Connect with us

Pemenang sayembara desain #IbuKotaBaru telah diumumkan - ig Kementerian PUPR

DKI Jakarta

Pindah Ibu kota: Jangan Terburu-Buru, Banyak Permasalahan Harus Diatasi

Pindah ibukota yang sudah diputuskan Presiden Jokowi nampaknya tidak bisa ditawar lagi.

Tagar terpopuler Detik.com 22 Januari 2020 adalah pindah ibu kota.

Pindah ibu kota yang sudah diputuskan Presiden Jokowi nampaknya tidak bisa ditawar lagi.

Berbagai persiapan terus dilakukan. Master plan yang disiapkan Bappenas yang direncanakan rampung tahun 2020.

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara/Reformasi Birokrasi RI Tjahjo Kumolo sudah diperintahkan untuk melakukan survei tentang pegawai dalam rangka persiapan pemindahan pegawai.

Pemerintah bakal bahas dengan DPR tentang penetapan Provinsi sebagai Ibu kota dan persiapan revisi undang-undang untuk memberi legitimasi hukum pemindahan Ibu kota.

Beberapa pakar hukum tata negara sudah mengemukakan bahwa pemindahan Ibu kota harus didahului dengan amandemen terbatas UUD 1945 karena ada lembaga negara yang ditetapkan berpusat di Ibu kota Negara.

Jangan Terburu-buru

Ketua Komite 1 DPD RI Teras Narang mengemukakan “target pemindahan ibu kota negara di tahun 2024 ini saya bilang lumayan ambisius, kekhawatiran kita wajar karena waktu empat tahun itu sangat cepat, pembangunan kota itu prosesnya panjang dan menyangkut multi dimensi, apalagi persoalan membangun dan memindahkan ibu kota negara.” (Indo Zone, 20 Jan 2020).

Pernyataan Teras Narang tersebut perlu didengar dan diperhatikan.

Pertama, masalah legalitas. Menurut Mardani Ali Sera, setidaknya ada 6 UU yang harus disiapkan untuk memindahkan ibu kota. Bahkan ada pakar hukum tata negara yang mengatakan bahwa perlu amandemen UUD 1945 terbatas karena ada lembaga negara seperti BPK RI yang dengan tegas ditetapkan berkedukan di ibu kota negara.

Kedua, masalah sosial terkait dengan jutaan pegawai pemerintah yang harus ikut pindah ke ibu kota baru di Kalimantan Timur. Tempat tinggal mereka, anak-anak mereka mau sekolah di mana, isteri atau suami yang harus berpisah dan lain sebagainya.

Ketiga, masalah ekonomi. DKI Jakarta yang selama ini menjadi pusat pertumbuhan, akan mengalami kemerosotan penerimaan segala macam pajak karena orang-orang dari berbagai kabupaten, kota dan provinsi tidak akan lagi ke Jakarta.

Keempat, hotel dan restoran yang sangat banyak dibangun, siapa yang akan mengisinya. Selama ini yang mengisi hotel pada umumnya adalah orang-orang dari daerah yang datang ke Jakarta untuk berurusan di pemerintah pusat dan konsultasi pada anggota DPR RI dan anggota DPD RI.

Jika ibu kota sudah pindah, maka Jakarta akan mengalami kemerosotan dalam penerimaan segala macam pajak.

Kelima, istana kepresiden dan istana Wakil Presiden, gedung DPR/MPR, Gedung BPK, gedung Mahkamah Agung, gedung pencakar langit berbagain jalan protokol, markas besar TNI, Markas Besar Kepolisian RI, Markas Besar Angkatan Laut, serta Kedutaan Besar Negara-negara sahabat, kantor pusat berbagai partai politik dan lain sebagainya, bagaimana memindahkannya? Kalau ibu kota sudah dibuat di Kalimantan Timur, mau diapakan gedung-gedung itu, dijual ke swasta atau dijadikan mesium.

Oleh karena itu, sebaiknya pemindahan Ibu kota dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur tidak usah terburu-buru. Pikir ulang untuk kebaikan bangsa dan negara.

Saran dan komentar? silahkan reply di twitter status dibawah ini (click logo biru dan reply).

Baca Juga

DKI Jakarta

Jakarta dibangun dengan kolaborasi semua pihak termasuk Transjakarta. Transjakarta melayani warga sebagai moda transportasi massal yang maju dan modern di ibukota negara Republik Indonesia.

DKI Jakarta

Bank memiliki peran yang sangat penting dan strategis di dalam menopang pembangunan ekonomi nasional.

DKI Jakarta

Pertama kita bersyukur kepada Allah karena pandemi Covid-19 di DKI Jakarta dapat dikatakan sudah terkendali. Walaupun begitu, warga DKI Jakarta harus waspada dan ekstra...

DKI Jakarta

Dalam negara yang multi kultural, multi etnis, dan agama, apalagi dalam negara demokrasi, sangat wajar kalau kubu yang berbeda. Di dalam perbedaan, pasti banyak...

DKI Jakarta

Kebon Sirih tempat berkantornya anggota DPRD DKI Jakarta dibanjiri karangan bunga untuk dukungan interpelasi dari PDIP-PSI terhadap Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

DKI Jakarta

Suhu politik di DKI Jakarta, Ibukota negara Republik Indonesia memanas, setelah 2 Fraksi secara resmi mengajukan interpelasi kepada Gubernur Anies Baswedan menyangkut Formula E.

DKI Jakarta

Dalam 4 tahun terakhir perencanaan dan pembangunan tata kota Jakarta dilakukan dengan memperhatikan lingkungan yang sehat dan asri.

Covid-19

Pemerintah pusat mengumumkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 diperpanjang hingga 16 Agustus 2021. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dengan akronim PPKM merupakan perubahan...