Connect with us

Partai Politik Dipersimpangan Jalan
Jakarta, Where we go now? - unsplash seyanz

Politik

Partai Politik Dipersimpangan Jalan

Praktik pengelolaan partai politik yang tidak buruk jadi sumber korupsi yang merusak babgsa dan negara. Kondisi demikian harus direformasi, agar parpol menjadi sumber pengkaderan dan rekrutmen para calon pemimpin bangsa dan negara serta daerah yang baik yang memberi manfaat besar kepada bangsa dan negara.

Salah satu instrumen demokrasi yang sangat penting ialah partai politik.

Akan tetapi, partai politik banyak menimbulkan masalah dan belum banyak memberi manfaat kepada bangsa dan negara.

Bung Karno ketika berpidato di forum wakil-wakil pemuda dari semua partai politik pada 28 Oktober 1956, dan 30 Oktober 1956 di depan kongres persatuan guru mengatakan: ” Ke luar kita selalu berkata: bersatu, bersatu, bersatu! Bahkan aktif mempersatukan, aktif mempersatukan! Paradoks ke dalam bagaimana, saudara-saudara? kita sikut-sikutan satu sama lain! …. Sekarang ini saudara-saudara kita terpecah belah! Dan terpecah belah bukan hanya oleh rasa suku, bulan oleh rasa kedaerahan,” ujar Bung Karno dalam pidatonya yang menggelora.

Selanjutnya Bung Karno berkata: Partai telah membuat elemen bangsa berhadap-hadapan. Bahkan pada Pemilu 1955, situasinya begitu mengenaskan. Meskipun dianggap pemilu yang sangat demokratis, tetapi menurut Bung Karno, membuat tenaga bangsa remuk-redam.

Karena parpol saling sikut dan berkonflik, maka, Bung Karno pun berteriak: “Marilah sekarang bersama-sama kita menguburkan semua partai.”
(Kompas.com, Wisnubrata. 2016. 16 Februari)


Partai Politik Saat Ini

Setelah selesai pemilu serentak 17 April 2019, pertarungan antar partai politik telah reda. Semua partai politik yang memiliki perwakilan di DPR RI yaitu sebanyak 9 partai politik ditambah Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI telah mendapat jatah Ketua dan Wakil Ketua MPR.

Partai Gerinda yang mengusung Prabowo menjadi calon Presiden RI melawan pasangan Jokowi-Ma’ruf telah bergabung ke dalam pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra mendapat kursi sebagai Menteri Pertahanan RI dan Edhy Prabowo, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ditunjuk sebagai Menteri Perikanan dan Kelautan RI.

Dengan demikian konflik antar partai politik dalam merebut kekuasaan sudah selesai. Tinggal pemilihan kepala daerah yang populer dengan sebutan Pilkada tahun 2020.

Permasalahan yang dihadapi,partai politik diduga melakukan politik uang. Pertama, pemilu legislatif (parlemen). Para calon legislatif dimintai dana oleh partai politik yang mengusung. Ada parpol yang malah membiayai para calegnya untuk bertarung merebut kursi parlemen, tapi jumlahnya tidak banyak.

Kedua, pemilu Presiden. Calon Presiden dimintai dana oleh partai politik yang mengusung. Dalam praktik, yang mendanai di duga keras adalah para naga. Ada juga yang mendanai sendiri jika seorang calon Presiden dari latar belakang pengusaha sukses.

Ketiga, pemilihan kepala daerah. Para calon kepala daerah harus membayar sejumlah uang yang mencapai puluhan milyar sampai ratusan milyar rupiah sebagai mahar untuk bisa dicalonkan partai politik.

Keempat, pemilihan ketua umum partai politik. Biasanya beberapa bulan setelah selesai pemilu, setiap parpol melaksanakan Musyawarah Nasional.(Munas) atau kongres untuk memilih ketua umum partai politik. Dalam setiap Munas atau kongres, terjadi permainan politik uang. Para calon ketua umum membayar setiap peserta yang memiliki hak suara dalam munas atau kongres.

Kelima, jual beli jabatan. Ada yang ingin menjadi Menteri, Duta Besar, Komisaris BUMN dan posisi penting dipemerintahan, berani membayar kepada pimpinan partai.

Praktik pengelolaan partai politik yang tidak buruk jadi sumber korupsi yang merusak babgsa dan negara.

Kondisi demikian harus direformasi, agar parpol menjadi sumber pengkaderan dan rekrutmen para calon pemimpin bangsa dan negara serta daerah yang baik yang memberi manfaat besar kepada bangsa dan negara.

Partai politik kita telah menjadi sumber masalah bangsa dan negara, karena para calon pemimpin harus membayar upeti kepada pimpinan partai politik, memaksa yang terpilih menjadi pejabat harus korupsi.

Solusinya harus ada penegakan hukum yang tegas dan adil, partai politik dibiayai negara dan direformasi sehingga tidak ada politik uang seperti digambarkan di atas.

Semoga tulisan ini mendorong perbaikan akhlah para politisi, perbaikan sistem demokrasi dan sistem politik serta partai politik.

Saran dan komentar? silahkan reply di twitter status dibawah ini (click logo biru dan reply).

Baca Juga

Opini

Amien Rais dalam usia yang tidak lagi muda, harus diapresiasi dan didoakan agar tetap sehat dan bersemangat melanjutkan perjuangan. Pak Amien baru satu kali...

Opini

Nasdem, PAN dan PPP jika mengusung Anies Baswedan menjadi calon Presiden RI 2024, maka dipastikan partai-partai politik yang mengusungnya akan memperoleh Pengaruh Figur dalam...

Politik

Sekarang ini banyak sekali lembaga riset yang bermunculan. Motifnya tidak lain dan tidak bukan untuk mencari uang. Salah satu bidang yang banyak di survei...

Politik

Saya setuju pendapat HM. Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI yang menyoroti maraknya perbedaan pendapat di masyarakat yang berujung timbulnya gesekan hingga...

Politik

Berbagai lembaga survei telah mengeluarkan hasil survei mereka tentang partai politik. Salah satu partai politik yang di survei ialah Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Politik

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sepatutnya diberi acungan jempol dan diberi dukungan pada pemilu 2024 karena merupakan satu-satunya partai politik di DPR RI yang memperjuangkan...

Politik

Partai Politik merupakan instrumen yang amat vital dalam negara demokrasi. Suka tidak suka dan mau tidak mau, umat Islam hidup dalam negara demokrasi harus...

Pemilu

Partai Ummat yang dibidani kelahirannya oleh Prof Dr M. Amien Rais dideklarasikan pendiriannya pada 17 Ramadan 1442H 29 April 2021 di Yogyakarta. Partai ini...