Connect with us

Hari ini Balaikota DKI Jakarta dikawal dan dijaga oleh Para Jawara Betawi - ig zulhendribasriii

Lainnya

Banjir di DKI: Anies Jangan Di Adu Domba dengan Presiden Jokowi

Banjir yang melanda berbagai daerah di Indonesia, seharusnya mempersatukan rakyat dan para pemimpinnya untuk bahu-membahu, bergotong-royong untuk menolong saudara sebangsa dan setanah air yang mengalami musibah banjir.

Banjir yang melanda berbagai daerah di Indonesia, seharusnya mempersatukan rakyat dan para pemimpinnya untuk bahu-membahu, bergotong-royong untuk menolong saudara sebangsa dan setanah air yang mengalami musibah banjir.

Justeru yang terjadi adalah sebaliknya, menjadikan banjir sebagai sarana untuk menciptakan permusuhan di masyarakat.

Kasus yang terjadi di DKI Jakarta sebagai contoh sangat memprihatinkan karena banjir sebagai sarana untuk mengobankan permusuhan dan kebencian diantara sesama warga DKI Jakarta.

Pada hal setiap tahun banjir melanda Jakarta. Dalam karya Zainuddin HM yang terekam dalam data Jakarta go.id. Jakarta pernah mengalami banjir yang amat dahsyat sebanyak lima kali.

Saking dahsyatnya banjir yang melanda Jakarta, monumen nasional dan bundaran hotel Indonesia tenggelam tidak bisa dilintasi kendaraan. Bahkan istana kepresidenan pernah mengalami banjir di masa Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

Semua banjir dahsyat yang melanda Jakarta, tidak ada yang demo memprotes Gubernur dan meminta ganti rugi atas musibah banjir yang dialami warga Jakarta.

Anies Didemo Gegara Banjir

Pada 31 Des.-1 Jan 2020, hujan lebat melanda Jakarta dan sekitarnya sehingga mengakibatkan Jakarta, Bekasi, Depok, Bogor, Banten dan sebagainya mengalami banjir.

Walaupun hujan sangat deras selama 14 jam dan Jakarta mengalami banjir, tetapi aktivitas ekonomi tetap berjalan normal, bundaran Hotel Indonesia tidak tenggelam, begitu juga jalan MH Thamrin, Monumen Nasional dan berbagai jalan protokol di Jakarta.

Beberapa kawasan yang sudah rutin mengalami banjir, belum mampu dicegah tidak banjir. Artinya berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta dari waktu ke waktu, termasuk di era Gubernur Anies Baswedan telah memberi hasil.

Pertanyaannya, apa yang membuat sekelompok warga Jakarta demo menuntut Anies mundur? Setidaknya ada tiga dugaan yang dijadikan alasan untuk mendemo Anies.

Pertama, untuk mengalihkan perhatian publik dari perdebatan korupsi di Jiwasraya, Asabri, suap di KPU dalam kasus PAW yang libatkan partai penguasa sebagaimana saya telah kemukakan dalam tulisan singkat di twitter yang banyak dikutip media online.

Kedua, melampiaskan kemurkaan melalui isu banjir di Jakarta atas kekalahan dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 yang menghantarkan kemenangan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno.

Ketiga, untuk menghabisi Anies dengan isu tidak becus kerja, sehingga karir politiknya berakhir lebih cepat. Ini politik balas dendam untuk menghabisi lawan politik.

Politik Adu Domba Anies-Jokowi

Banjir yang melanda Jakarta tidak hanya dijadikan sarana untuk demo menuntut Anies mundur karena dianggap gagal, tetapi yang lebih berbahaya, Anies di adu domba dengan Presiden Jokowi.

Saya prihatin sekali karena ada yang terpanjing dengan membuat poster, bahkan ada yang membuat polling Anies versus Jokowi.

Menurut saya Anies tidak mungkin dihadap-hadapkan dengan Presiden Jokowi.

Pertama, Anies adalah tim inti Jokowi dalam pemilihan Presiden 2014. Anies secara pribadi sangat dekat dengan Presiden Jokowi.

Kedua, perombakan kabinet Jokowi-JK dan Anies harus terpental dari kabinet Jokowi-JK, tidak ada dendam politik karena harus dipahami karena representasi Muhammadiyah di Kabinet Jokowi-JK tidak ada. Dalam rangka politik akomodasi, Muhammadiyah harus diberi tempat di kabinet. Tempat yang paling tepat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Jadi sama sekali tidak benar, rumors yang dikembangkan lawan politik bahwa Anies diberhentikan sebagai Menteri karena tidak becus kerja.

Ketiga, hubungan Anies dengan Presiden Jokowi tidak ada masalah. Kalau ada masalah, maka bisa saja Presiden Jokowi menolak melantik Anies-Sandiaga Uno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Keempat, secara protokoler, setiap ada acara resmi Presiden Jokowi di Jakarta, Anies selalu hadir, begitu juga saat Presiden Jokowi mau melakukan lawatan keluar negeri. Anies selalu ikut melepas.

Kelima, Anies secara hirarkis pemerintahan adalah bawahan Presiden Jokowi. Maka janganlah di adu domba untuk memecah belah keduanya. Kalau ada perbedaan adalah wajar dalam alam demokrasi. Tugas kita mempersatukan. Bersatu kita teguh bercerai kita runtuh.

https://www.instagram.com/p/B7TKs7ggrsZ/

Saran dan komentar? silahkan reply di twitter status dibawah ini (click logo biru dan reply).

Baca Juga

DKI Jakarta

Pada 18 Februari 2022 saya olahraga jalan kaki di Gelora Bung Karno (GBK). Di gedung GBK sangat banyak spanduk yang terpampang dengan kalimat G20...

DKI Jakarta

Alhamdulillah IPM DKI Jakarta, walaupun sudah dua tahun berturut-turut di hantam pandemi Covid-19, tetapi Indeks Pembangunan Manusia, BPS Jakarta, masih tumbuh sebesar 0,42 persen...

DKI Jakarta

Pemprov DKI Jakarta terus menerus bekerja keras atasi banjir yang terjadi di DKI Jakarta. Gubernur Anies, Wagub Riza Patria dan seluruh jajaran pemerintah provinsi...

DKI Jakarta

Ekonomi tumbuh minus akibat didera pandemi Covid-19. Akan tetapi seiring semakin terkendalinya Covid-19, maka kegiatan ekonomi kembali menggeliat dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren yang...

DKI Jakarta

Meningkatnya aktivitas warga DKI Jakarta di luar rumah, otomatis akan memberi dampak positif bagi peningkatan jumlah penumpang Transjakarta.

DKI Jakarta

Jembatan layang (Skybrigde) MRT ASEAN-Halte Transjakarta CSW sudah selesai dibangun. Alhamdulillah sudah mulai banyak warga yang berkunjung ke tempat tersebut untuk menyaksikan keindahannya sekaligus...

Covid-19

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan bahwa Covid-19 belum selesai. Kalau positif rate bisa 5% insya Allah kita masuk zona aman.

DKI Jakarta

Pesepeda yang begitu booming belakangan ini, sudah sepatutnya pemerintah daerah sebagai pelayan dan penyedia fasilitas bagi warganya, diantaranya membuatkan jalur sepeda.