Evaluasi Pelaksanaan PSBB di DKI: Pembagian Sembako dan Dukungan Total Pemerintah Pusat #PSBBday8

 Di Covid-19, Opini

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai diberlakukan di DKI Jakarta pada 10 April 2020 selama 14 hari.

Sampai hari ini, 18 April 2020 telah berlangsung 8 hari. Selama berlangsung 8 hari PSBB, setiap hari saya menurunkan tulisan yang bertajuk analisis sosiologis PSBB.

Kali ini saya menurunkan tulisan yang berisi evaluasi pelaksanaan PSBB.

Pembagian Sembako

Salah satu komponen penting yang dilakukan dalam rangka PSBB di DKI Jakarta ialah pembagian sembako kepada keluarga miskin dan rentan miskin.

Setiap minggu, keluarga miskin dan rentan miskin di DKI diberi paket sembako seharga Rp 149.500 yang terdiri 5 kg beras, sarden/kornet 350 gram, snack 300 gram, minyak goreng 0,9 liter-1,0 liter, sabun mandi 190 gram, masker kain 2 pcs. Paket bantuan sudah mencakup ongkos pengiriman dan ongkos pengemasan. Jumlah total bantuan per keluarga sebesar Rp 1,2 juta. Akan tetapi penyalurannya bertahap dan tidak diberikan bantuan uang.

Paket bantuan kepada keluarga miskin dan rentan miskin di DKI dikirim langsung ke rumah tempat penerima bantuan yang dikawal aparat polisi dan TNI.

Pembagian sembako sangat penting karena tidak mungkin rakyat miskin dan rentan miskin disuruh tinggal di rumah (StayAtHome) tidak diberi sembako.

Salah satu evaluasi penting dalam pembagian sembako bahwa masih terjadi kerumunan massa saat pemberian bantuan.

Pada hal untuk mencegah penularan corona virus disease (Covid-19) dilarang adanya kerumunan massa.

Evaluasi lain yang perlu dikemukakan bahwa dalam penyaluran sembako belum merata. Hal tersebut dikemukakan warga miskin yang tidak memperoleh bantuan sembako.

Hal tersebut merupakan informasi yang sangat penting untuk di cek kembali kebenarannya. Mungkin juga terjadi ditempat lain. Kalau benar, perlu disempurnakan dalam pendistribuan sembako agar mereka yang berhak memperoleh paket sembako diberikan supaya merata dan adil.

Dukungan Total

Persoalan lain yang penting di evaluasi dalam pelaksanaan PSBB adalah dukungan pemerintah pusat tidak total, tetapi “setengah hati.”

Setidaknya 3 (tiga) indikator untuk memastikan bahwa dukungan pemerintah pusat terhadap pelaksanaan PSBB penting dievaluasi.

Pertama, pemberian izin kepada Ojol (ojek online) oleb Kementerian Perhubungan RI untuk membawa penumpang. Hal tersebut bertentangan izin dari Kementerian Kesehatan RI kepada Pemerintah Provinsi DKI dalam pemberlakuan PSBB di DKI bahwa untuk mencegah penularan Covid-19, Ojol tidak boleh membawa penumpang.

Keputusan dua kementerian yang saling berlawanan telah menciptakan kebingunan dan ketidakpastian dalam tataran operasional PSBB dan meruntuhkan semangat dalam menyukseskan pelaksanaan PSBB.

Kedua, membolehkan bus Angkutan Antar Provinsi (AKAP) memasuki DKI Jakarta oleh Kementerian Perhubungan RI. Pada hal Gubernur DKI Jakarta telah mengirim surat kepada Kementerian Perhubungan RIbbahwa dalam rangka pelaksanaan PSBB supaya Angkutan Antar Provinsi (AKAP) di stop untuk sementara waktu, tapi tidak direspon secara baik. Bahkan membiarkan AKAP beroperasi seperti biasa.

Ketiga, Kereta api (KRL) telah diusulkan Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Banten supaya distop untuk sementara untuk menyukseskan PSBB, tetapi usul tersebut ditolak Kementerian Perhubungan RI.

Berdasarkan 3 (tiga) indikator tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa pemerintah pusat tidak memberi dukungan total kepada Provinsi DKI Jakarta untuk menyukseskan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta.

Saran dan komentar? silahkan reply di twitter status dibawah ini (click logo biru dan reply).

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search