Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta mengemukakan bahwa 3,7 juta orang di DKI yang dalam posisi miskin dan rentan miskin. Mereka terdampak cukup serius dan perlu ada dukungan untuk bisa membiayai kehidupan di Jakarta (Tempo.co., Kamis, 2 April 2020).
Jika lockdown atau karantina wilayah diberlakukan di Jakarta, maka penduduk miskin harus diberi makan. Gubernur Anies Baswedan telah mengemukakan bahwa mereka yang miskin akan memperoleh Rp.1juta per keluarga akan dikucurkan ke warga miskin dan rawan miskin di Jakarta yang perekonomiannya terdampak akibat pandemi virus corona (covid-19) (Tempo.co, Kamis, 2 April 2020).
Pertanyaannya, apakah penduduk musiman yang tidak mempunyai KTP (Kartu Tanda Penduduk) DKI Jakarta yang juga miskin dan rentan miskin yang selama ini mencari nafkah di Jakarta, yang tidak bisa pulang kampung karena di berbagai daerah tempat mereka tinggal di Jawa (Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Jawa Timur) sudah dilakukan lockdown atau karantina lokal, juga akan diberi sembako atau lauk-pauk agar bisa bertahan hidup di Jakarta selama darurat corona dan karantina lokal?
Belum ada penjelasan dari Gubernur Anies. Akan tetapi, saya bisa pastikan, jika di Jakarta sudah dikeluarkan karantina wilayah atau lokal sesuai Undang-undang Kekarantinaan Kesehatan Nomor 6 Tahun 2019, pasti mereka yang miskin atau jatuh miskin karena wabah Covid-19 akan mendapatkan jaminan kehidupan.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebutkan jumlah warga miskin dan rentan yang mengalami dampak ekonomi akibat pandemi corona mencapai 3,7 juta jiwa. https://t.co/YGGfvZtiBw
— TEMPO.CO (@tempodotco) April 3, 2020
Semoga prediksi para pakar menjadi kenyataan karena saat ini sudah lebih dari 1 juta positif covid-19 di dunia. https://t.co/ktLMdqWp4W
— Musni Umar (@musniumar) April 3, 2020
Klaim Token Listrik Gratis Lewat WhatsApp Baru Bisa Dilakukan 6 April https://t.co/y9mHNWDhYY
— MSNIndonesia (@MSNindonesia) April 3, 2020
Jumlah Penduduk Miskin
Wabah virus corona atau covid-19 telah membuat tabir kebohongan yang selama ini disembunyikan dengan memberi batas garis kemiskinan yang rendah oleh BPS yaitu Rp.14.175 setiap harinya (Kompas.com, Senin, 11 November 2019).
Sementara jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta per Maret 2019 menurut BPS sebesar 365,55 ribu orang (3,47 %) (BPS Provinsi DKI jakarta.bos.go.id).
Kalau konsisten dengan batas garis kemiskinan di DKI Jakarta per Maret 2019 sebesar Rp.637.260 perkapita per bulan atau Rp.21.242 perkapita perhari dan batas garis kemiskinan nasional sebesar Rp.425.250/kapita perbulan atau Rp.14.175/perkapita (perkepala/perhari) dengan jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2019 sebanyak 25,14 juta jiwa atau 9,41 persen dari total 260 juta penduduk Indonesia (Republika.co.id., Selasa, 16 Jul 2019), maka pemerintah pusat atau pemerintah daerah tidak perlu takut melakukan lockdown atau karantina wilayah atau nasional karena penduduk sebesar itu, bisa dijamin kehidupan mereka selama masa lockdown atau karantina wilayah atau nasional.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa orang miskin Indonesia berpendapatan sebesar Rp 14.175 setiap harinya. https://t.co/KaDk9P1oHC
— Kompas.com (@kompascom) November 11, 2019
Pandemi Covid-19 memengaruhi pendapatan sebagian orang, terutama golongan masyarakat miskin.
Di manakah presentase penduduk miskin tertinggi? Menurut indeks kemiskinan, tertinggi di Provinsi Papua (27%). Terendah di DKI Jakarta (3,4%). #WaktunyaLokadata https://t.co/s9XLp8ObaQ pic.twitter.com/mEfhYoA2Cm
— LokadataID (@LokadataID) April 1, 2020
Sebanyak 25,14 juta penduduk Indonesia masih hidup dalam garis kemiskinan https://t.co/DCRlCrs1t1
— Republika.co.id (@republikaonline) July 15, 2019
Lockdown Nasional
Akan tetapi, jika seperti yang dikemukakan Puan Maharani, Ketika menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Pendidikan RI bahwa rakyat miskin yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) tetap akan ditanggung oleh negara, walaupun besaran iuran BPJS kesehatan naik. Masih ada 120 juta rakyat miskin ditanggung negara. (Republika.co.id, Kamis, 05 Sep 2019).
Puan menilai masyarakat yang terdampak kenaikan adalah peserta mandiri. https://t.co/0VLe89wdc6
— Republika.co.id (@republikaonline) September 5, 2019
Maka jika lockdown nasional atau karantina nasional untuk menghentikan penyebaran covid-19, pemerintah harus menyediakan dana yang amat besar karena harus menyediakan jaminan hidup orang miskin selama masa karantina nasional.
Jika setiap orang miskin di Indonesia yang berjumlah 120 juta orang diberi biaya hidup sebesar Rp.50.000/hari dalam satu bulan (30 hari), maka diperlukan dana yang luar biasa besar.
Dengan demikian, saya bisa membenarkan pernyataan seorang warga Malaysia yang disiarkan secara luas di media sosial, pemerintah Indonesia tidak berlakukan lockdown karena tidak mampu menjamin kehidupan rakyat Indonesia selama lockdown.
Satu-satunya cara menghentikan penyebaran wabah covid-19 dengan karantina wilayah. DKI Jakarta bisa diberlakukan karantina wilayah dengan dana yang bisa ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta.
Alhamdulillah dalam rangka melindungi warga DKI dari wabah covid-19, Gubernur Anies telah mengalokasikan dana dari APBD DKI untuk menjamin kehidupan penduduk miskin dan rentan miskin di DKI Jakarta.
Anies: 3,7 Juta Penduduk Miskin Jakarta Dapat Bantuan Satu Juta per Bulan https://t.co/Hsgh7ItpQU
— Bisnis.com (@Bisniscom) April 2, 2020
Tangani Covid-19, Anies Dapat Donasi Rp 4,3 M dari Liga Dunia Islam https://t.co/j5GayVpfL7
— Jawa Pos (@jawapos) April 3, 2020
Saran dan komentar? silahkan reply di twitter status dibawah ini (click logo biru dan reply).
Jmlh org yg positif covif-19 meningkat drastis di DKI dan daerah lain. Diprlkn kptsn cpt utk menghentikan pnybrn covid-19. Anies sdh alkskn dana Rp3 Triliun lbh dan siap gelontorkan Rp1 juta perkeluarga miskin di DKI. Jumlah org miskin di DKi 3,7 juta orghttps://t.co/IJFftMzid5
— Musni Umar (@musniumar) April 3, 2020
Musni Umar adalah Sosiolog dan Warga DKI Jakarta.
