Connect with us

kawat penjara - unsplash fakurian

Covid-19

Narapidana Dibebaskan: Menteri Hukum dan HAM Digugat di Pengadilan

Saya memberi apresiasi terhadap gugatan di pengadilan yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM dan jajarannya.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Prof. Yasonna Laoly, Ph.D telah digugat di Pengadilan Negeri Surakarta terkait narapidana asimilasi yang kembali melakukan kejahatan setelah dibebaskan.

Media memberitakan bahwa Kementerian Hukum dan HAM telah membebaskan 35.676 napi demi cegah penyebaran corona (Detiknews, Rabu, 08 Apr 2020 11.40 wib).

Seiring dengan pembebasan napi dari penjara, marak terjadi kejahatan di masyarakat. Publik
mengaitkan maraknya kejahatan karena adanya pembebasan narapidana, apalagi ada perampokan dan pelakunya antara lain napi yang baru dibebaskan dari penjara.


https://twitter.com/idntodaydotco/status/1254465075219517444

Kejahatan Meningkat

Peningkatan kejahatan di masyarakat tidak sepenuhnya benar menurut persepsi masyarakat karena ada pembebasan narapidana.

Peningkatan kejahatan dimasyarakat belakangan ini, merupakan kombinasi akibat pembebasan narapidana dengan kondisi masyarakat yang banyak mengalami kesulitan ekonomi akibat Covid-19.

Akan tetapi, faktor yang dominan maraknya kejahatan dimasyarakat ialah kondisi masyarakat Indonesia yang mengalami kesulitan ekonomi. Amat banyak buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) atau dirumahkan, sehingga bertambah ramai masyarakat yang hidup susah.

Secara kebetulan ada pembebasan narapidana marak kejahatan. Menurut saya, tanpa pembebasan narapidana akan tetap marak kejahatan karena akibat wabah Covid-19 banyak yang hidup semakn susah.

Apresiasi Adanya Gugatan

Sebagai sosiolog, saya apresiasi adanya gugatan terhadap Menteri Hukum dan HAM dan jajarannya.

Ada 5 alasan saya memberi apresiasi terhadap gugatan di pengadilan yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM dan jajarannya.

Pertama, untuk menguji keabsahan secara hukum atas pembebasan napi.

Kedua, untuk mengetahui alasan secara yuridis dan sosiologis pembebasan para napi.

Ketiga, untuk meminta pertanggungjawaban sehubungan pembebasan napi kemudian mereka melakukan kembali kejahatan karena tidak ada pembinaan berkelanjutan.

Keempat, untuk mengundang partisipasi publik sehubungan dengan gugatan hukum kepada Menteri Hukum dan HAM dan jajarannya.

Kelima, untuk memberi pelajaran kepada pejabat publik bahwa setiap keputusan yang mau diambil harus dipertimbangkan secara matang berdasarkan hukum dan kepentingan publik.

Semoga proses hukum di pengadilan menghadirkan keadilan dan kebenaran.

Saran dan komentar? silahkan reply di twitter status dibawah ini (click logo biru dan reply).

Baca Juga

Covid-19

PPKM Level 4 akan berakhir pemberlakuannya pada 2 Agustus 2021. Kita belum tahu apakah PPKM Level 4 akan dilanjutkan atau di stop, kita tunggu...

Covid-19

Setidaknya ada lima alasan pentingnya PPKM diperpanjang: Pertama, Covid-19 belum bisa dikendalikan. Jumlah yang meninggal masih sangat banyak.

DKI Jakarta

Melalui kolaborasi, yakin rakyat Indonesia dan warga DKI Jakarta dapat atasi Covid-19 yang semakin berbahaya.

Covid-19

Pada 22 Juli 2021, saya dan Arteria Dahlan, Anggota DPR RI dari PDIP berdiskusi tentang Covid yang gonta-ganti namanya dan tidak kunjung selesai. Karni...

Covid-19

Penuhi kebutuhan pangan mereka selama PPKM Darurat diberlakukan. Jika tidak, maka PPKM sulit sukses kalau kebutuhan dasar rakyat yaitu "pangan" dalam bentuk sembako tidak...

Covid-19

Setelah Covid-19 menghantam Indonesia mulai Maret 2020 sampai Juli 2021, nampaknya skala prioritas yang super urgent ialah penyelamatan nyawa dengan high priority pada kesehatan...

Covid-19

Karena masih suasana Covid-19 pada Idul Adha 1442H ini, umat Islam yang sudah siap melaksanakan ibadah haji di Mekah, kembali di urungkan tahun ini.

Covid-19

Covid-19 dan variannya sudah menjangkiti rakyat di seluruh Indonesia. Tidak ada provinsi yang bebas dari Covid-19. Tren peningkatan positif Covid-19 rakyat Indonesia terus meningkat...