Musni Umar Socmed

Search

Celebrating Jakarta's 488th anniversary 2015 Jakarta Brick City - IG #jakartabrickcity

Budaya

Piagam Jakarta, Pancasila dan Keadilan Sosial bagi Umat Islam

Pada 22 Juni 2020 genap 75 tahun Piagam Jakarta. Piagam Jakarta atau Jakarta Charter adalah merupakan hasil keputusan sidang khusus panitia sembilan.

Pada 22 Juni 2020 genap 75 tahun Piagam Jakarta. Piagam Jakarta atau Jakarta Charter adalah merupakan hasil keputusan sidang khusus panitia sembilan.

Panitia sembilan inilah yang menyusun Pembukaan UUD 1945, batang tubuh UUD 1945, penutup UUD 1945 dan penjelasan, yang kemudian batang tubuh UUD 1945 dan penutup UUD 1945 diamandemen pada awal reformasi.

Panitia sembilan juga yang menyusun Pancasila. Adapun isi dan susunan Pancasila menurut panitia sembilan adalah sebagai:

1. Ketoehanan, dengan kewadjiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeloek-pemeloeknya.”
2. Kemanoesiaan jang adil dan beradab
3. Persatoean Indonesia
4. Kerakjatan yang dipimpin hikmat, kebidjaksanaan dalam permoesyawaratan/perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seloeroeh rakyat Indonesia.

Djakarta, 22-6-1945

Panitia sembilan
1. Ir. Soekarno
2. Drs. Mohammad Hatta
3. A.A. Maramis
4. Abikoesno Tjokrosoejono
5. Abdoel Kahar Moezakir
6. H. Agoes Salim
7. Mr Achmad Soebardjo
8. Wahid Hasyim
9. Mr Moehammad Yamin

Jadi Piagam Jakarta adalah merupakan hasil rumusan dan kesepakatan panitia sembilan.

Akan tetapi, pada sidang kedua BPUPKI 18 Agustus 1945 oleh PPKI, istilah Muqaddimah diubah menjadi Pembukaan UUD. Kemudian sila pertama dari Pancasila yang berisi “Kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diganti menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa” oleh Drs. Mohammad Hatta atas usul A.A. Maramis setelah berkonsultasi dengan Teuku Muhammad Hassan, Kasman Singodimedjo dan Ki Bagus Hadikusumo.

Pak Kasman Singodimedjo pernah menjelaskan kepada saya, bahwa dia termasuk yang menolak keras mengganti 7 kata dalam sila pertama dari Pancasila, yaitu Ketoehanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeloek-pemeloeknya.”

Akan tetapi, Pak Kasman Singodimedjo, kemudian menerima 7 kata dalam sila pertama dari Pancasila diganti dengan “Ketoehanan Yang Maha Esa.” Adapun alasannya:

Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, adalah makna dari surat Al Ikhlas dalam Alqur’an (yang dimulai dengan kalimat “Qul huwallahu ahad” katakanlah bahwa Allah itu esa (satu).

Kedua, dalam Alqur’an surat Ali Imran ayat 103, Allah memerintahkan supaya bersatu, jangan bercerai-berai.

Pak Kasman kemudian menegaskan kepada saya, kamu sebagai mahasiswa dan pemuda supaya berjuang. “Kami sudah berjuang semampu kami.”

Mengamalkan Pancasila

Indonesia sudah merdeka hampir 75 tahun. Pancasila hasil rumusan dan kesepakatan panitia sembilan yang sudah diganti sila pertama menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa,” sudah final dan sudah diterima oleh bangsa Indonesia yang mayoritas umat Islam.

Tugas pemerintah, DPR dan lembaga-lembaga negara antara lain:

Pertama, mewujudkan tujuan Indonesia didirikan yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Kedua, mengamalkan Pancasila secara murni dan konsekuen, jangan lagi membuat UU dengan Trisila dan Ekasila.

Ketiga, menegakkan hukum secara adil. Jangan hanya mereka yang kritis terhadap pemerintah yang diberlakukan hukum, sementara pendukung pemerintah bebas dari hukum.

Keempat, bangsa Indonesia terutama umat Islam harus dipersatukan. Ada kesan politik devide et impera dijalankan dengan politik belah bambu, yang lain diangkat setinggi-tingginya, sementara yang kritis ditekan sehebat-hebatnya termasuk menggunakan buzzerRp.

Kelima, pemerintah wajib mewujudkan keadilan sosial. Ada perasaan umat Islam seperti diungkapkan Dr. Irman Putra Sidin, di ILC TV ONE mereka dipinggirkan dan diperlakukan tidak adil.

Umat Islam telah berjuang mewujudkan dan mempertahankan kemerdekaan RI dan menerima Pancasila.

Ketika membangun untuk mengisi kemerdekaan, umat Islam dipinggirkan dan bahkan sering diberi label anti Pancasila, teroris, dan ulamanya yang kritis sering dinista, dibully dan bahkan diasingkan.

“Mari berlaku adil karena adil mendekatkan kepada Takwa.”

Saran dan komentar? silahkan reply di twitter status dibawah ini (click logo biru dan reply).

Kutipan

Butuh bahan berita/artikel/tulisan?

Diperbolehkan mengutip sebagian isi dari tulisan ini tapi jangan lupa sebut sumber: arahjaya.com atau dikutip dari Musni Umar.

Diharapkan tulisan-tulisan di website ini bisa menginspirasi pembaca untuk selalu mendukung kemajuan bangsa Indonesia.

Youtube Musni Umar

Baca Juga

Politik

Menjelang ramadhan tiba, para pegiat media sosial sangat ramai yang menyuarakan tuntutan Habib Rizieq Syihab Dibebaskan sehingga banyak dibahas di media sosial.

Politik

UUD 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum". Konsekuensi Indonesia negara hukum, maka segala kehidupan kenegaraan harus selalu berdasarkan...

Opini

Dalam pasal 29 ayat 1 UUD 1945 dengan tegas disebutkan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Lainnya

Menurut teologi Islam, Tuhan itu adalah satu atau esa. Hal itu ditegaskan dalam Alqur'an surat Al Ikhlas ayat 1-4, yang artinya "Katakanlah (Muhammad) Dialah...

Opini

Omnibus Law Cipta Kerja yang ditolak keras oleh buruh, para tokoh masyarakat dan agama, ormas Islam seperti PB NU, PP Muhammadiyah, dan MUI serta...

Opini

RUU Cipta Kerja Omnibus Law telah mempersatukan buruh, mahasiswa, rakyat, ulama, akademisi untuk menolak UU tersebut.

Opini

Hanya dua fraksi yang menolak pengesahan rancangan undang-undang tersebut yaitu Fraksi PKS dan Fraksi Demokrat.

Opini

RUU GIP telah menjadi pemicu kemarahan berbagai Ormas keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan lain-lain.