Connect with us

illustrasi "disebut melakukan kebohongan publik"

Opini

Kedudukan Sejajar: Pantaskah Gubernur Disebut Lakukan Kebohongan Publik?

DPRD Provinsi dan Gubernur sejatinya harus saling bekerja sama, saling mengukuhkan dan saling menghormati.

Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dengan Gubernur Kepala Daerah ibarat dua sisi mata uang koin yang sejajar dan sama penting.

Kedua institusi tersebut merupakan produk politik dari hasil pemilihan umum anggota legislatif dan hasil pemilihan kepala daerah.

Oleh karena itu, DPRD Provinsi dan Gubernur sejatinya harus saling bekerja sama, saling mengukuhkan dan saling menghormati.

Hubungan bekerja antara dua lembaga politik di provinsi, mesti seperti kata pepatah “duduk sama rendah berdiri sama tinggi.”

Kedua institusi itu menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah sebagai pengganti dari UU Nomor 23 Tahun 2014 dan UU Nomor 2 Tahun 2015 menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh DPRD dan Kepala Daerah. DPRD dan Kepala Daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat utk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah.

Walaupun DPRD Provinsi dan Gubernur Kepala Daerah berkedudukan sebagai mitra kerja sejajar, tetapi mempunyai fungsi yang berbeda.

Menurut Pasal 101 UU Nomor 9 Tahun 2015 bahwa DPRD Provinsi mempunyai tugas dan wewenang:

a. Membentuk Peraturan Daerah (Perda) Provinsi bersama Gubernur;
b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan Peraturqn Daerah Provinsi tentang APBD Provinsi yang diajukan Gubernur;
c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Provinsi dan APBD provinsi;
d. Memilih Gubernur dan Wakil Gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa
Masa jabatan;
e. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur kepada Presiden melalui menteri utk mendapatkan pengesahan.

Tugas Gubernur

Menurut Pasal 65 UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Kepala Daerah (Gubernur) mempunyai tugas dan wewenang:

a. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;

b. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;

c. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;

d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;

e. Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan

f. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang:

a. mengajukan rancangan Perda;
b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
c. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tidak Kenal Oposisi

DPRD Provinsi dan Gubernur sebagai penyelenggara pemerintah daerah, berdasarkan UU Pemerintahan Daerah tidak mengenal oposisi.

DPRD Provinsi sebagai mitra kerja Gubernur kalau ada masalah sepatutnya undang Gubernur untuk konsultasi, komunikasi, koordinasi dan musyawarah. Begitu juga sebaliknya, jika ada masalah, Gubernur bisa mengundang DPRD Provinsi yang diwakili ketua, para wakil ketua, para ketua fraksi dan yang dipandang perlu.

Kalau ada masalah sebaliknya tidak diumbar di media yang kemudian menimbulkan kegaduhan.

Kasus revitalisasi Monas dan Formula E gaduhnya luar biasa. Kita berharap di masa depan ketua DPRD DKI hotline dengan Gubernur Anies, begitu juga sebaliknya Anies hotline dengan Ketua DPRD untuk menyelesaikan masalah.

Pemilu masih lama, sebaiknya kerjasama – mengutamakan kepentingan warga Jakarta.

Tonton juga:

Saran dan komentar? silahkan reply di twitter status dibawah ini (click logo biru dan reply).

Baca Juga

Covid-19

Dalam upaya jaga jakarta dan mencegah berlanjutnya kerumunan massa untuk berbelanja di pasar Tanah Abang menjelang Idul Fitri, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan...

DKI Jakarta

Dalam pelaksanaan Pembangunan Di DKI Jakarta, Anies Baswedan, Gubernur DKI mengemukakan jargon menarik yang coba diamalkan di DKI yaitu Membesarkan yang kecil dan tidak...

DKI Jakarta

Sekarang ini moda transportasi Transjakarta, MRT, LRT, Commuter Line, dan moda transportasi lainnya sudah terkoneksi (tersambung) semuanya. Integrasi Transjakarta Di Jak Lingko telah berhasil.

Opini

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merupakan salah satu kepala daerah yang akan habis masa baktinya tahun 2022. Ada ratusan kepala daerah (Gubernur, Bupati, Walikota)...

Covid-19

Bus Trans Jakarta di masa Gubernur Anies Baswedan, sangat terjangkau biayanya, semakin baik pelayanannya, tertambah aman dan nyaman bagi semua penumpang khususnya ibu-ibu, pelajar...

Covid-19

Landasan yang digunakan dalam penegakan hukum bagi mereka yang diduga melanggar protokol kesehatan ialah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

DKI Jakarta

Janji ini insya Allah ditunaikan dalam sisa masa pemerintahan Anies. Meningkatkan bantuan sosial untuk rumah ibadah, lembaga pendidikan keagamaan, lembaga sosial, Sekolah Minggu dan...

DKI Jakarta

Saya tulisan kembali 23 janji kampanye Anies-Sandi dalam kampanye Pilgub DKI 2017 (bagian kedua). 12. Melindungi perempuan dan anak-anak Jakarta dari praktik pelecehan, kekerasan...