Analisis Sosiologis PSBB: Tantangan dan Potensi Kegagalan #PSBBDay9

 Di Covid-19, Opini

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta sudah dilaksanakan selama 9 hari.

Saya apresiasi mayoritas warga DKI (sekitar 70%) taat pada ketentuan pemberlakuan PSBB yang diminta oleh pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta seperti tinggal di rumah #StayAtHome pakai masker kalau keluar rumah, tidak berkerumun, rajin cuci tangan dan sebagainya.

Walaupun mayoritas warga DKI taat pada ketentuan PSBB yang dikeluarkan pemerintah daerah Provinsi DKI, akan tetapi Gubernur, Wakil Gubernur dan seluruh jajaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih menghadapi tantangan besar dalam menyukseskan PSBB di DKI Jakarta.

Tantangan Yang Dihadapi

Secara sosiologis, Gubernur, Wakil Gubernur dan seluruh jajaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih menghadapi tantangan.

Pertama, masih cukup besar warga DKI (sekitar 30%) yang masih harus disadarkan agar mematuhi secara konsisten ketentuan PSBB.

Penyadaran masyarakat perlunya mematuhi ketentuan PSBB amat penting karena untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, sangat ditentukan oleh peran masyarakat. Makin tinggi ketaatan masyarakat terhadap ketentuan PSBB, makin besar peluang keberhasilan memutus penyebaran Covid-19.

Dampak lebih jauh, covid-19 segera bisa diatasi, ekonomi segera bisa recovery dan masyarakat bisa kembali hidup normal. Sebaliknya, makin rendah partisipasi masyarakat untuk menyukseskan PSBB makin luas penyebaran Corona dan makin banyak yang meninggal dunia serta lama penderitaan masyarakat karena ekonomi akan terus terpuruk.

Kedua, terus berdatangannya masyarakat dari berbagai daerah tiap hari di Jakarta. Hal tersebut lebih menambah kompleksitas dalam melawan dan mencegah penyebaran Covid-19 karena tiap hari warga yang tinggal di Depok, Bekasi, Tangerang, Bogor, Serpong dan sebagainya masih memenuhi KRL (Kereta Api) masuk Jakarta.

Selain itu, mereka yang datang ke Jakarta melalui transportasi darat, laut dan udara, bisa membawa corona virus disease- Covid-19 ke Jakarta atau sebaliknya membawa pulang corona ke daerah masing-masing.

Ketiga, DPRD DKI sejatinya menurut UU Pemerintahan Daerah adalah bagian dari Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. Konsekuensinya, seluruh anggota DPRD DKI harus bekerjasama dengan Gubernur, Wakil Gubernur dan seluruh jajaran Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam melawan dan mencegah penyebaran Covid-19 di DKI Jakarta.

Keempat, pemerintah pusat harus total mendukung dan menyukseskan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta dan darerah lain.

Menurut saya, tingkat keberhasilan PSBB tidak akan maksimal dan bahkan akan gagal jika rekomendasi para pakar dalam bidang kedokteran dan epidemologi tidak menjadi rujukan dalam pembuatan kebijakan.

Lockdown atau karantina wilayah merupakan rekomendasi para pakar dalam bidang kedokteran dan pakar epidemologi, tetapi yang dipilih PSBB. Tidak masalah, tetapi yang diperlukan adalah keputusan politik yang wajib dilaksanakan seperti yang telah banyak dibicarakan publik seperti Ojol (ojek online) tidak boleh bawa penumpang, KRL untuk sementara dihentikan operasionalnya ke Jakarta, begitu juga Angkutan Antar Provinsi.

Ada resiko ekonomi jika Jakarta dijadikan kota tertutup untuk sementara waktu, tetapi Covid-19 bisa segera diatasi. Akan tetapi, jika kebijakan mau dua-duanya berhasil yaitu ekonomi rakyat tidak terganggu dan PSBB berhasil, saya tidak percaya bisa berhasil.

Saat ini ekonomi Indonesia sudah terpuruk dan ada potensi PSBB gagal. Jika PSBB gagal, maka resikonya sangat besar karena dua beban bakal dipikul bangsa Indonesia yaitu ekonomi Indonesia semakin terpuruk dan kematian anak bangsa akan merajalela.

Semoga Allah melindungi bangsa Indonesia dari musibah yang tidak sanggup dipikul. Aamiin.

Saran dan komentar? silahkan reply di twitter status dibawah ini (click logo biru dan reply).

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search