DKI Jakarta dan berbagai daerah telah diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Akan tetapi pelaksanaan PSBB menghadapi kendala. Sebagai contoh di DKI Jakarta, tingkat kedisplinan warga mulai mengendur. Mungkin jenuh 2 bulan lebih #StayAtHome.
Selain itu, tes corona penting ditingkatkan jumlahnya, sehingga menjangkau lebih banyak orang yang di tes.
Kemudian penting diperhatikan, perlunya konsistensi pada aturan PSBB yang telah ditetapkan. Setiap kementerian sebaiknya menghindari dalam membuat peraturan yang antagonistik dengan peraturan kementerian kesehatan sebagai pembuat regulasi yang menjadi rujukan para kepala daerah dalam membuat peraturan pelaksanaan dilapangan.
Kurva virus Corona di Indonesia belum juga menunjukkan tanda-tanda melandai. Malah jumlah kasus baru mencatatkan rekor tertinggi sejauh ini. https://t.co/0vBd8KvZK5
— detikcom (@detikcom) May 20, 2020
Gubernur Anies Baswedan telah perpanjang PSBB di DKI hingga 4 Juni 2020. Artinya PSBB belum selesai. Supaya sukses maka sangat diperlukan contoh dan keteladanan para pemimpin. Jgn seperti kata pepatah "Guru kencing berdiri murid kencing berlari."https://t.co/ugFNSR8HJD
— Musni Umar (@musniumar) May 19, 2020
Arab Saudi memutuskan penerapan lockdown di seluruh wilayah saat perayaan Idul Fitri 1441 H. Lockdown akan diterapkan pada 23-27 Mei 2020. #ArabSaudi #Lockdown https://t.co/vIWvPLchLc
— detikcom (@detikcom) May 18, 2020
Pelaksanaan PSBB
Pelaksanaan PSBB telah menunjukkan keberhasilan dalam menekan penyebaran corona.
Sebagai contoh DKI. Pada awal Maret 2020 tingkat penyebaran Corona cukup besar. Satu orang bisa menyebar sampai 4 orang. Akan tetapi berdasarkan data yang dikemukakan Fakultas Kesehatan Universitas Indonesia bahwa per 17 Mei 2020 tingkat penyebaran Covid-19 telah menurun menjadi 1,11.
Akan tetapi, menurut Gubernur Anies Baswedan, pada bulan Mei 2020 bertepatan Ramadhan ada kecenderungan mulai merambat menaik penyebaran Covid-19. Penyebabnya, karena setiap sore dan malam banyak warga yang keluar rumah.
Menurut Anies, semakin banyak warga yang tinggal dirumah, semakin rendah penyebaran covid-19. Sebaliknya semakin banyak warga keluar rumah, semakin tinggi penyebaran Covid-19.)
Saya apresiasi ketaatan warga DKi dalam mematuhi protokol PSBB dengan tetap #StayAtHome. Dampaknya terus melandai corona di DKi walaupun pd bulan ramadhan agak naik jumlahnya yang terkena Covid-19 karena sore dan malam hari banyak waga keluar rumahhttps://t.co/OhzNeM7NlX
— Musni Umar (@musniumar) May 20, 2020
#Foto Meski masa PSBB masih berlangsung, sejumlah kendaraan mulai kembali memadati lalu lintas Ibu kota selama 2 hari terakhir. Begini penampakannya: https://t.co/Dh8R2XOMIy #PSBB #Kemacetan
Foto: ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja pic.twitter.com/LVeH7zXtqH
— detikcom (@detikcom) May 20, 2020
Pemerintah dianggap aneh dalam menerapkan kebijakan larangan mudik. Banyak hal yang bertolak belakang. #kumparanNEWS https://t.co/5XzGfSyZ7C
— kumparan (@kumparan) May 20, 2020
Desakan Relaksasi
Istilah relaksasi berasal dari bahasa Inggris “relaxation” yang berarti istirahat, persantaian, pengendoran, pelonggaran.
Relaksasi PSBB berarti pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Mengenai pelonggaran PSBB, setidaknya ada dua kekuatan di masyarakat yang “bertempur” yaitu kesehatan dan ekonomi.
Pertama, para pakar kesehatan khususnya epidemologi berpendapat bahwa covid-19 masih jauh dari selesai. Tidak ada yang tahu secara pasti kapan Covud-19 akan berakhir.
Dengan demikian, ancaman Covid-19 masih sangat besar. Oleh karena itu, jangan gegabah, harus hati-hati dalam melakukan relaksasi.
Kedua, para pengusaha banyak yang mendesak supaya dilakukan relaksasi. Menurut mereka, kalau dilakukan relaksasi, ekonomi akan bergerak dan bertumbuh kembali.
Pertanyaannya, bagaimana mengembangkan ekonomi ditengah wabah covid-19.
Tidak mudah menjawabnya karena 3 alasan.
Pertama, tidak ada yang tahu kapan Covid-19 akan berakhir.
Kedua, kalau dilakukan pelonggaran PSBB sementara penularan Covid-19 masih tinggi, khawatir penularan makin tidak terkendali.
Ketiga, kalau mau dilakukan relaksasi PSBB, harus terlebih dahulu mendengar para pakar epidemologi.
Pemerintah Belum Rencanakan Relaksasi PSBB @KemenkesRI https://t.co/vbp8IDVD68 pic.twitter.com/dwcySRKJ7l
— Kemenkes RI (@KemenkesRI) May 19, 2020
https://twitter.com/CNNIndonesia/status/1263101866113552386
PSBB Mau Dilonggarkan, Pemerintah Bantah Menuju Herd Immunity https://t.co/yEuJcVU3I3
— CNN Indonesia (@CNNIndonesia) May 20, 2020
Solusi PSBB
Agar keputusan yang diambil didasarkan data yang tepat, harus dilakukan:
Pertama, PSBB yang sedang dilaksanakan seperti di DKI, harus didorong supaya sukses.
Kedua, harus dilakukan sosialisasi rencana relaksasi PSBB.
Ketiga, sebaiknya mengikuti saran dan rekomendasi para pakar epidemologi dalam menuju relaksasi Covid-19.
Untuk menyuksekan rencana relaksasi PSBB, maka harus dilakukan secara bersama dan terkoordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Saran dan komentar? silahkan reply di twitter status dibawah ini (click logo biru dan reply).
PSBB di DKI telah diperpanjang sampai 4 Juni 2020. Menurut Anies ini penentuan. Kita harus sukseskan PSBB di ibukota agar kita bisa masuk kpd tahap relaksasi dan seterusnya new normal. Ini pandangan saya.https://t.co/qrxyDVdAVg
— Musni Umar (@musniumar) May 20, 2020
Musni Umar adalah Sosiolog dan Rektor Univ. Ibnu Chaldun Jakarta.
