Indonesia telah melayangkan nota protes kepada China (RRC) setelah puluhan kapal nelayan mereka yang dikawal pasukan penjaga pantai dan kapal perang fregat berlayar di perairan dekat Natuna, Kepulauan Riau pada 24 Desember 2019 (CNN Indonesia, 03/01/2020).
Nota protes pemerintah Indonesia kepada China setidaknya ada empat soal berkaitan dengan klaim China di laut Natuna.
Pertama, telah terjadi pelanggaran oleh kapal-kapal Tiongkok di wilayah ZEE Indonesia.
Kedua, wilayah ZEE Indonesia telah ditetapkan oleh hukum internasional yaitu melalui UNCLOS 1982.
Ketiga, Tiongkok merupakan salah satu part (anggota dari UNCLOS 1982. Oleh karena itu merupakan kewajiban bagi Tiongkok untuk menghormati, implementasi dari UNCLOS 1982.
Keempat, Indonesia tidak pernah akan mengikuti Nine-Dash Line, klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional terutama UNCLOS 1982.
Merespon nota protes pemerintah Indonesia, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Geng Shuang menegaskan, posisi dan proposisi China di perairan dekat kepulauan Natuna, Indonesia, sudah mematuhi hukum internasional, termasuk Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau UNCLOS 1982 (Republika.co.id, Sabtu, 04 Jan 2020).
Pemerintahan Presiden Xi Jimping berkukuh bahwa kapal-kapal itu berlayar di laut China Selatan. Mereka menganggap bahwa wilayah perairan penangkapan ikan adalah wilayah mereka.
Waspada. Jgn larut China Selatan lalu lupa mega korupsi Jiwasraya https://t.co/AAQxyBCOxB
— Musni Umar (@musniumar) January 4, 2020
Mantap Ibu Ketua Komisi 1 DPR RI https://t.co/lOhVzqmQeP
"Kalau untuk batas wilayah yang diakui UNCLOS, hukum laut internasional, sebagai wilayah Indonesia, ya ndak perlu ada runding-rundingan lagi," kata Meutya.
— Musni Umar (@musniumar) January 3, 2020
TNI melaksanakan operasi siaga tempur setelah Laut Natuna diklaim China sebagai wilayah teritorial mereka. https://t.co/bae3SmopYS
— detikcom (@detikcom) January 3, 2020
Respon Pejabat dan Rakyat
Menanggapi masuknya kapal-kapal China ke wilayah negara kesatuan republik Indonesia, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi berkata, “Indonesia tidak pernah akan mengakui nine (9) dash line, klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok (Tribunnews, 4 Januari 2020).
Ketua Komisi 1 DPR RI Meutya Hafid menegaskan: laut Natuna milik RI, tak perlu ada rundingan dengan China (Detiknews, 03 Jan 2020).
Sebelumnya, Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mengatakan “ya saya kira kita selesaikan dengan baik. Bagaimanapun China adalah negara sahabat.
Ditanya mengenai dampak memanasnya hubungan ini terhadap investasi China di Indonesia, Prabowo berpendapat “Kita cool saja, kita santai ya.”
Senada dengan Prabowo, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binjar Pandjaitan meminta ketegangan dengan China karena masalah laut Natuna tak perlu dibesar-besarkan. Dia justru ingin Indonesia berintrospeksi diri.
“Sebenarnya enggak usah dibesar-besarinlah. Kalau soal kehadiran kapal itu. Sebenarnya kan kita juga kekurangan kemampuan kapal untuk melakukan patroli di ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) kita itu.” (CNBC Indonesia, 04 January 2020).
Kalau TNI terlihat sudah sangat siap siaga untuk bertempur. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto justru sebaliknya. https://t.co/7gQfnQl5TP
— detikcom (@detikcom) January 4, 2020
Susi Sindir Prabowo-Luhut yang Lembek ke Kapal China di Natuna https://t.co/tngsZ4ffwh #vivanews
— VIVAcoid (@VIVAcoid) January 4, 2020
Bupati Dukung TNI dan Prabowo untuk Gelar Kekuatan di Natuna https://t.co/bicx9fGhaH
— CNN Indonesia (@CNNIndonesia) January 3, 2020
Berbeda dengan reaksi publik, yang terungkap di media sosial. Publik menghendaki sikap tegas dan berani kepada China. Banyak yang simpati kepada Ketua Komisi 1 DPR RI Meutya Hafid dan Menlu RI Retno Marsudi. Sampai ada yang menyindir, emak-emak lebih berani dan lebih tegas kepada China.
Publik sangat tidak setuju Indonesia menggadaikan kedaulatannya demi investasi. NKRI harga mati saatnya diimplementasikan dalam menghadapi China di laut Natuna.
Dengan adanya klaim China terhadap laut Natuna dan adanya sikap lembek beberapa pejabat di pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, tingkat ketidaksukaan dan permusuhan rakyat Indonesia terhadap China semakin meningkat.
Semoga NKRI harga mati yang sering diucapkan dengan gegap gempita tidak hanya slogan untuk menakut-nakuti lawan politik, tetapi dapat diwujudkan ketika berhadapan dengan musuh bangsa dan negara yang mengklaim laut Natuna adalah milik mereka.
Saran dan komentar? silahkan reply di twitter status dibawah ini (click logo biru dan reply).
Klaim China terhdp Laut Natuna hadirkan kemarahan rakyat Indonesia. Kita boleh marah, tapi hrs menahan diri tdk boleh emasional. https://t.co/0gkQ8wP8ni
— Musni Umar (@musniumar) January 6, 2020
Musni Umar adalah Sosiolog dan Warga DKI Jakarta.
