Narapidana Dibebaskan: Menteri Hukum dan HAM Digugat di Pengadilan

 Di Covid-19, Opini, Sosial

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Prof. Yasonna Laoly, Ph.D telah digugat di Pengadilan Negeri Surakarta terkait narapidana asimilasi yang kembali melakukan kejahatan setelah dibebaskan.

Media memberitakan bahwa Kementerian Hukum dan HAM telah membebaskan 35.676 napi demi cegah penyebaran corona (Detiknews, Rabu, 08 Apr 2020 11.40 wib).

Seiring dengan pembebasan napi dari penjara, marak terjadi kejahatan di masyarakat. Publik
mengaitkan maraknya kejahatan karena adanya pembebasan narapidana, apalagi ada perampokan dan pelakunya antara lain napi yang baru dibebaskan dari penjara.

Kejahatan Meningkat

Peningkatan kejahatan di masyarakat tidak sepenuhnya benar menurut persepsi masyarakat karena ada pembebasan narapidana.

Peningkatan kejahatan dimasyarakat belakangan ini, merupakan kombinasi akibat pembebasan narapidana dengan kondisi masyarakat yang banyak mengalami kesulitan ekonomi akibat Covid-19.

Akan tetapi, faktor yang dominan maraknya kejahatan dimasyarakat ialah kondisi masyarakat Indonesia yang mengalami kesulitan ekonomi. Amat banyak buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) atau dirumahkan, sehingga bertambah ramai masyarakat yang hidup susah.

Secara kebetulan ada pembebasan narapidana marak kejahatan. Menurut saya, tanpa pembebasan narapidana akan tetap marak kejahatan karena akibat wabah Covid-19 banyak yang hidup semakn susah.

Apresiasi Adanya Gugatan

Sebagai sosiolog, saya apresiasi adanya gugatan terhadap Menteri Hukum dan HAM dan jajarannya.

Ada 5 alasan saya memberi apresiasi terhadap gugatan di pengadilan yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM dan jajarannya.

Pertama, untuk menguji keabsahan secara hukum atas pembebasan napi.

Kedua, untuk mengetahui alasan secara yuridis dan sosiologis pembebasan para napi.

Ketiga, untuk meminta pertanggungjawaban sehubungan pembebasan napi kemudian mereka melakukan kembali kejahatan karena tidak ada pembinaan berkelanjutan.

Keempat, untuk mengundang partisipasi publik sehubungan dengan gugatan hukum kepada Menteri Hukum dan HAM dan jajarannya.

Kelima, untuk memberi pelajaran kepada pejabat publik bahwa setiap keputusan yang mau diambil harus dipertimbangkan secara matang berdasarkan hukum dan kepentingan publik.

Semoga proses hukum di pengadilan menghadirkan keadilan dan kebenaran.

Saran dan komentar? silahkan reply di twitter status dibawah ini (click logo biru dan reply).

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search