Pada 22 Desember 2019, sebanyak 24 anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDI Perjuangan berkunjung ke Balai Kota Surabaya untuk bertemu Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.
Wali Kota Surabaya itu yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan langsung menyambut para anggota DPRD DKI Jakarta yang dipimpin Gembong Warsono, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta.
Media memberitakan, saat melihat ruang kerja Walikota Surabaya sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta dibuat ternganga.
“Masa yang duitnya sedikit bisa begini? Ucap Gembong Warsono.
Sambil melihat sekeliling, Gembong Warsono mengatakan walaupun Pemerintah Jakarta memiliki banyak uang namun ruang kerja Gubernur Anies Baswedan tak sebanding dengan Tri Rismaharini.
“Jakarta yang duitnya banyak enggak bisa gini,” celetuk Gembong Warsono (tribunnews, 23/12/2019).
24 Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP menimba ilmu ke Wali Kota Risma. Ketua fraksi Gembong Warsono mengatakan kunjungannya adalah sinyal. https://t.co/9cdy4q8f4g
— detikcom (@detikcom) December 20, 2019
Angg. DPRD DKI yg berjumpa Ibu Risma permlkn diri mrk, krn mnrt UU No 23/2014 pmrnthn daerah Pm daerah dan DPRD. 1) Kl Anies dianggap gagal mrk juga ggl. 2) Risma pimpin Srby sdh 8 thn, Anies br 2 thn. 3) penilaian mrk tdk obyekti. DKI ibukota, Srby kota https://t.co/Skj0oJrTzd
— Musni Umar (@musniumar) December 23, 2019
"Kalau kinerja benar saya acungi jempol untuk Pak Anies. Kenapa kita kritisi? Karena kerja tidak sesuai harapan," ucap Ketua Fraksi PDIP DKI Jakarta, Gembong Warsono. #AniesBaswedan #PDIP https://t.co/tu9TrF9jsn
— detikcom (@detikcom) December 10, 2019
Kantor Walikota Lebih Mewah
DKI Jakarta banyak duitnya. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta tahun 2019 sebesar Rp86,89 triliun.
Akan tetapi alokasi dana APBD tidak bisa seperti Wali Kota Surabaya, yang merupakan kader PDI Perjuangan dan Ketua DPRD Kota Surabaya, juga kader PDI Perjuangan, sehingga bisa saling mendukung dan membesarkan.
Sementara di DKI Jakarta, Anies Baswedan, Gubernur DKI tidak mempunyai dukungan politik di DPRD DKI yang kuat karena bukan anggota atau kader dari satu partai politik.
Walaupun menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD merupakan bagian dari pemerintah daerah.
Ketua DPRD Provinsi Lampung Ningrum Gimay yang juga kader PDI Perjuangan saat membuka Bimtek yang dilaksanakan Universitas Ibnu Chaldun beberapa waktu lalu menjelaskan hubungan DPRD dengan Pemerintah Daerah yang dipimpin Gubernur, Bupati, Walikota bagaikan “one for all.”
Dalam praktek pemerintahan di DKI Jakarta rumit dan kompleks karena ada fraksi di DPRD DKI Jakarta yang memposisikan diri sebagai oposisi.
Pertanyaannya, apakah fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI yang memiliki anggota DPRD terbesar di DKI merestui alokasi anggaran yang besar untuk merenovasi kantor Anies Baswedan sehingga lebih mewah dari kantor Wali Kota Surabaya karena duit DKI lebih besar ketimbang Kota Surabaya?
Saya memastikan para anggota DPRD DKI tidak akan setuju. Begitu juga Anies Baswedan sebagai Gubernur tidak akan setuju. Kalaupun Gubernur DKI dan para anggota DPRD DKI setuju menganggarkan dana yang besar untuk renovasi kantor Anies supaya lebih mewah dibanding kantor Wali Kota Surabaya pasti diprotes keras warga DKI Jakarta.
Sebagai contoh, rumah dinas Gubernur DKI Jakarta yang pernah dianggarkan cukup besar untuk dipugar sebagai cagar budaya dengan memakai lift, ributnya luar biasa di DPRD DKI dan di publik.
