Connect with us

Pemenang sayembara desain #IbuKotaBaru telah diumumkan - ig Kementerian PUPR

DKI Jakarta

Pindah Ibu kota: Jangan Terburu-Buru, Banyak Permasalahan Harus Diatasi

Pindah ibukota yang sudah diputuskan Presiden Jokowi nampaknya tidak bisa ditawar lagi.

Tagar terpopuler Detik.com 22 Januari 2020 adalah pindah ibu kota.

Pindah ibu kota yang sudah diputuskan Presiden Jokowi nampaknya tidak bisa ditawar lagi.

Berbagai persiapan terus dilakukan. Master plan yang disiapkan Bappenas yang direncanakan rampung tahun 2020.

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara/Reformasi Birokrasi RI Tjahjo Kumolo sudah diperintahkan untuk melakukan survei tentang pegawai dalam rangka persiapan pemindahan pegawai.

Pemerintah bakal bahas dengan DPR tentang penetapan Provinsi sebagai Ibu kota dan persiapan revisi undang-undang untuk memberi legitimasi hukum pemindahan Ibu kota.

Beberapa pakar hukum tata negara sudah mengemukakan bahwa pemindahan Ibu kota harus didahului dengan amandemen terbatas UUD 1945 karena ada lembaga negara yang ditetapkan berpusat di Ibu kota Negara.

Jangan Terburu-buru

Ketua Komite 1 DPD RI Teras Narang mengemukakan “target pemindahan ibu kota negara di tahun 2024 ini saya bilang lumayan ambisius, kekhawatiran kita wajar karena waktu empat tahun itu sangat cepat, pembangunan kota itu prosesnya panjang dan menyangkut multi dimensi, apalagi persoalan membangun dan memindahkan ibu kota negara.” (Indo Zone, 20 Jan 2020).

Pernyataan Teras Narang tersebut perlu didengar dan diperhatikan.

Pertama, masalah legalitas. Menurut Mardani Ali Sera, setidaknya ada 6 UU yang harus disiapkan untuk memindahkan ibu kota. Bahkan ada pakar hukum tata negara yang mengatakan bahwa perlu amandemen UUD 1945 terbatas karena ada lembaga negara seperti BPK RI yang dengan tegas ditetapkan berkedukan di ibu kota negara.

Kedua, masalah sosial terkait dengan jutaan pegawai pemerintah yang harus ikut pindah ke ibu kota baru di Kalimantan Timur. Tempat tinggal mereka, anak-anak mereka mau sekolah di mana, isteri atau suami yang harus berpisah dan lain sebagainya.

Ketiga, masalah ekonomi. DKI Jakarta yang selama ini menjadi pusat pertumbuhan, akan mengalami kemerosotan penerimaan segala macam pajak karena orang-orang dari berbagai kabupaten, kota dan provinsi tidak akan lagi ke Jakarta.

Keempat, hotel dan restoran yang sangat banyak dibangun, siapa yang akan mengisinya. Selama ini yang mengisi hotel pada umumnya adalah orang-orang dari daerah yang datang ke Jakarta untuk berurusan di pemerintah pusat dan konsultasi pada anggota DPR RI dan anggota DPD RI.

Jika ibu kota sudah pindah, maka Jakarta akan mengalami kemerosotan dalam penerimaan segala macam pajak.

Kelima, istana kepresiden dan istana Wakil Presiden, gedung DPR/MPR, Gedung BPK, gedung Mahkamah Agung, gedung pencakar langit berbagain jalan protokol, markas besar TNI, Markas Besar Kepolisian RI, Markas Besar Angkatan Laut, serta Kedutaan Besar Negara-negara sahabat, kantor pusat berbagai partai politik dan lain sebagainya, bagaimana memindahkannya? Kalau ibu kota sudah dibuat di Kalimantan Timur, mau diapakan gedung-gedung itu, dijual ke swasta atau dijadikan mesium.

Oleh karena itu, sebaiknya pemindahan Ibu kota dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur tidak usah terburu-buru. Pikir ulang untuk kebaikan bangsa dan negara.

Saran dan komentar? silahkan reply di twitter status dibawah ini (click logo biru dan reply).

Baca Juga

Covid-19

Menurut saya, yang mendesak dilakukan oleh pemerintah khususnya Satgas Covid. Pertama, mempartisipasikan seluruh rakyat Indonesia untuk ikut serta secara aktif mencegah dan lawan Covid-19....

DKI Jakarta

Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta dengan bijak telah memberi jalan keluar dengan menyarankan umat Islam agar menggelar salat Idul Fitri dilokasi terbuka seperti lapangan...

Covid-19

Dalam upaya jaga jakarta dan mencegah berlanjutnya kerumunan massa untuk berbelanja di pasar Tanah Abang menjelang Idul Fitri, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan...

DKI Jakarta

Saya menyaksikan tiap hari dengan sangat senang adanya fenomena kebangkitan ekonomi di Jakarta, walaupun Covid-19 belum berakhir. Banyak lagi fenomena yang dapat dijadikan indikator...

DKI Jakarta

Gubernur Anies Baswedan mengemukakan beberapa indikator makro yang dicapai mengalami peningkatan, di antaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) warga Jakarta tahun 2020 tercatat sebesar 80,77,...

DKI Jakarta

Pembangunan yang menghadirkan keterbukaan untuk dikritik dan didukung, menurut saya sangat baik, dan inilah ciri demokrasi yang baik kita harus lakukan di masa depan.

Covid-19

Untuk menggenjot kembali dunia pendidikan karena merupakan kunci kemajuan Indonesia di masa depan. Kalau pemerintah mengemukakan alasan membuka sekolah tatap muka di masa pandemi...

DKI Jakarta

Pembangunan di DKI Jakarta dari waktu ke waktu terus dipacu kemajuannya dalam berbagai bidang. Hasil pembangunan telah dirasakan oleh warga DKI Jakarta pada khususnya...