Connect with us

Tidak Ada Politik Uang Pilihan Raya Umum ke-14 di Malaysia
“..najib dlm kampanyenya selalu menghina Mahatir dgn mengatakan sdh tua tdk pantas menjadi pemimpin”..Buat contoh saja jgn bawa2 umur ya kalau kampanye - twitter m_mirah

Pemilu

Tidak Ada Politik Uang Pilihan Raya Umum ke-14 di Malaysia

Prof. Dr. Yahaya Ibrahim, mantan Rektor Univ. Sultan Zainal Abidin (Unizsa) Malaysia mengemukakan bahwa dalam pilihan raya umum (pemilu) ke-14 di Malaysia tidak ada politik uang. Hal tersebut dikemukakan Prof Dr Yahaya Ibrahim dalam perbincangan di Swissbel Hotel Simatupang Jakarta Selatan (4/11/2019).

Prof. Dr. Yahaya Ibrahim, mantan Rektor Univ. Sultan Zainal Abidin (Unizsa) Malaysia mengemukakan bahwa dalam pilihan raya umum (pemilu) ke-14 di Malaysia tidak ada politik uang.

Hal tersebut dikemukakan Prof Dr Yahaya Ibrahim dalam perbincangan di Swissbel Hotel Simatupang Jakarta Selatan (4/11/2019).

Menurut Direktur Global Education Services, uang partai Barisan Nasional yang dikumpulkan dari hasil korupsi (rasuah) 1MDB sangat besar, tapi rakyat Malaysia tidak terpengaruhi dengan politik uang dilakukan BN. Mayoritas rakyat Malaysia memilih (mengundi) para calon anggota parlemen dari Pakatan Harapan dan hasilnya Barisan Nasional tumbang setelah memerintah Malaysia semala 62 tahun sejak Malaysia merdeka 31 Agustus 1957.

Saya merespon pernyataan Prof. Yahaya Ibrahim dengan mengatakan bahwa populasi Malaysia tidak besar hanya 31,62 juta (2017) mayoritas masyarakat Malaysia tingkat pendidikannya sudah tinggi. Selain itu, income per kapitanya tahun 2019 sudah mencapai $32.501, dan kemiskinan sudah tidak besar jumlahnya.

Sementara populasi Indonesia banyak, terbesar keempat di dunia yaitu 270 juta jiwa (2018), pendidikan masih banyak yang rendah, tingkat kemiskinan masih tinggi, income perkapita $4.120.

Kalau Malaysia dapat melaksanakan pemilu (PRU) tanpa politik uang, maka Indonesia belum sanggup melaksanakan pemilu tanpa politik uang. Walaupun undang-undang melarang adanya politik uang, tetapi faktanya politik uang masih sulit dihilangkan di Indonesia.

Para elit politik yang menjadi calon anggota parlemen di semua tingkatan bersaing untuk merebut suara dari pemilih, sementara pemilih (pengundi) yang masih miskin, akan memilih siapa yang memberi uang lebih besar.

Para elit politik yang menjadi calon anggota parlemen, untuk mendapatkan dukungan suara dari pemilih (pengundi), terpaksa melakukan politik uang dengan membeli suara para pemilih dari kalangan rakyat miskin.

Saran dan komentar? silahkan reply di twitter status dibawah ini (click logo biru dan reply).

Baca Juga

DKI Jakarta

Media memberitakan bahwa Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin bakal hadir dalam KTT ASEAN yang digelar di Jakarta pada Sabtu ini, 24 April 2021. Kehadiran...

Pilkada

Denny Indrayana, Calon Gubernur Kalimantan Selatan dalam tulisannya berjudul Duitokrasi Membunuh Demokrasi yang dimuat secara luas di media sosial membeberkan dahsyatnya politik uang dalam...

Pemilu

Sejarah pemilihan umum (pemilu) tahun 2019 cukup mengenaskan karena kematian massal panitia pemilu sebanyak 894 petugas dan petugas lainnya yang sakit ada 5175 orang.

Covid-19

Koalisi baru bersama UMNO, PAS dan lain-lain membentuk Perikatan Nasional (PN) untuk memerintah Malaysia. Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong setelah berkonsultasi dengan seluruh anggota...

DKI Jakarta

Salah satu momentum yang dipergunakan untuk menghajar Anies ialah pernyataan Megawati Soekarno Puteri yang mengatakan bahwa "Jakarta Amburadul."

Opini

Raja Malaysia Sultan Abdullah Ahmad Shah setelah bermusyawarah dengan Raja-raja dari berbagai Negara Bahagian di Malaysia menegaskan dirinya tidak melihat perlunya keadaan darurat.

Covid-19

Pada 14 September 2020 sore, RRI Pro3 wawancara saya secara live tentang surat Budi Hartono, orang terkaya Republik Indonesia kepada Presiden Jokowi.

Covid-19

Pemerintah Malaysia telah mengeluarkan keputusan yang melarang Warga Negara Indonesia (WNI), Warga Negara Pilipina dan warga negara India, masuk ke Malaysia.