Connect with us

#ILCKrisisMengancam - IG indonesialawyersclub

Covid-19

Mundurlah Pejabat Publik Jika Tidak Berani Terima Resiko, Respon Terhadap Misbakhun Narsum ILC TV ONE #ILCKrisisMengancam

Karena sebagai anggota DPR RI dari partai Golkar, tentu mewakili kepentingan penguasa.

Misbakhun, Anggota DPR RI dari Partai Golkar adalah salah satu narasumber yang diundang ILC TV ONE (21/4) untuk menyampaikan pandangan di ILC yang mengambil tema “Corona: Setelah Wabah, Krisis Mengancam.”

Saya menyimak dengan baik yang dikemukakan Misbakhun. Dia menyampaikan pandangan dengan runut dan sangat baik.

Akan tetapi ketika dia memberi respon terhadap Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pada tanggal 31 Maret 2020, pandangannya nampak bias. Hal itu dapat dipahami karena sebagai anggota DPR RI dari partai Golkar, tentu mewakili kepentingan penguasa.

Oleh karena, Partai Golkar adalah salah satu anggota koalisi yang mendukung dan mencalonkan Jokowi-Ma’ruf Amin dalam Pemilu Presiden 2019.

Tidak Dihukum

Misbakhun memberi alasan bahwa berdasarkan pengalaman sewaktu terjadi krisis, banyak pejabat di jajaran pengambil kebijakan di sektor moneter yang harus berurusan dengan aparat penegak hukum. Bahkan banyak yang dihukum.

Misbakhun memberi contoh Sri Mulyani, Menteri Keuangan RI saat itu, terpaksa mengundurkan diri karena dituduh terlibat dalam kasus hukum ketika mengambil keputusan, kemudian dilantik menjadi Direktur Bank Dunia.

Untuk mencegah terulangnya kasus semacam itu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2020. Tujuannya antara lain dalam keadaan darurat, mereka yang mengeluarkan kebijakan di sektor moneter untuk menyelamatkan ekonomi negara dilindungi keselamatan mereka dari gugatan hukum.

Menurut saya, setiap Undang-Undang, Peraturan termasuk PERPPU mesti ada sanksi hukum. Tujuannya, pertama, sebagai pedoman atau petunjuk dalam melaksanakan sesuatu supaya tidak melanggar hukum.

Kedua, untuk mengingatkan supaya dalam mengambil keputusan dalam rangka melaksanakan tugas harus hati-hati karena setiap keputusan yang merugikan negara dan bangsa, mengandung konsekuensi hukum.

Ketiga, untuk memberi pelajaran jika mengeluarkan suatu keputusan tidak menguntungkan pribadi, keluarga, kolega atau pihak lain, dapat dituntut secara hukum.

Keempat, memberi efek jera bagi pelanggar hukum supaya tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.

Keadaan Darurat

Dalam keadaan darurat seperti Covid-19 boleh mengambil keputusan dengan membolehkan yang dilarang.

Akan tetapi menurut saya tidak boleh membuat peraturan (Perppu) untuk melindungi diri dari sanksi hukum kalau berbuat melanggar hukum dalam mengambil keputusan.

Oleh karena, sangat berpotensi Perppu yang dibuat, dimanfaatkan pihak lain misalnya atasan yang dipengaruhi kekuatan luar, memaksa otoritas moneter membuat keputusan yang menguntungkan mereka dan merugikan negara dan bangsa.

Otoritas moneter dibawah tekanan atasan yang dipengaruhi oleh pihak lain, dalam keadaan terpaksa berani mengeluarkan suatu keputusan yang berpotensi merugikan negara dan bangsa karena tidak akan dihukum di bawah Perppu.

Dalam keadaan darurat banyak kekuatan bermain untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya, menyelamatkan bisnis dan kedudukan serta segala macam kepentingan.

Untuk mencegah moral hazard yang memanfaatkan keadaan darurat, maka negara dan bangsa harus dilindungi. Salah satu bentuk dan cara memberi perlindungan kepada negara dan bangsa ialah membuat aturan dan sanksi hukum yang tegas, bukan sebaliknya meniakan sanksi hukum agar pemimpin pemerintahan dan pemegang otoritas moneter sangat hati-hati membuat keputusan yang berpotensi merugikan negara dan bangsa karena resikonya bisa masuk penjara.

Jika tidak mau dan tidak berani mengambil resiko, maka mundurlah dari jabatan yang dipegang karena pasti banyak anak bangsa yang memiliki kepakaran dalam bidang ekonomi dan mempunyai nasionalisme tinggi serta berani mempertaruhkan jiwa raganya untuk menyelamatkan Indonesia.

Saran dan komentar? silahkan reply di twitter status dibawah ini (click logo biru dan reply).

Baca Juga

Covid-19

Pemerintah pusat mengumumkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 diperpanjang hingga 16 Agustus 2021. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dengan akronim PPKM merupakan perubahan...

Covid-19

Sudah sering saya kemukakan bahwa kita gagal melindungi seluruh bangsa Indonesia sesuai amanat pembukaan UUD 1945. Sebagai bukti, kasus kematian harian akibat Covid-19, tiap...

Covid-19

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan bahwa Covid-19 belum selesai. Kalau positif rate bisa 5% insya Allah kita masuk zona aman.

Covid-19

PPKM Level 4 akan berakhir pemberlakuannya pada 2 Agustus 2021. Kita belum tahu apakah PPKM Level 4 akan dilanjutkan atau di stop, kita tunggu...

Covid-19

Setidaknya ada lima alasan pentingnya PPKM diperpanjang: Pertama, Covid-19 belum bisa dikendalikan. Jumlah yang meninggal masih sangat banyak.

DKI Jakarta

Melalui kolaborasi, yakin rakyat Indonesia dan warga DKI Jakarta dapat atasi Covid-19 yang semakin berbahaya.

Covid-19

Pada 22 Juli 2021, saya dan Arteria Dahlan, Anggota DPR RI dari PDIP berdiskusi tentang Covid yang gonta-ganti namanya dan tidak kunjung selesai. Karni...

Covid-19

Penuhi kebutuhan pangan mereka selama PPKM Darurat diberlakukan. Jika tidak, maka PPKM sulit sukses kalau kebutuhan dasar rakyat yaitu "pangan" dalam bentuk sembako tidak...