Connect with us

Gedung di jakarta dengan lorong emasnya, Central Park Mall, Jakarta Barat - unsplash vierundsieben

DKI Jakarta

Membandingkan Anies Baswedan dengan Wali Kota Lain Tidak Proporsional

Anies Baswedan tidak mempunyai dukungan politik di DPRD DKI yang kuat karena bukan anggota atau kader dari satu partai politik.

Pada 22 Desember 2019, sebanyak 24 anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDI Perjuangan berkunjung ke Balai Kota Surabaya untuk bertemu Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

Wali Kota Surabaya itu yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan langsung menyambut para anggota DPRD DKI Jakarta yang dipimpin Gembong Warsono, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta.

Media memberitakan, saat melihat ruang kerja Walikota Surabaya sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta dibuat ternganga.

“Masa yang duitnya sedikit bisa begini? Ucap Gembong Warsono.

Sambil melihat sekeliling, Gembong Warsono mengatakan walaupun Pemerintah Jakarta memiliki banyak uang namun ruang kerja Gubernur Anies Baswedan tak sebanding dengan Tri Rismaharini.

“Jakarta yang duitnya banyak enggak bisa gini,” celetuk Gembong Warsono (tribunnews, 23/12/2019).

Kantor Walikota Lebih Mewah

DKI Jakarta banyak duitnya. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta tahun 2019 sebesar Rp86,89 triliun.

Akan tetapi alokasi dana APBD tidak bisa seperti Wali Kota Surabaya, yang merupakan kader PDI Perjuangan dan Ketua DPRD Kota Surabaya, juga kader PDI Perjuangan, sehingga bisa saling mendukung dan membesarkan.

Sementara di DKI Jakarta, Anies Baswedan, Gubernur DKI tidak mempunyai dukungan politik di DPRD DKI yang kuat karena bukan anggota atau kader dari satu partai politik.

Walaupun menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD merupakan bagian dari pemerintah daerah.

Ketua DPRD Provinsi Lampung Ningrum Gimay yang juga kader PDI Perjuangan saat membuka Bimtek yang dilaksanakan Universitas Ibnu Chaldun beberapa waktu lalu menjelaskan hubungan DPRD dengan Pemerintah Daerah yang dipimpin Gubernur, Bupati, Walikota bagaikan “one for all.”

Dalam praktek pemerintahan di DKI Jakarta rumit dan kompleks karena ada fraksi di DPRD DKI Jakarta yang memposisikan diri sebagai oposisi.

Pertanyaannya, apakah fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI yang memiliki anggota DPRD terbesar di DKI merestui alokasi anggaran yang besar untuk merenovasi kantor Anies Baswedan sehingga lebih mewah dari kantor Wali Kota Surabaya karena duit DKI lebih besar ketimbang Kota Surabaya?

Saya memastikan para anggota DPRD DKI tidak akan setuju. Begitu juga Anies Baswedan sebagai Gubernur tidak akan setuju. Kalaupun Gubernur DKI dan para anggota DPRD DKI setuju menganggarkan dana yang besar untuk renovasi kantor Anies supaya lebih mewah dibanding kantor Wali Kota Surabaya pasti diprotes keras warga DKI Jakarta.

Sebagai contoh, rumah dinas Gubernur DKI Jakarta yang pernah dianggarkan cukup besar untuk dipugar sebagai cagar budaya dengan memakai lift, ributnya luar biasa di DPRD DKI dan di publik.


*Jakarta merupakan salah satu dari 5 kota dengan populasi terbanyak di dunia.

Tidak Proporsional

Membandingkan Anies Baswedan, Gubernur DKI dengan Wali Kota Surabaya tidak proporsional dan tidak apple to apple.

Pertama, Anies Baswedan baru memerintah DKI 2 tahun. Dalam masa 2 tahun, wajar saja kalau masih ada yang kurang, tetapi dalam masa 2 tahun, Anies telah mampu mengubah DKI Jakarta lebih indah, lebih maju dan lebih bahagia warganya.

Puluhan penghargaan dari dalam dan luar negeri diraih Anies selama 2 tahun menjadi Gubernur DKI, termasuk penghargaan WTP dari BPK dan penghargaan bebas korupsi dari KPK.

Kedua, jumlah penduduk DKI (2019) sebesar Rp 10,5 juta jiwa. Pada siang hari penduduk DKI bisa mencapai 13 juta jiwa yang datang dari Depok, Bogor, Bekasi, Tangerang dan lain-lain untuk mencari nafkah.

Ketiga, DKI sebagai ibu kota negara dinamika politik dan sosial sangat tinggi. Ia pusat pertarungan kekuasaan. Selain itu, ada kantor Presiden dan Wakil Presiden, para Menteri, pemimpin lembaga tinggi negara, Panglima TNI, Kapolri, perwakilan negara-negara sahabat, para anggota DPR RI dan DPD RI, pemimpin partai politik, kantor Ormas, dan semua suku bangsa ada di DKI Jakarta.

Keempat, DKI barometer nasional dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan lain-lain.

Saya harapkan Anies Baswedan jangan di adu domba dengan toloh lain. Jangan karena kepentingan kekuasaan, kita menggunakan politik belah bambu. Yang tidak separtai dinafikan prestasinya, sementara tokoh yang separtai diangkat setinggi langit seolah tidak ada cacatnya.

Obyektivitas, kejujuran, kebenaran dan keadilan harus tetap dikedepankan dalam pertarungan kepentingan kekuasaan. Bangsa dan negara republik Indonesia yang kita cintai, akan semakin kokoh dan kuat jika kebersamaan dan saling menghormati di antara sesama rakyat terus dipelihara, dijaga, dirawat dan diamalkan.

Kota Surabaya penduduknya tahun 2018 sebesar 2,89 juta jiwa dan sudah 8 tahun dipimpin Tri Rismahani wajar kalau mengalami kemajuan. Kita apresiasi kemajuan yang dicapai.

Akan tetapi, tidak proporsional dan tidak apple to apple membandingkan DKI Jakarta yang dipimpin Anies Baswedan dengan Kota Surabaya yang dipimpin Tri Rismaharini.

Baca Juga

DKI Jakarta

Buku yang diberi tajuk Maju Kotanya Bahagia Warganya merupakan reportase tentang pelaksanaan 23 janji Anies-Sandi setelah menerima amanah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI...

DKI Jakarta

Jakarta dibangun dengan kolaborasi semua pihak termasuk Transjakarta. Transjakarta melayani warga sebagai moda transportasi massal yang maju dan modern di ibukota negara Republik Indonesia.

DKI Jakarta

Bank memiliki peran yang sangat penting dan strategis di dalam menopang pembangunan ekonomi nasional.

Opini

Giring dari partai politik PSI serang Anies dengan menyebut pembohong merupakan pencemaran nama baik yang tergolong tindak pidana.

DKI Jakarta

Pertama kita bersyukur kepada Allah karena pandemi Covid-19 di DKI Jakarta dapat dikatakan sudah terkendali. Walaupun begitu, warga DKI Jakarta harus waspada dan ekstra...

DKI Jakarta

Seolah-olah rencana program Balap Mobil Listrik Formula E adalah kemauan pribadi Anies Baswedan. Faktanya, sama sekali tidak.

DKI Jakarta

Penurunan kualitas demokrasi Indonesia, yang berhubungan dengan berlanjutnya represi atas oposisi, yang semakin bertambah dan terang-terangan.

DKI Jakarta

Dalam negara yang multi kultural, multi etnis, dan agama, apalagi dalam negara demokrasi, sangat wajar kalau kubu yang berbeda. Di dalam perbedaan, pasti banyak...