Connect with us

Pendidikan

Dari Silaturrahim Kebangsaan: “Masalah Utama Kita, Ketidakadilan Bukan Radikalisme”

Pada 9 November 2019, “Komunitas Aku Cinta Indonesia” bersama Universitas Muhammadiyah Jakarta menyelenggarakan silarurrahim Kebangsaan di Kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta di Cireunde Ciputat, Tangerang, Banten. Silaturrahim Kebangsaan ini diprakarsai Taufik Rusdi dan dibuka oleh Laksamana TNI Purn. Tedjo Edhy Purdjianto, SH.

Pada 9 November 2019, “Komunitas Aku Cinta Indonesia” bersama Universitas Muhammadiyah Jakarta menyelenggarakan silarurrahim Kebangsaan di Kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta di Cireunde Ciputat, Tangerang, Banten.

Silaturrahim Kebangsaan ini diprakarsai Taufik Rusdi dan dibuka oleh Laksamana TNI Purn. Tedjo Edhy Purdjianto, SH dengan menampilkan para pembicara yaitu Aziz Syamsudin, Ichsanudin Norsyi, Rizal Ramli, ibu Melani Leimena Suharli, Musni Umar, dan Achmad Mubarok, dengan moderator Saeful Bakhri, rektor Univ. Muhammadiyah Jakarta.

Sebagai salah seorang pembicara, saya mengemukakan bahwa “Masalah Utama Kita Ketidakadilan Ekonomi Bukan Radikalisme.”

Sejatinya yang utama harus diperangi adalah ketidakadilan ekonomi, bukan radikalisme. Radikalisme merupakan akibat dari tidak adanya keadilan ekonomi.

Dampak negatif tidaknya ketidakadilan ekonomi, maka terjadi ketidakadilan hukum, politik, sosial dan sebagainya.

Dalam penegakan hukum bagaikan pisau, tajam ke bawah tumpul ke atas. Hukum hanya menyasar pada mereka yang kecil dan tidak berdaya. Sementara yang kaya dan berkuasa serta penyokong pemerintah tidak terjamah hukum.

Dalam bidang politik, dampak negatif dari penguasaan ekonomi oleh kelompok kecil dari bangsa Indonesia, terjadi kolaborasi antara penguasa politik dan penguasa ekonomi.

Pada saat pemilu (pemilu Presiden, pemilihan kepala daerah dan pemilihan anggota parlemen di semua tingkatan), pemilik modal terlibat membiayai para calon. Siapa yang terpilih memimpin Indonesia, memimpin kepala daerah dan menjadi anggota parlemen dalam pemilu, akan berkolaborasi dengan pemilik modal karena pada saat pemilu, mereka didanai para pemilik modal.

Akhiri Ketidakadilan Ekonomi

Ketidakadilan ekonomi sudah terjadi diluar batas kewajaran karena 1 persen warga Indonesia menguasai 50 persen lebih kekayaan nasional (Zhurich, IDN Times, 23/10/2018)

Selain itu, sebanyak 10 persen warga negara Indonesia menguasai 85 % kekayaan nasional.

Dampak negatif dari ketidakadilan ekonomi, maka terjadi ketimpangan dan kesenjangan yang luar biasa.

Menurut saya, ketidakadilan ekonomi merupakan akar masalah dari radikalisme, terorisme dan sebagainya. Hulu dari banyak masalah yang dihadapi bangsa Indonesia adalah ketidakadilan ekonomi.

Jika ketidakadilan ekonomi bisa diatasi, maka radikalisme, terorisme, separatisme dan sebagainya bisa dikurangi bahkan bisa diakhiri dan dihilangkan.

Pertanyaannya, bagaimana mengakhiri ketidakadilan?

Pertama, para tokoh, ulama, pendeta, dan biksu harus terus-menerus menyuarakan dan memperjuangkan tegaknya keadilan ekonomi dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kedua, dalam berbagai latihan kepemimpinan mulai dari LK 1, LK 2 dan Advance Training supaya ditanamkan pemahaman kepada para aktivis mahasiswa dan pemuda tentang ketidakadilan ekonomi yang merajalela di Indonesia, sehingga kaum muda Indonesia menjadi pelopor dalam mengubah Indonesia dari tidak adil menjadi adil sesuai sila kelima dari Pancasila.

