Connect with us

Pemenang sayembara desain #IbuKotaBaru telah diumumkan - ig Kementerian PUPR

DKI Jakarta

Pindah Ibu kota: Jangan Terburu-Buru, Banyak Permasalahan Harus Diatasi

Pindah ibukota yang sudah diputuskan Presiden Jokowi nampaknya tidak bisa ditawar lagi.

Tagar terpopuler Detik.com 22 Januari 2020 adalah pindah ibu kota.

Pindah ibu kota yang sudah diputuskan Presiden Jokowi nampaknya tidak bisa ditawar lagi.

Berbagai persiapan terus dilakukan. Master plan yang disiapkan Bappenas yang direncanakan rampung tahun 2020.

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara/Reformasi Birokrasi RI Tjahjo Kumolo sudah diperintahkan untuk melakukan survei tentang pegawai dalam rangka persiapan pemindahan pegawai.

Pemerintah bakal bahas dengan DPR tentang penetapan Provinsi sebagai Ibu kota dan persiapan revisi undang-undang untuk memberi legitimasi hukum pemindahan Ibu kota.

Beberapa pakar hukum tata negara sudah mengemukakan bahwa pemindahan Ibu kota harus didahului dengan amandemen terbatas UUD 1945 karena ada lembaga negara yang ditetapkan berpusat di Ibu kota Negara.

Jangan Terburu-buru

Ketua Komite 1 DPD RI Teras Narang mengemukakan “target pemindahan ibu kota negara di tahun 2024 ini saya bilang lumayan ambisius, kekhawatiran kita wajar karena waktu empat tahun itu sangat cepat, pembangunan kota itu prosesnya panjang dan menyangkut multi dimensi, apalagi persoalan membangun dan memindahkan ibu kota negara.” (Indo Zone, 20 Jan 2020).

Pernyataan Teras Narang tersebut perlu didengar dan diperhatikan.

Pertama, masalah legalitas. Menurut Mardani Ali Sera, setidaknya ada 6 UU yang harus disiapkan untuk memindahkan ibu kota. Bahkan ada pakar hukum tata negara yang mengatakan bahwa perlu amandemen UUD 1945 terbatas karena ada lembaga negara seperti BPK RI yang dengan tegas ditetapkan berkedukan di ibu kota negara.

Kedua, masalah sosial terkait dengan jutaan pegawai pemerintah yang harus ikut pindah ke ibu kota baru di Kalimantan Timur. Tempat tinggal mereka, anak-anak mereka mau sekolah di mana, isteri atau suami yang harus berpisah dan lain sebagainya.

Ketiga, masalah ekonomi. DKI Jakarta yang selama ini menjadi pusat pertumbuhan, akan mengalami kemerosotan penerimaan segala macam pajak karena orang-orang dari berbagai kabupaten, kota dan provinsi tidak akan lagi ke Jakarta.

Keempat, hotel dan restoran yang sangat banyak dibangun, siapa yang akan mengisinya. Selama ini yang mengisi hotel pada umumnya adalah orang-orang dari daerah yang datang ke Jakarta untuk berurusan di pemerintah pusat dan konsultasi pada anggota DPR RI dan anggota DPD RI.

Jika ibu kota sudah pindah, maka Jakarta akan mengalami kemerosotan dalam penerimaan segala macam pajak.

Kelima, istana kepresiden dan istana Wakil Presiden, gedung DPR/MPR, Gedung BPK, gedung Mahkamah Agung, gedung pencakar langit berbagain jalan protokol, markas besar TNI, Markas Besar Kepolisian RI, Markas Besar Angkatan Laut, serta Kedutaan Besar Negara-negara sahabat, kantor pusat berbagai partai politik dan lain sebagainya, bagaimana memindahkannya? Kalau ibu kota sudah dibuat di Kalimantan Timur, mau diapakan gedung-gedung itu, dijual ke swasta atau dijadikan mesium.

Oleh karena itu, sebaiknya pemindahan Ibu kota dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur tidak usah terburu-buru. Pikir ulang untuk kebaikan bangsa dan negara.

Saran dan komentar? silahkan reply di twitter status dibawah ini (click logo biru dan reply).

Baca Juga

Pemilu

Selama hampir 10 (sepuluh) tahun Partai Keadilan Sejahtera PKS beroposisi. Tidak tergiur untuk masuk ke dalam gerbong pemerintahan Jokowi.

Opini

Besarnya utang Indonesia berikut beban untuk membayar bunga utang dan cicilan utang pokok serta tingginya jumlah orang miskin, sangat mudah terjadi goncangan ekonomi dan gejolak...

DKI Jakarta

Transjakarta melayani warga Jakarta siang dan malam selama 24 jam tanpa henti. Pada siang hari, Transjakarta melayani warga Jakarta ke seluruh jurusan, termasuk yang...

DKI Jakarta

Transjakarta tidak menaikkan harga Transjakarta. Mengapa Transjakarta tidak naik tiket? Jawabannya karena pemerintah provinsi DKI Jakarta memberikan subsidi terhadap moda transportasi massal seperti Transjakarta.

DKI Jakarta

Penataan Kota Tua telah menjadi destinasi wisata di Jakarta yang sangat menarik. Pada saat saya mengunjungi kota tua Minggu lalu saya menyaksikan banyak turis...

Opini

Keputusan harga Bahan Bakar Minyak BBM bersubsidi naik, pasti memberi dampak sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

DKI Jakarta

Anies bersama delegasi U20 mengunjungi obyek wisata kota tua. Sebanyak 12 delegasi U20 Mayors Summit hadir secara langsung di Kota Tua Jakarta Barat. Anies...

DKI Jakarta

Setelah turun di Halte Museum Fatahillah, saya mulai kagum menyaksikan kawasan Kota Tua yang telah ditata dengan sangat rapi, indah, nyaman dan mempesona.