BPJS Kesehatan Naik: Rakyat Marah?

 Di Covid-19, Opini, Sosial, Top

Semua protes keras dan marah naiknya iuran BPJS Kesehatan. Din Syamsuddin menilai, keputusan menaikkan kembali iuran BPJS Kesehatan di tengah pandemi corona adalah bentuk kezaliman yang nyata. Dia desak pemerintah batalkan kebaikan iuran BPJS Kesehatan (Liputan6, 16 Mei 2020)

Sementara itu, FX Hadi Rudyatmo, walikota Solo mengatakan bingung Jokowi naikkan iuran BPJS. Dia menganggap, keluarnya Perpres ditengah pandemi corona, dinilai tidak tepat dan terlalu terburu-buru. Rudy meminta supaya ditinjau kembali (Kompas.com, 14 Mei 2020).

Musni Umar, rektor Universitas Ibnu Chaldun menyampaikan prihatin atas naiknya iuran BPJS Kesehatan ditengah pandemi Covid-19. Dia meminta untuk ditinjau kembali (Akurat.co., 14 Mei 2020).

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah mengkaji ulang rencana kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kelas l dan Kelas ll mandiri pada Juli 2020, yang tercantum dalam pasal 34 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (warta ekonomi.co.id., Jum’at 15 Mei 2020).

Mengapa Rakyat Marah?

Rakyat marah dan sangat keras penolakan terhadap kenaikan iuran BPJS Kesehatan, setidaknya disebabkan 3 faktor.

Pertama, kenaikan iuran BPJS Kesehatan momentumnya sangat tidak tepat. Bangsa Indonesia sedang dilanda pandemi covid-19, iuran BPJS dinaikkan.

Kedua, masyarakat kelas menengah yang menjadi pemegang kartu BPJS Kesehatan kelas I dan kelas ll banyak yang mengalami kesulitan ekonomi karena terhimpit Covid-19.

Dalam keadaan sulit, pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan, sehingga banyak yang marah dan menganggap keterlaluan.

Ketiga, Mahkamah Agung (MA) baru membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebelumnya. Pemerintah belum menjalankan putusan MA, sudah membuat Peraturan Presiden yang menaikkan iuran BPJS Kesehatan mencapai 100 persen.

Kesimpulan

Pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan telah menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Reaksi masyarakat sangat keras dan banyak yang marah.

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan dinilai serampangan dan tidak memperhatikan faktor sosial dan ekonomi yang sedang dialami masyarakat akibat Covid-19.

Terakhir, masyarakat sedang sensitif karena sedang mengalami krisis ekonomi, sehingga isu kenaikan iuran BPJS Kesehatan mereka marah dan menolak.

Semoga menjadi pelajaran bagi siapapun yang sedang berkuasa supaya memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya ketika mau mengeluarkan kebijakan.

Saran dan komentar? silahkan reply di twitter status dibawah ini (click logo biru dan reply).

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search