Ketiga, partai-partai politik yang beroposisi di parlemen, harus gencar dan berani secara terus-menerus menyuarakan pentingnya pemerintah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kelima, para menteri Kabinet Indonesia Maju harus didorong dan dipaksa untuk mewujudkan keadilan terutama keadilan ekonomi, serta keadilan hukum, politik, sosial dan sebagainya.

Semoga tulisan ini yang merupakan percikan dari ceramah saya dalam Silaturrahim Kebangsaan yang digagas Taufik Rusdi dari Komunitas Aku Cinta Indonesia bersama Universitas Muhammadiyah Jakarta memberi spirit kepada seluruh bangsa Indonesia terutama mahasiswa dan mahasiswi Indonesia untuk berjuang bersama mewujudkan keadilan ekonomi yang merupakan bagian dari sila kelima Pancasila.

akibat dari tidak adanya keadilan ekonomi. Dampak dari merajalelanya ketidakadilan ekonomi, maka terjadi ketidakadilan hukum, politik, sosial dan sebagainya.

Dalam penegakan hukum terjadi ketidakadilan, karena bagaikan pisau tajam ke bawah tumpul ke atas. Hukum hanya menyasar pada mereka yang kecil dan tidak berdaya. Sementara yang kaya dan berkuasa serta penyokong pemerintah tidak terjamah hukum.

Dalam bidang politik, dampak dari penguasaan ekonomi oleh kelompok kecil dari bangsa Indonesia yang tidak lain sebagai wujud dari ketidakadilan.

Fakta Ketidakadilan Ekonomi

Ketidakadilan ekonomi sudah terjadi diluar batas kewajaran karena 1 persen warga Indonesia menguasai 50 persen lebih kekayaan nasional (Zhurich, IDN 23/10/2018).

Selain itu, sebanyak 10 persen warga negara Indonesia menguasai 85 % kekayaan nasional.

Menurut saya, ketidakadilan ekonomi merupakan akar masalah dari radikalisme, terorisme dan sebagainya. Hulu dari banyak masalah yang dihadapi bangsa Indonesia adalah ketidakadilan ekonomi.

Jika ketidakadilan ekonomi bisa diatasi, maka radikalisme, teroris dan sebagainya bisa dikurangi bahkan bisa diakhiri dan dihilangkan.

Berikut foto-foto kegiatan silaturrahim kebangsaan (9/11/2019)

Saran dan komentar? silahkan reply di twitter status dibawah ini (click logo biru dan reply).

Baca Juga

Pendidikan

Musni Umar, Rektor Universitas Ibnu Chaldun pada saat silaturrahim dan rapat pimpinan universitas dan pimpinan fakultas mengemukakan pentingnya mempertahankan dan meningkatkan kemajuan Universitas Ibnu...

Politik

Dunia dalam keadaan tidak aman. Pertahanan dan keamanan sedang terancam dan adanya potensi perang dunia.

Politik

Amerika Serikat dan negara-negara anggota NATO, bersekutu untuk melawan Rusia yang melakukan operasi militer terhadap Ukraina dengan membantu dana dan persenjataan terhadap Ukraina dalam...

Pendidikan

Kaspudin Nor, komisioner Kejaksaan Agung 2011-2016 mengemukakan pentingnya membangun budaya hukum. Budaya hukum bisa dibangun mulai dari kampus, dikemukakan dalam Seminar UIC Jakarta (30/12/2021).

Pendidikan

Kritikan keras Rizal Ramli dibantah A. Anshari Ritonga, saat menjadi Keynote Speaker dalam seminar Seminar UIC Jakarta "Refleksi Akhir Tahun dalam bidang hukum, HAM,...

Pendidikan

Universitas Ibnu Chaldun dalam rangka menyusun program kerja dan anggaran pendapatan dan belanja tahun 2022, pada 29 Desember 2021 telah melaksanakan rapat kerja yang...

Lainnya

Margarito Kamis, Musni Umar, Bayu Saputra Muslimin dan Jospan Jaluhu. Dialog ini diinisiasi Pengurus Pusat KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) dan Ikatan Media Online...

Pendidikan

Korupsi menjangkiti bangsa, telah menjadi budaya yang diamalkan hampir seluruh bangsa Indonesia di era demokrasi. Merupakan Dialog memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia yang dilaksanakan...