Connect with us

Operasi Siaga Tempur Laut Natuna 2020 TNI Angkatan Laut - twitter

Politik

China Klaim Laut Natuna: Ketidaksukaan Rakyat Indonesia Terhadap China Meningkat

Indonesia telah melayangkan nota protes kepada China (RRC) setelah puluhan kapal nelayan mereka yang dikawal pasukan penjaga pantai dan kapal perang fregat berlayar di perairan dekat Natuna, Kepulauan Riau pada 24 Desember 2019.

Indonesia telah melayangkan nota protes kepada China (RRC) setelah puluhan kapal nelayan mereka yang dikawal pasukan penjaga pantai dan kapal perang fregat berlayar di perairan dekat Natuna, Kepulauan Riau pada 24 Desember 2019 (CNN Indonesia, 03/01/2020).

Nota protes pemerintah Indonesia kepada China setidaknya ada empat soal berkaitan dengan klaim China di laut Natuna.

Pertama, telah terjadi pelanggaran oleh kapal-kapal Tiongkok di wilayah ZEE Indonesia.

Kedua, wilayah ZEE Indonesia telah ditetapkan oleh hukum internasional yaitu melalui UNCLOS 1982.

Ketiga, Tiongkok merupakan salah satu part (anggota dari UNCLOS 1982. Oleh karena itu merupakan kewajiban bagi Tiongkok untuk menghormati, implementasi dari UNCLOS 1982.

Keempat, Indonesia tidak pernah akan mengikuti Nine-Dash Line, klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional terutama UNCLOS 1982.

Merespon nota protes pemerintah Indonesia, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Geng Shuang menegaskan, posisi dan proposisi China di perairan dekat kepulauan Natuna, Indonesia, sudah mematuhi hukum internasional, termasuk Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau UNCLOS 1982 (Republika.co.id, Sabtu, 04 Jan 2020).

Pemerintahan Presiden Xi Jimping berkukuh bahwa kapal-kapal itu berlayar di laut China Selatan. Mereka menganggap bahwa wilayah perairan penangkapan ikan adalah wilayah mereka.

Respon Pejabat dan Rakyat

Menanggapi masuknya kapal-kapal China ke wilayah negara kesatuan republik Indonesia, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi berkata, “Indonesia tidak pernah akan mengakui nine (9) dash line, klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok (Tribunnews, 4 Januari 2020).

Ketua Komisi 1 DPR RI Meutya Hafid menegaskan: laut Natuna milik RI, tak perlu ada rundingan dengan China (Detiknews, 03 Jan 2020).

Sebelumnya, Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mengatakan “ya saya kira kita selesaikan dengan baik. Bagaimanapun China adalah negara sahabat.

Ditanya mengenai dampak memanasnya hubungan ini terhadap investasi China di Indonesia, Prabowo berpendapat “Kita cool saja, kita santai ya.”

Senada dengan Prabowo, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binjar Pandjaitan meminta ketegangan dengan China karena masalah laut Natuna tak perlu dibesar-besarkan. Dia justru ingin Indonesia berintrospeksi diri.

“Sebenarnya enggak usah dibesar-besarinlah. Kalau soal kehadiran kapal itu. Sebenarnya kan kita juga kekurangan kemampuan kapal untuk melakukan patroli di ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) kita itu.” (CNBC Indonesia, 04 January 2020).

Berbeda dengan reaksi publik, yang terungkap di media sosial. Publik menghendaki sikap tegas dan berani kepada China. Banyak yang simpati kepada Ketua Komisi 1 DPR RI Meutya Hafid dan Menlu RI Retno Marsudi. Sampai ada yang menyindir, emak-emak lebih berani dan lebih tegas kepada China.

Publik sangat tidak setuju Indonesia menggadaikan kedaulatannya demi investasi. NKRI harga mati saatnya diimplementasikan dalam menghadapi China di laut Natuna.

Dengan adanya klaim China terhadap laut Natuna dan adanya sikap lembek beberapa pejabat di pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, tingkat ketidaksukaan dan permusuhan rakyat Indonesia terhadap China semakin meningkat.

Semoga NKRI harga mati yang sering diucapkan dengan gegap gempita tidak hanya slogan untuk menakut-nakuti lawan politik, tetapi dapat diwujudkan ketika berhadapan dengan musuh bangsa dan negara yang mengklaim laut Natuna adalah milik mereka.

Saran dan komentar? silahkan reply di twitter status dibawah ini (click logo biru dan reply).

Baca Juga

Covid-19

Sangat tragis penerbangan internasional rute Wuhan-CGK Jakarta yang membawa TKA China yang dilayani oleh Lion Air telah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Cingkareng, Banten

Politik

Krisis politik di Myanmar adalah akibat kudeta militer yang telah berlangsung selama hampir tiga bulan, yang diprotes rakyat Myanmar dengan berdemonstrasi yang dibalas oleh...

Lainnya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dipimpin penyidik senior Novel Baswedan telah melakukan penangkapan terhadap Edhy Prabowo, Menteri Kelautan dan Perikanan RI.

Lainnya

Dampak penurunan baliho HRS oleh aparat TNI telah menimbulkan masalah baru.

Dunia Usaha

Investasi China kini telah menggantikan Jepang sebagai mitra dagang terbesar Indonesia. Di era Jokowi, pemerintah menggandeng China untuk berinvestasi di sejumlah proyek infrastruktur besar...

Lainnya

Kejadian di China yang dipimpin partai komunis, tidak mustahil terjadi di Indonesia.

Opini

China dan Iran telah membuat kesepakatan kerjasama jangka panjang selama 25 tahun, yang ditandai dengan lawatan resmi Presiden China Xi Jinping ke Iran.

Lainnya

Hubungan Amerika Serikat dengan China semakin memanas. Amerika Serikat memerintahkan China untuk menutup dan mengosongkan Konsulatnya di Houston dalam 72 jam.