Musni Umar Socmed

Search

Opini

Masyumi Berpeluang Meraih Dukungan Publik di Pemilu 2024

Terdapat peluang besar partai Masyumi untuk meraih dukungan masyarakat.

Pada 7 Maret 2020 Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Partai Politk Islam Ideologis (BPUP-PPII) mengundang para pakar, ulama, tokoh masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia untuk urun rembuk tentang Partai Masyumi Reborn.

Ketua Panita urun rembuk Dr. Masri Sitanggang mengemukakan bahwa menurut daftar hadir jumlah peserta yang menghadiri acara tersebut 300 orang lebih. Aula Dewan Dakwah membludak sehingga banyak yang berdiri.

Dari ulama antara lain hadir KH. Abdul Rasyid Abdullah Syafi’i, KH. Chalil Ridhwan, Ustadz Al Khaththath, tokoh masyarakat/budayawan Taufik Ismail, Ridwan Saidi, Bachtiar Chamsyah, sedang cendekiawan antara lain Dr. Abdullah Hehamahua, Dr. MS. Kaban, Dr. Fuad Amsyari, Prof. Laode Kamaluddin, Prof. Musni Umar, Dr. Ahmad Yani.

Masyumi Punya Peluang

Dalam urun rembuk, saya kemukakan bahwa Masyumi Reborn mempunyai peluang untuk mendapat dukungan dari publik.

Pertama, menguat politik identitas di seluruh dunia. Sebagai contoh, Malaysia selama 63 tahun merdeka, baru kali ini terbentuk pemerintahan Melayu dan Islam.

Menurut Prof Dr Kamaruddin M. Said, Timbalan Majlis Profesor Negara bahwa Tun Mahathir Mohamad, gagal menjadi PM Malaysia ke 8 karena menolak bekerja sama dengan UMNO, begitu pula Anwar Ibrahim gagal jadi PM Malaysia karena bekerjasama dengan China (DAP). UMNO dan PAS tidak mau bekerjasama dengan DAP. Politik di Malaysia bisa menginspirasi bangsa Indonesia untuk melakukan perubahan.

Kedua, selama 74 tahun Indonesia merdeka, partai-partai Islam belum pernah memperoleh mandat dari rakyat untuk memimpin negara ini. Dampak dari itu, ekonomi Indonesia mayoritas dikuasai bukan Muslim. Pada hal penduduk Indonesia mayoritas Muslim.

Partai-partai politik yang berkuasa selama selama Orde Baru dan Orde Reformasi dapat dikatakan sudah gagal mewujudkan tujuan Indonesia merdeka yang tercantum dan Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila khususnya sila kedua “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” dan “Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Menguatnya politik indentitas serta gagalnya partai-partai sekuler di Indonesia merupakan peluang besar partai Masyumi untuk meraih dukungan masyarakat.

Oleh karena penduduk Indonesia masih paternalistik, maka Ketua Umum partai Masyumi yang dipilih adalah yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia rekam jejaknya seperti Habib Rizieq Shihab, Din Syamsuddin dan lain-lain.

Untuk menghindari terjadinya perpecahan di partai seperti yang dialami berbagai partai sekarang ini, maka yang memilih Ketua Umum partai adalah Ulama yang berhimpun di Majelis Syura yang disebut sebagai “Ahlul Halli wal Aqdi.”

Berikut foto-foto kegiatan

Kutipan

Butuh bahan berita/artikel/tulisan?

Diperbolehkan mengutip sebagian isi dari tulisan ini tapi jangan lupa sebut sumber: arahjaya.com atau dikutip dari Musni Umar.

Diharapkan tulisan-tulisan di website ini bisa menginspirasi pembaca untuk selalu mendukung kemajuan bangsa Indonesia.

Youtube Musni Umar

Baca Juga

Politik

Pada dasarnya kalau UU Parpol dan AD ART Partai Demokrat itu ditegakkan, Kongres Luar Biasa di Sibolangit, Sumatra Utara itu ilegal dan tidak sah.

DKI Jakarta

Salah satu momentum yang dipergunakan untuk menghajar Anies ialah pernyataan Megawati Soekarno Puteri yang mengatakan bahwa "Jakarta Amburadul."

Opini

Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) luar biasa. Sudah mendeklarasikan pembentukannya pada 18 Agustus 2020 di Tugu Proklamasi Jakarta, sampai akhir Agustus 2020, isu KAMI...

Opini

Sejak PDI Perjuangan mengeluarkan rekomendasi yang mencalonkan Gibran, putera sulung Presiden Jokowi menjadi bakal calon Walikota Surakarta, para pakar dan pegiat media sosial sangat...

Politik

Partai politik harus direformasi. Pentingnya partai politik direformasi karena partai politik merupakan sumber rekrutmen pemimpin negara. Kalau partai politik baik, maka baiklah bangsa dan...

Pendidikan

Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensinya semua kebijakan yang mau dilaksanakan pemerintah harus ada landasan hukumnya yaitu undang-undang yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)...

DKI Jakarta

Pergolakan politik dalam pemilihan Gubernur DKI dan reuni 212 memberi kontribusi adanya perubahan peta politik DKI Jakarta. Anies memberi contoh dalam berdemokrasi bahwa rakyatlah...

Politik

Pemerintah sebaiknya serius selesaikan tuntutan referendum Aceh dan Sumatera Barat. Aspirasi masyarakat Aceh adalah wujud kemerdekaan yang diperjuangkan oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan...