 2019 guna menyempurnakan UU Pemilu dan memperbaiki segala kekurangan dalam pelaksanaan pemilu 2019 sehingga pemilu tahun 2024 lebih baik dan lebih sempurna karena bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

Jokowi Komitmen Berantas Korupsi, Rintangannya Berat dan BanyakProf Yahaya Ibrahim Memuji Para Menteri Indonesia