Connect with us

Suharso Monoarfa - Kepala Bappenas VS Tito Karnavian - Menteri Dalam Negeri. Bg Model Nagara Rimba Nusa Pemenang Lomba Desain Ibu Kota Baru

DKI Jakarta

Perlu Kajian Mendalam Ibu kota Negara

Terdapat empat RUU Omnibus law. Salah satunya ialah RUU Omnibus Law Ibu kota Negara.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam sidang paripurna (22/1/2020) telah mensahkan 50 RUU Prolegnas perioritas termasuk empat RUU Omnibus Law yaitu RUU Kefarmasian, RUU tentang Ibu kota Negara, RUU ttg Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk penguatan Perekonomian dan RUU ttg Cipta Lapangan Kerja.

Dari 50 program legislatif nasional (prolegnas) prioritas, terdapat empat RUU Omnibus law. Salah satunya ialah RUU Omnibus Law Ibu kota Negara.

https://twitter.com/kumparan/status/1219954640822816769

Ibu kota Negara

Adanya RUU Omnibus law tentang Ibu kota Negara, dapat dimaknai, pertama, Ibu kota Negara akan dipindah tempatnya dari Jakarta ke Penajam Utara, Kalimantan Timur.

Kedua, untuk memberi landasan hukum bagi pemindahan Ibu kota.

Ketiga, untuk memastikan bahwa pindah Ibu kota sah karena sudah didukung dan mendapat pengesahan dari rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Perlu Kajian Mendalam

Rancangan Undang-Undang Ibu kota Negara sangat penting dikaji. Bukan saja konsep RUU Ibu kota negara yang harus dikaji, tetapi juga alasan pindah Ibu kota Negara dari berbagai aspek. Alasan pindah Ibu kota diharapkan sudah melalui hasil studi yang mendalam yang diwujudkan dalam bentuk naskah akademik.

Naskah akademik Ibu kota negara, kemudian diseminarkan untuk mendapatkan masukan dari para pakar, akademisi, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat madani, yang pasti memperkaya hasil studi yang sudah dilaksanakan.

Hasil kajian mendalam sangat penting karena pengalaman selama ini pembangunan yang tidak disertai studi yang mendalam akhirnya menimbulkan kerugian dan tidak memberi nilai tambah bagi bangsa dan negara.

Sebagai contoh, pembangunan tol yang bergelombang, kereta api cepat dari Stasiun BNI ke bandara Soekarno Hatta, pembangunan Monorel dari Velodrome Rawamangun ke Kelapa Gading, pembangunan Monorel di Kota Palembang, merupakan contoh pembangunan yang dilaksanakan tanpa studi yang mendalam dan akhirnya mubazir, penumpangnya minim dan rugi. Pada hal dana yang dipergunakan untuk membangun, pada umumnya bersumber dari utang.

Oleh karena itu, amat penting studi yang mendalam Ibu kota negara. Bukan studi pesanan untuk memberi legitimasi pada keinginan penguasa, tetapi benar-benar untuk kepentingan bangsa dan negara untuk jangka panjang.

Saran dan komentar? silahkan reply di twitter status dibawah ini (click logo biru dan reply).

Baca Juga

DKI Jakarta

Alhamdulillah IPM DKI Jakarta, walaupun sudah dua tahun berturut-turut di hantam pandemi Covid-19, tetapi Indeks Pembangunan Manusia, BPS Jakarta, masih tumbuh sebesar 0,42 persen...

DKI Jakarta

Jakarta, hanya bisa dibandingkan tingkat bahagia masyarakatnya dengan Kuala Lumpur, Singapura, Bangkok dan berbagai kota besar di dunia.

DKI Jakarta

Kesadaran dan keyakinan bahwa kemerdekaan sejati akan dapat dicapai, ketika yang berbeda asal-usul dan latar belakang, bersedia dan sanggup bersatu dalam tujuan. bersatu dalam...

DKI Jakarta

Warga DKI Jakarta, khususnya warga Akuarium tertolong dengan kemenangan Anies-Sandi dalam pemilihan Kepala daerah di DKI Jakarta tahun 2017.

Opini

Indikator yang bisa dijadikan tolak ukur untuk menganalisis bahwa Indonesia tidak dalam keadaan baik-baik saja antara lain, masalah politik.

DKI Jakarta

Sebagai sosiolog, saya apresiasi integrasi MRT, Transjakarta dan Kereta Api, sehingga memudahkan warga Jakarta, warga negara Indonesia dan warga negara asing yang melakukan kegiatan...

Politik

Ketua MK Anwar Usman menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

DKI Jakarta

Pemprov DKI Jakarta terus menerus bekerja keras atasi banjir yang terjadi di DKI Jakarta. Gubernur Anies, Wagub Riza Patria dan seluruh jajaran pemerintah provinsi...