Perbudakan WNI Dikapal Ikan China: Pelakunya Harus Diseret ke Mahkamah Pelanggar HAM Berat

 In Opini, Sosial, Top

Cerita para Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia yang bekerja di kapal ikan China Long Xing 629 kepada BBC News Indonesia sangat menyedihkan.

Cerita tersebut dapat disimpulkan bahwa mereka telah diperlakukan bagaikan budak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perbudakan adalah sistem segolongan manusia yang dirampas kebebasan hidupnya untuk bekerja guna kepentingan golongan yang lain.

Indikator ABK Indonesia telah diberlakukan tak obahnya budak antara lain:

Pertama, diberi waktu untuk istirahat hanya 3 jam perhari dan untuk makan 10 menit. Mereka bekerja mulai pukul 11 siang sampai 4 dan 5 pagi. Setiap hari begitu.

Kedua, diperlakukan diskriminatif. Diberi makan dibedakan. Makan ikan untuk umpan ikan.

Ketiga, diberlakukan tidak manusiawi. Dipaksa kerja rodi dengan makanan tanpa gizi yang memadai.

Dampaknya 3 orang ABK Indonesia meninggal dunia. Pada hal mereka masih muda. Lebih memprihatinkan karena mayatnya dibuang (dilarung) di tengah laut.

Perbudakan Terhadap Bangsa Indonesia

Perlakuan negatif terhadap ABK Indonesia oleh nakoda kapal ikan China sungguh sangat memprihatinkan.

Pertama, hak asasi manusia ABK Indonesia yang bekerja di kapal ikan China tidak ada sebagaimana layaknya seorang pekerja.

Kedua, mereka bekerja sangat keras, tetapi tidak dibayarkan gajinya tepat waktu.

Ketiga, tidak ada jam kerja, sesuka nakhoda kapal mempekerjakan mereka.

Atas dasar itu, nakhoda kapal telah melanggar Hak Asasi manusia, dan pelakunya layak dibawa di mahkamah sebagai pelanggar HAM berat.

Cegah Tidak Terulang

Perlakuan terhadap ABK Indonesia oleh nakhoda kapal ikan China harus dicegah agar tidak terulang.

Pertama, para ABK Indonesia sebaiknya menghindari bekerja pada kapal ikan China.

Kedua, Para ABK Indonesia sebelum bekerja di luar negeri harus ada perjanjian kerja dengan calon majikan yang memuat syarat-syarat kerja secara terperinci termasuk jam kerja.

Ketiga, ABK Indonesia yang mau bekerja diluar negeri sebaiknya dikirim secara resmi oleh pemerintah atau asosiasi yang terdaftar sebagai pengirim tenaga kerja. Jika terjadi sesuatu yang merugikan ABK Indonesia ada yang dimintai pertanggungjawaban.

Keempat, ABK Indonesia yang bekerja dari sebuah kapal di satu negara harus melapor ke Keduataan Besar Republik Indonesia (KBRI). Jika terjadi sesuatu yang merugikan ABK Indonesia dapat segera dibantu.

Akhirnya kita minta kepada Menteri Luar Negeri Republik Indonesia untuk menuntaskan pertolongan kepada para ABK Indonesia dengan meminta pemerintah RRC untuk bertanggungjawab terhadap pembayaran gaji para ABK Indonesia.

Oleh karena persoalan yang dialami para ABK Indonesia merupakan pelanggaran HAM berat, maka untuk memberi efek jera bagi pelakunya dan untuk memberi pelajaran kepada semua pihak supaya kasus tersebut di bawa ke mahkamah untuk diadili sebagai pelanggar HAM berat.

Saran dan komentar? silahkan reply di twitter status dibawah ini (click logo biru dan reply).

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search