Ketidak-pastian Politik di Malaysia: Bisa Membahayakan Masa Depan Malaysia

 In Lainnya, Opini, Politik

Pakatan Harapan (PH) telah memegang kekuasaan di Malaysia pasca Pemilu (Pilihan Raya Umum) 2018 karena berhasil menumbangkan BN (Barisan Nasional) yang telah memerintah Malaysia sejak negara Jiran itu merdeka 31 Agustus 1957.

Pada 21 Februari 2020 Majlis Presiden Pakatan Harapan telah melaksanakan musyawarah. Dalam musyawarah tersebut hadir Perdana Menteri Malaysia Tun Mahathir Mohamad, Timbalan Perdana Menteri Wan Azizah Wan Ismail dan para Presiden Partai Politik yang bersatu dalam Pakatan Harapan (PH) dalam PRU 2018.

Dr. Muhammad Nadzri Mohamed Noor, analis politik Malaysia dalam tulisannya di Malaysia Kini (22/2/2020) mengemukakan bahwa di dalam Pakatan Harapan setidaknya terdapat dua kekuatan yang saling bersaing yaitu golongan liberal dan moderat serta golongan konservatif dan Neo Konservatif.

Akan tetapi dalam musyawarah Majlis Presiden Pakatan Harapan (PH) 21 Februari 2020 yang mewakili golongan Liberal dan moderat serta golongan konservatif dan Neo Konservatif tidak mampu mendesak PM Mahathir Mohamad untuk menetapkan kapan mengundurkan sebagai Perdana Menteri Malaysia.

Keputusan musyawarah Majlis Presiden Pakatan Harapan memberi prerogatif kepada Tun Mahathir untuk menetapkan kapan akan mundur sebagai PM Malaysia.

Mahathir pasca musyawarah dengan para Presiden Pakatan Harapan (PH) mengemukakan akan mundur pasca Sidang APEC November 2020.

Akan tetapi ketika ditanya wartawan apakah jabatan PM Malaysia akan diserahkan kepada Datuk Anwar Ibrahim. Tidak memberi jawaban karena menurut Tun Mahathir tidak dibahas dalam musyawarah Majlis Presiden Pakatan Harapan.

Ketidak-pastian Politik Malaysia

Menurut analis politik Malaysia Dr Muhammad Nadzri Mohamed Noor bahwa hasil musyawarah Presiden Pakatan Harapan dengan PM Tun Mahathir menghadirkan dua ketidak-pastian.

Pertama, ketidak-pastian kapan Tun Mahathir mundur sebagai Perdana Mahathir sesuai kesepakatan Tun Mahathir dengan Datuk Anwar Ibrahim ketika membentuk Pakatan Harapan untuk mengikuti PRU 2018 bahwa Tun Mahathir hanya akan menjadi PM selama 2 tahun dan akan menyerahkan jabatan PM kepada Anwar Ibrahim.

Akan tetapi, keputusan musyawarah Presiden Pakatan Harapan dengan PM Mahathir seolah menafikan kesepakatan antara Tun Mahathir dengan Datuk Anwar tersebut.

Kedua, ketidak-pastian siapa yang akan menggantikan Tun Mahathir pasca mundur sebagai PM Malaysia.

Analis politik Malaysia Dr. Muhammad Nadzri Mohamed Noor berkata: Dr Mahathir sebagai ‘Dr Mahathir’ tiada siapa yang boleh membaca bagi keputusan beliau boleh berubah berdasarkan perkembangan dan keputusan semasa di sekeliling beliau.

Seorang Profesor di Malaysia mengatakan kepada saya bahwa situasi politik di Malaysia bisa membahayakan masa depan Malaysia karena tidak ada kepastian politik mengingat umur Tun Mahathir sudah 95 tahun.

Lebih berbahaya lagi karena para elit politik yang mengelilingi Tun Mahathir tidak menghendaki beliau mundur sebagai PM Malaysia sebab khawatir tersingkir dari panggung kekuasaan. Sebagian lagi mendesak Tun Mahathir mundur sebagai Perdana Menteri agar terjadi suksesi kepemimpinan di Malaysia secara damai dan selamat.

Akan tetapi, Majlis Presiden Pakatan Harapan termasuk Datuk Anwar Ibrahim tidak berdaya – hanya bisa menyerahkan kebijaksanaan dan kearifan Tun Mahathir. Inilah dilema politik di Malaysia. Semoga tidak terjadi sesuatu yang merugikan apalagi membahayakan masa depan Malaysia.

Saran dan komentar? silahkan reply di twitter status dibawah ini (click logo biru dan reply).

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search