Menolak RUU Sapu Jagat “Omnibus Law” Sebuah Kewajiban

 In Opini, Politik, Top

Sebelum Corona menghantam Indonesia, Fordis ICS Kahmi berencana kerjasama dengan beberapa kampus untuk menggelar diskusi tentang RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Akan tetapi, rencana tersebut ditunda karena pemerintah DKI memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sehingga para senior memilih bekerja di rumah untuk menghindari tertular virus corona.

Namun, RUU Omnibus Law yang sudah disahkan oleh DPR sebagai Program Legislatif Nasional (Proglegnas) terus dibahas. Kita tidak tahu bagaimana anggota DPR bersama pemerintah membahas RUU Omnibus Law karena Menteri Koordinator Perekonomian RI Erlangga Hartarto, yang juga Ketua Umum Partai Golkar mengatakan RUU Omnibus Law sudah disetujui (Tempo.co., Jum’at, 19 Juni 2020)

RUU Sapu Jagat

Rancangan Undang-undang Omnibus Law sering disebut kalau sudah disahkan akan menjadi “Undang-undang sapu jagat.”

Disebut undang-undang sapu jagat karena undang-undang ini bersentuhan dengan berbagai macam topik yang dimaksudkan untuk mengamandemen, memangkas dan atau mencabut sejumlah undang-undang lain.

RUU ini setidaknya ada 5 persoalan yang harus dikritisi.

Pertama, siapa yang membuat naskah akademik, apa alasan sosiologis, alasan yuridis, ekonomi, pertahanan keamanan dan sebagainya, RUU ini dibuat.

Kedua, tertutup – tidak ada diskusi publik yang mengkaji dari berbagai aspek tentang RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Ketiga, dalam pembahasan RUU Omninus Law Cipta Kerja di DPR tidak pernah kita dengar ada berbagai organisasi dan akademisi yang diundang untuk menyampaikan pandangan tentang RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Keempat, di duga RUU ini adalah pesanan para pemodal untuk melindungi kepentingan mereka dalam berinvestasi atau sengaja dibuat sebagai pemancing terhadap investor agar mau berinvestasi di Indonesia karena sudah dibuat UU yang melindungi para investor.

Kelima, RUU ini memberi karpet merah para investor untuk melakukan apa saja yang mereka inginkan. Tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah ialah untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dengan mengabaikan hak buruh, yang menurut Anwar Nasution akan menciptakan perbudakan.

RUU 1028 Halaman

RUU ini diduga keras adalah RUU pesanan, yang patut di duga mempunyai kepentingan besar untuk menguasai Indonesia melalui investasi.

Sebagai perbandingan, RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sudah bertahun-tahun lamanya disusun dan dibahas dengan menghadirkan para pakar, sampai hari ini belum disetujui dan disahkan menjadi UU.

Contoh lain, seorang calon Doktor memerlukan sekurang-kurangnya 3,5 tahun untuk melalukan penelitian dan penulisan disertasi dibawah bimbingan promotor (penyelia). Terjadi diskusi dan perbaikan naskah disertasi secara terus-menerus.

Sepanjang saya alami saat menulis disertasi dan yang saya saksikan saat menguji calon Doktor, saya belum pernah temukan disertasi setebal seperti RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Sebagaimana diketahui, RUU Omnibus Law Cipta Kerja setebal 1028 halaman, tanpa menghadirkan para pakar untuk membahas RUU tersebut di DPR, tidak pernah saya mendengar fraksi-fraksi di DPR membahas RUU Omnibus Law, tiba-tiba ada yang mengatakan bahwa RUU tersebut sudah disetujui.

Sepanjang yang saya ketahui, belum ada RUU di Indonesia seperti RUU Omnibus Law Cipta Kerja setebal 1028 halaman kecuali RUU KUHP.

Pertanyaan saya, bagaimana para anggota DPR membaca, mempelajari, mendalami kata demi kata, kalimat demi kalimat dan pasal demi pasal di dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang luar biasa tebal.

Saya amat khawatir, karena RUU Omnibus Law Cipta Kerja amat tebal, tidak dibaca, dipelajari secara mendalam, apalagi menghayati naskah RUU itu, karena didesak akhirnya disetujui dan disahkan menjadi UU.

Saya kemukakan bahwa secara substantif isi dari RUU Omnibus Law Cipta Kerja, saya duga keras ada agenda “penjajahan ekonomi” oleh para kapitalis yang berkolaborasi dengan penguasa.

Oleh karena itu, untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, sebaiknya RUU ini dibatalkan pembahasannya oleh DPR.

Saran dan komentar? silahkan reply di twitter status dibawah ini (click logo biru dan reply).

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search