Oposisi di DPRD DKI mengatakan Anies hanya pintar merangkai kata tdk pandai bekerja. Faktanya puluhan penghargaan di raih Anies. Penghargaan terbaru Anies meraih penghargaan Kepala Daerah Bebas Korupsi https://t.co/9KX2O1kbwZ
— Musni Umar (@musniumar) December 10, 2019
Penghargaan yg diperoleh pemprov DKI yg Raih Keterbukaan Informasi Publik dari lembaga Negara bukti Gub Anies dan Pemprov DKI sdh terbuka tdk seperti yg disebut kader PSI di DPRD DKI. https://t.co/HWmuxxFfP8
— Musni Umar (@musniumar) November 21, 2019
*Jakarta merupakan salah satu dari 5 kota dengan populasi terbanyak di dunia.
More than half of the people (3.8bn) on Earth live within this circle.
Includes 22 of world’s 37 megacities (>10m inhabitants) & 5 of the most populous #cities on the planet: Tokyo, Jakarta, Seoul, Karachi & Shanghai. https://t.co/MJMt0ethHI@VisualCap #dataviz #infographic pic.twitter.com/s7O8qCtPKz
— Munish Datta (@MunishDatta) June 29, 2019
Tidak Proporsional
Membandingkan Anies Baswedan, Gubernur DKI dengan Wali Kota Surabaya tidak proporsional dan tidak apple to apple.
Pertama, Anies Baswedan baru memerintah DKI 2 tahun. Dalam masa 2 tahun, wajar saja kalau masih ada yang kurang, tetapi dalam masa 2 tahun, Anies telah mampu mengubah DKI Jakarta lebih indah, lebih maju dan lebih bahagia warganya.
Puluhan penghargaan dari dalam dan luar negeri diraih Anies selama 2 tahun menjadi Gubernur DKI, termasuk penghargaan WTP dari BPK dan penghargaan bebas korupsi dari KPK.
Kedua, jumlah penduduk DKI (2019) sebesar Rp 10,5 juta jiwa. Pada siang hari penduduk DKI bisa mencapai 13 juta jiwa yang datang dari Depok, Bogor, Bekasi, Tangerang dan lain-lain untuk mencari nafkah.
Ketiga, DKI sebagai ibu kota negara dinamika politik dan sosial sangat tinggi. Ia pusat pertarungan kekuasaan. Selain itu, ada kantor Presiden dan Wakil Presiden, para Menteri, pemimpin lembaga tinggi negara, Panglima TNI, Kapolri, perwakilan negara-negara sahabat, para anggota DPR RI dan DPD RI, pemimpin partai politik, kantor Ormas, dan semua suku bangsa ada di DKI Jakarta.
Keempat, DKI barometer nasional dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan lain-lain.
Saya harapkan Anies Baswedan jangan di adu domba dengan toloh lain. Jangan karena kepentingan kekuasaan, kita menggunakan politik belah bambu. Yang tidak separtai dinafikan prestasinya, sementara tokoh yang separtai diangkat setinggi langit seolah tidak ada cacatnya.
Obyektivitas, kejujuran, kebenaran dan keadilan harus tetap dikedepankan dalam pertarungan kepentingan kekuasaan. Bangsa dan negara republik Indonesia yang kita cintai, akan semakin kokoh dan kuat jika kebersamaan dan saling menghormati di antara sesama rakyat terus dipelihara, dijaga, dirawat dan diamalkan.
Kota Surabaya penduduknya tahun 2018 sebesar 2,89 juta jiwa dan sudah 8 tahun dipimpin Tri Rismahani wajar kalau mengalami kemajuan. Kita apresiasi kemajuan yang dicapai.
Akan tetapi, tidak proporsional dan tidak apple to apple membandingkan DKI Jakarta yang dipimpin Anies Baswedan dengan Kota Surabaya yang dipimpin Tri Rismaharini.
Musni Umar adalah Sosiolog dan Warga DKI Jakarta.
