Pesangon dan THR Ditengah Pandemi Covid-19

 In Covid-19, Dunia Usaha, Opini, Sosial

Saya dan keluarga melakukan karantina di rumah. Kalau tidak terpaksa kami tidak keluar rumah. Saya hanya ke kampus Universitas Ibnu Chaldun pada akhir bulan.

Kemarin saya diajak isteri ke bank di ITC Farmawati, ternyata semua tutup. Satu-satunya yang dibuka adalah super market Hari Hari.

Oleh karena saya pernah 7 tahun bekerja di perusahaan swasta dan pabrik dan berpengalaman menangani masalah perburuhan (tenaga kerja), saya membayangkan beratnya keadaan para tenaga kerja yang dirumahkan.

Begitu juga saya membayangkan kondisi majikan yang mempunyai banyak tenaga kerja (buruh, karyawan).

Menjelang Hari Raya Idul Fitri, mereka menuntut Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji bulan berjalan.

Dalam keadaan normal, perusahaan beroperasi seperti biasa, tidak terlalu masalah untuk membayar gaji dan THR.

Akan tetapi dalam keadaan darurat Covid-19, majikan kelimpungan apalagi tenaga kerja (buruh). Majikan dituntut tidak hanya membayar gaji dan THR, tetapi membayar pajak, biaya listrik, telepon, bunga di bank dan sebagainya.

Pesangon Buruh

Dampak Covid-19, banyak buruh yang di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Mereka yang buruh harian, perusahaan tidak beroperasi, mereka langsung dikeluarkan tanpa pesangon.

Akan tetapi buruh kontrak. Sangat tergantung perjanjian kontrak yang dibuat antara majikan dengan buruh atau serikat buruh.

Yang jadi masalah PHK buruh atau karyawan tetap, mereka harus diberi pesangon sesuai undang-undang tenaga kerja.

THR Buruh (Karyawan)

Dalam suasana Covid-19, walaupun telah diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) masih ribuan perusahaan yang terus beroperasi dengan izin Menteri Perindustrian RI.

Kalau perusahaan tetap beroperasi, berarti masih menerima order (pesanan). Jika pesanan yang diterima bisa di supply dan pembayaran berjalan lancar, maka THR dan gaji bulan Mei dipastikan dibayar lancar.

Akan tetapi, karena covid-19, bisa saja perusahaan tetap beroperasi secara normal, tetapi pembayaran dari customer mengalami hambatan, sehingga perusahaan bisa mengalami kesulitan untuk membayar THR dan gaji bulan berjalan.

Paling berat dihadapi adalah perusahaan yang beroperasi seperti hotel, restoran dan sebagainya hanya merumahkan karyawannya (tidak melakukan PHK), tetapi majikan tidak mempunyai kemampuan membayar gaji secara penuh apalagi THR.

Menghadapi masalah semacam itu, diperlukan perundingan antara majikan atau yang mewakili dengan pihak buruh (pimpinan serikat buruh) perusahaan.

Kesimpulan

Dampak Covid-19 sangat berat dihadapi oleh sebagian besar majikan dan paling menderita adalah para buruh.

Mereka yang dirumahkan, ada yang dapat gaji penuh, setengah, seperempat dari gaji dan bahkan ada tidak diberi gaji karena kondisi perusahaan.

Menurut saya, karyawan yang dirumahkan atau disuruh bekerja di rumah (Work From Home/WFH) harus diberi THR walaupun hanya 50%.

Kemudian mereka yang di PHK dengan alasan perusahaan mengalami kesulitan akibat Covid-19, tetap harus dibayarkan pesangan mereka sesuai ketentuan perundangan yang berlaku

Semoga Covid-19 segera berakhir. Mereka yang di rumahkan segera bisa kembali bekerja dan yang di PHK segera bisa kembali mencari pekerjaan atau membuka usaha sendiri.

Moga-moga tulisan ini memberi manfaat bagi majikan dan para buruh/karyaran.

Saran dan komentar? silahkan reply di twitter status dibawah ini (click logo biru dan reply).

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search