Connect with us

Partai Politik Dipersimpangan Jalan
Jakarta, Where we go now? - unsplash seyanz

Politik

Partai Politik Dipersimpangan Jalan

Praktik pengelolaan partai politik yang tidak buruk jadi sumber korupsi yang merusak babgsa dan negara. Kondisi demikian harus direformasi, agar parpol menjadi sumber pengkaderan dan rekrutmen para calon pemimpin bangsa dan negara serta daerah yang baik yang memberi manfaat besar kepada bangsa dan negara.

Salah satu instrumen demokrasi yang sangat penting ialah partai politik.

Akan tetapi, partai politik banyak menimbulkan masalah dan belum banyak memberi manfaat kepada bangsa dan negara.

Bung Karno ketika berpidato di forum wakil-wakil pemuda dari semua partai politik pada 28 Oktober 1956, dan 30 Oktober 1956 di depan kongres persatuan guru mengatakan: ” Ke luar kita selalu berkata: bersatu, bersatu, bersatu! Bahkan aktif mempersatukan, aktif mempersatukan! Paradoks ke dalam bagaimana, saudara-saudara? kita sikut-sikutan satu sama lain! …. Sekarang ini saudara-saudara kita terpecah belah! Dan terpecah belah bukan hanya oleh rasa suku, bulan oleh rasa kedaerahan,” ujar Bung Karno dalam pidatonya yang menggelora.

Selanjutnya Bung Karno berkata: Partai telah membuat elemen bangsa berhadap-hadapan. Bahkan pada Pemilu 1955, situasinya begitu mengenaskan. Meskipun dianggap pemilu yang sangat demokratis, tetapi menurut Bung Karno, membuat tenaga bangsa remuk-redam.

Karena parpol saling sikut dan berkonflik, maka, Bung Karno pun berteriak: “Marilah sekarang bersama-sama kita menguburkan semua partai.”
(Kompas.com, Wisnubrata. 2016. 16 Februari)


Partai Politik Saat Ini

Setelah selesai pemilu serentak 17 April 2019, pertarungan antar partai politik telah reda. Semua partai politik yang memiliki perwakilan di DPR RI yaitu sebanyak 9 partai politik ditambah Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI telah mendapat jatah Ketua dan Wakil Ketua MPR.

Partai Gerinda yang mengusung Prabowo menjadi calon Presiden RI melawan pasangan Jokowi-Ma’ruf telah bergabung ke dalam pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra mendapat kursi sebagai Menteri Pertahanan RI dan Edhy Prabowo, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ditunjuk sebagai Menteri Perikanan dan Kelautan RI.

Dengan demikian konflik antar partai politik dalam merebut kekuasaan sudah selesai. Tinggal pemilihan kepala daerah yang populer dengan sebutan Pilkada tahun 2020.

Permasalahan yang dihadapi,partai politik diduga melakukan politik uang. Pertama, pemilu legislatif (parlemen). Para calon legislatif dimintai dana oleh partai politik yang mengusung. Ada parpol yang malah membiayai para calegnya untuk bertarung merebut kursi parlemen, tapi jumlahnya tidak banyak.

Kedua, pemilu Presiden. Calon Presiden dimintai dana oleh partai politik yang mengusung. Dalam praktik, yang mendanai di duga keras adalah para naga. Ada juga yang mendanai sendiri jika seorang calon Presiden dari latar belakang pengusaha sukses.

Ketiga, pemilihan kepala daerah. Para calon kepala daerah harus membayar sejumlah uang yang mencapai puluhan milyar sampai ratusan milyar rupiah sebagai mahar untuk bisa dicalonkan partai politik.

Keempat, pemilihan ketua umum partai politik. Biasanya beberapa bulan setelah selesai pemilu, setiap parpol melaksanakan Musyawarah Nasional.(Munas) atau kongres untuk memilih ketua umum partai politik. Dalam setiap Munas atau kongres, terjadi permainan politik uang. Para calon ketua umum membayar setiap peserta yang memiliki hak suara dalam munas atau kongres.

Kelima, jual beli jabatan. Ada yang ingin menjadi Menteri, Duta Besar, Komisaris BUMN dan posisi penting dipemerintahan, berani membayar kepada pimpinan partai.

Praktik pengelolaan partai politik yang tidak buruk jadi sumber korupsi yang merusak babgsa dan negara.

Kondisi demikian harus direformasi, agar parpol menjadi sumber pengkaderan dan rekrutmen para calon pemimpin bangsa dan negara serta daerah yang baik yang memberi manfaat besar kepada bangsa dan negara.

Partai politik kita telah menjadi sumber masalah bangsa dan negara, karena para calon pemimpin harus membayar upeti kepada pimpinan partai politik, memaksa yang terpilih menjadi pejabat harus korupsi.

Solusinya harus ada penegakan hukum yang tegas dan adil, partai politik dibiayai negara dan direformasi sehingga tidak ada politik uang seperti digambarkan di atas.

Semoga tulisan ini mendorong perbaikan akhlah para politisi, perbaikan sistem demokrasi dan sistem politik serta partai politik.

Saran dan komentar? silahkan reply di twitter status dibawah ini (click logo biru dan reply).

Kutipan

Butuh bahan berita/artikel/tulisan?

Diperbolehkan mengutip sebagian isi dari tulisan ini tapi jangan lupa sebut sumber: arahjaya.com atau dikutip dari Musni Umar.

Diharapkan tulisan-tulisan di website ini bisa menginspirasi pembaca untuk selalu mendukung kemajuan bangsa Indonesia.

Youtube Musni Umar

Baca Juga

Pemilu

Partai Ummat yang dibidani kelahirannya oleh Prof Dr M. Amien Rais dideklarasikan pendiriannya pada 17 Ramadan 1442H 29 April 2021 di Yogyakarta. Partai ini...

Politik

Pada 14 April 2021 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah melaksanakan silaturrahim sekaligus buka puasa bersama dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dihadiri pimpinan kedua...

Pilkada

Denny Indrayana, Calon Gubernur Kalimantan Selatan dalam tulisannya berjudul Duitokrasi Membunuh Demokrasi yang dimuat secara luas di media sosial membeberkan dahsyatnya politik uang dalam...

Politik

Amien Rais adalah politisi terkemuka Indonesia, cendekiawan yang mumpuni dengan pendidikan yang hebat, berpengalaman dan banyak ilmu, bersih, jujur dan pemberani.

Lainnya

MUNAS MUI ini dipandang sangat penting karena bangsa Indonesia yang mayoritas Muslim harus berpartisipasi dalam pembangunan.

Opini

Dalam berbagai acara yang dihadiri, seperti peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Tebet Jakarta Selatan, lautan manusia yang hadiri. Begitu pula, peletakan batu pertama...

DKI Jakarta

Salah satu momentum yang dipergunakan untuk menghajar Anies ialah pernyataan Megawati Soekarno Puteri yang mengatakan bahwa "Jakarta Amburadul."

Opini

Maka sesuai jadwal, pesawat Saudia Air lines yang ditumpangi IBHRS pada 10 November 2020 pukul 09.00 wib. mendarat di Bandara Soekarno Hatta, Jakarta.