Analisis Sosiologis PSBB: Presiden Larang Mudik dan Persaingan Membagi Sembako #PSBBDay11

 Di Covid-19, Opini

Setelah terjadi diskursus di dalam masyarakat dan pemerintah mengenai mudik lebaran, akhirnya Presiden Jokowi pada 21 April 2020 pukul 11.00 wib mengumumkan “mudik lebaran tahun ini dilarang.”

Sebagai sosiolog, saya memberi apresiasi keputusan tersebut karena dampak dari mudik sangat berbahaya sebab mereka yang dari daerah zona merah seperti DKI Jakarta jika kembali ke kampung halaman berpotensi menularkan Covid-19 kepada masyarakat di kampung halamannya.

Sementara di daerah kabupaten terlebih di kecamatan, apalagi di desa, sarana dan prasarana kesehatan serta dokter ahli masih terbatas jumlahnya.

Jika mudik lebaran dan terjadi penularan Covid-19 secara masif di daerah, maka akan sangat sulit diatasi. Oleh karena itu, kita patut bersyukur dan wajib kita dukung serta sukseskan larangan mudik lebaran tahun ini.

Persaing Dengan Daerah

Semua menyadari dampak wabah Covid-19 semakin menyulitkan kehidupan rakyat jelata (wong cilik) karena memberi dampak ekonomi yang dahsyat.

Apalagi setelah pemerintah mengumumkan darurat corona, kemudian disusul pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta yang kemudian diikuti daerah lain.

Konsekuensi pemberlakuan PSBB, pemerintah berkewajiban memberi jaminan hidup bagi masyarakat miskin dan rentan miskin selama masa PSBB.

Di DKI Jakarta misalnya, satu hari sebelum pemberlakuan PSBB, sudah dilakukan pembagian sembako. Kita apresiasi adanya pembagian sembako yang jumlah total diberikan kepada masyarakat miskin dan rentan miskin sebesar Rp 1,2 juta perbulan. Demikian juga Provinsi Jawa Barat sudah memberikan bantuan sembako kepada masyarakat miskin dan rentan miskin senilai Rp 600.000/bulan.

Agak mengherankan, pemerintah pusat pada 21 April 2020 melakukan hal yang sama, membagi sembako kepada masyarakat miskin dan rentan miskin yang sudah diberi paket sembako oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pembagian sembako akan dilakukan di Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi).

Dari perspektif rakyat jelata, mereka pasti senang karena mendapat sembako double dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat.

Akan tetapi menurut saya tidak sepatutnya dilakukan. Pertama, pemerintah hanya satu. Pemerintah Provinsi merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat.

Pemerintah pusat dan daerah mempunyai hubungan kewenangan yang saling melengkapi satu sama lain. Sebagai contoh, pembagian sembako kepada masyarakat. Kalau pemerintah daerah sudah melakukan pembagian sembako, pemerintah pusat tidak perlu melakukannya lagi, begitu pula sebaliknya karena timpang tindih.

Kedua, hubungan pemerintah pusat dan daerah adalah hubungan fungsional menyangkut atas pembagian tugas dan kewenangan yang mesti dijalankan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance).

Ketiga, pemerintah pusat dan daerah harus bekerjasama melayani masyarakat. Jangan ada kesan seolah pemerintah pusat dengan daerah bersaing. Apalagi dalam menghadapi wabah Covid-19.

Sebelum mengakhiri tulisan ini, saya usul supaya pemerintah pusat memberi BLT (Bantuan Langsung Tunai) kepada masyarakat miskin selama masa PSBB. Saya juga sarankan agar dihentikan bantuan sembako dan diganti dengan BLT yang diberikan tiap bulan selama masa PSBB.

Terakhir saya berharap supaya jargon “Bersatu Melawan Covid-19” kita wujudkan agar Covid-19 segera berakhir di Jakarta dan Indonesia.

Saran dan komentar? silahkan reply di twitter status dibawah ini (click logo biru dan reply).

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search