Musni Umar Socmed

Search

Di luar hujan, di dalam rindu. Apa kotamu juga hujan? Apa kamu juga rindu? #jakarta - IG ariyoly_putra18

Covid-19

Analisis Sosiologis PSBB: Presiden Larang Mudik dan Persaingan Membagi Sembako #PSBBDay11

Presiden Jokowi pada 21 April 2020 pukul 11.00 wib mengumumkan “mudik lebaran tahun ini dilarang.”

Setelah terjadi diskursus di dalam masyarakat dan pemerintah mengenai mudik lebaran, akhirnya Presiden Jokowi pada 21 April 2020 pukul 11.00 wib mengumumkan “mudik lebaran tahun ini dilarang.”

Sebagai sosiolog, saya memberi apresiasi keputusan tersebut karena dampak dari mudik sangat berbahaya sebab mereka yang dari daerah zona merah seperti DKI Jakarta jika kembali ke kampung halaman berpotensi menularkan Covid-19 kepada masyarakat di kampung halamannya.

Sementara di daerah kabupaten terlebih di kecamatan, apalagi di desa, sarana dan prasarana kesehatan serta dokter ahli masih terbatas jumlahnya.

Jika mudik lebaran dan terjadi penularan Covid-19 secara masif di daerah, maka akan sangat sulit diatasi. Oleh karena itu, kita patut bersyukur dan wajib kita dukung serta sukseskan larangan mudik lebaran tahun ini.

Persaing Dengan Daerah

Semua menyadari dampak wabah Covid-19 semakin menyulitkan kehidupan rakyat jelata (wong cilik) karena memberi dampak ekonomi yang dahsyat.

Apalagi setelah pemerintah mengumumkan darurat corona, kemudian disusul pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta yang kemudian diikuti daerah lain.

Konsekuensi pemberlakuan PSBB, pemerintah berkewajiban memberi jaminan hidup bagi masyarakat miskin dan rentan miskin selama masa PSBB.

Di DKI Jakarta misalnya, satu hari sebelum pemberlakuan PSBB, sudah dilakukan pembagian sembako. Kita apresiasi adanya pembagian sembako yang jumlah total diberikan kepada masyarakat miskin dan rentan miskin sebesar Rp 1,2 juta perbulan. Demikian juga Provinsi Jawa Barat sudah memberikan bantuan sembako kepada masyarakat miskin dan rentan miskin senilai Rp 600.000/bulan.

Agak mengherankan, pemerintah pusat pada 21 April 2020 melakukan hal yang sama, membagi sembako kepada masyarakat miskin dan rentan miskin yang sudah diberi paket sembako oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pembagian sembako akan dilakukan di Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi).

Dari perspektif rakyat jelata, mereka pasti senang karena mendapat sembako double dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat.

Akan tetapi menurut saya tidak sepatutnya dilakukan. Pertama, pemerintah hanya satu. Pemerintah Provinsi merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat.

Pemerintah pusat dan daerah mempunyai hubungan kewenangan yang saling melengkapi satu sama lain. Sebagai contoh, pembagian sembako kepada masyarakat. Kalau pemerintah daerah sudah melakukan pembagian sembako, pemerintah pusat tidak perlu melakukannya lagi, begitu pula sebaliknya karena timpang tindih.

Kedua, hubungan pemerintah pusat dan daerah adalah hubungan fungsional menyangkut atas pembagian tugas dan kewenangan yang mesti dijalankan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance).

Ketiga, pemerintah pusat dan daerah harus bekerjasama melayani masyarakat. Jangan ada kesan seolah pemerintah pusat dengan daerah bersaing. Apalagi dalam menghadapi wabah Covid-19.

Sebelum mengakhiri tulisan ini, saya usul supaya pemerintah pusat memberi BLT (Bantuan Langsung Tunai) kepada masyarakat miskin selama masa PSBB. Saya juga sarankan agar dihentikan bantuan sembako dan diganti dengan BLT yang diberikan tiap bulan selama masa PSBB.

Terakhir saya berharap supaya jargon “Bersatu Melawan Covid-19” kita wujudkan agar Covid-19 segera berakhir di Jakarta dan Indonesia.

Saran dan komentar? silahkan reply di twitter status dibawah ini (click logo biru dan reply).

Baca Juga

Covid-19

Koalisi baru bersama UMNO, PAS dan lain-lain membentuk Perikatan Nasional (PN) untuk memerintah Malaysia. Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong setelah berkonsultasi dengan seluruh anggota...

Covid-19

Tidak ada yang mengira Muhammad Suaib Didu, yang baru berumur 55 tahun meninggal dunia begitu cepat karena beberapa waktu lalu, ditemani Dr. Muhammad Sulhan,...

Covid-19

Tahun 2020 sebagai tahun kesedihan dan tahun yang amat sulit bagi sebagian warga DKI Jakarta, bangsa Indonesia, dan bangsa-bangsa lain di dunia telah dilewati.

Covid-19

Saya kemukakan tahun 2020 merupakan tahun kesedihan karena hampir semua negara di dunia termasuk Indonesia diserang pandemi Covid-19.

Covid-19

Universitas Ibnu Chaldun Jakarta bukan saja bisa survive (bertahan) ditengah badai Covid-19, tetapi bisa bangkit dan maju.

Covid-19

Program Studi Perbankan Syariah Universitas Ibnu Chaldun Jakarta pada 12 Desember 2020 telah menyelenggarakan Webinar dengan tema "Peran Perbankan Syariah Dalam Membantu UMKM Dimasa...

Covid-19

Prof. Mahfud MD, Menko Polhukam RI mengatakan, tak ada sanksi pidana bagi yang melanggar protokol kesehatan ataupun tidak ikut dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Covid-19

Dunia juga menghadapi ketidak-pastian dalam bidang ekonomi sehingga memberi pengaruh negatif kepada kehidupan sosial, pendidikan dan sebagainya.