Connect with us

KH. Abdul Rasyid Abdullah Syafi'i, ulama besar Betawi memandu pendemo di depan DPR #indonesia #geojabodetabek - IG Nobuyuki Takachi

Opini

Kalimat Tauhid “Laa Ilaaha Illallah” Semarakkan Demo Besar-besaran Tolak RUU HIP di Depan DPR RI

Demo besar-besaran yang menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila akhirnya berlangsung semarak di depan DPR RI pada 24 Juni 2020.

Demo besar-besaran yang menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila akhirnya berlangsung semarak di depan DPR RI pada 24 Juni 2020.

Demonstrasi besar-besaran ini menurut saya cukup menarik karena KH. Abdul Rasyid Abdullah Syafii, ulama besar Betawi dari mobil komando memandu massa yang demo untuk mengucapan kalimat tauhid “Laa ilaaha Illallah Muhammadur Rasulullah” serta selawat kepada Nabi Muhammad SAW yang diikuti oleh seluruh pendemo.

Ungkapan tauhid yang berkumandang bertalu-talu di suasana demo besar-besaran menolak RUU HIP sangat menggentarkan hati karena mereka yang menghayati makna tauhid rela mati dalam membela agamanya.

Sepi Pemberitaan: Massa Membludak

Saya sangat prihatin demo yang begitu besar dan inti persoalan yang disuarakan adalah menyelamatkan Pancasila dan NKRI dari upaya mempreteli Pancasila dengan konsep Trisila dan Ekasila, justru tidak diliput oleh media.

Apa benar atau hanya hoax, yang meliput dan memberitakan demo besar-besaran hanya TV ONE.

Walaupun tidak diberitakan media mainstream, tetapi informasi tentang demo besar-besaran yang menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila tetap diketahui secara luas oleh masyarakat melalui pemberitaan media online.

Gelora, sebuah media online memberitakan dengan tajuk “Massa Aksi Tolak RUU HIP Membludak, Jalan Gatot Subroto Ditutup Total” (geloranews, 24 Juni 2020).

Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF Ulama) Yusuf Martak dari mobil komando terus menghimbau agar peserta demo tidak melepas masker dan menjaga jarak, tetapi karena banyaknya massa yang mengikuti demo menolak RUU HIP tidak terhindarkan kerumunan massa.

Saking ramainya massa yang demo, jalan Gatot Subroto depan DPR RI menuju slipi ditutup dan kendaraan dialihkan menuju Gedung TVRI dan dibawah flyover dekat Gerbang Stasion Gelora Bung Karno.

Buang Badan Parpol

Diduga keras fraksi-fraksi di DPR RI yang merupakan representasi dari partai-partai politik, tidak akan mau mengorbankan masa depan mereka demi membela RUU Haluan Ideologi Pancasila.

Rakyat dari berbagai elemen telah bersatu, bagaikan gelombang besar di tengah laut yang tengah menggelora menolak keras RUU HIP.

Bagaimana kesudahan RUU HIP, dan apakah gelombang protes akan berakhir kalau RUU tersebut ditarik dari Proglegnas DPR RI?

Sulit mengungkapkannya hal itu karena di bulan-bulan mendatang hampir dipastikan tidak hanya krisis ekonomi malah depresi ekonomi akan melanda Indonesia, bisa saja terjadi gelombang protes dahsyat.

Oleh karena itu, saya menyarankan supaya para pemimpin di pemerintahan dan parlemen harus ekstra hati-hati dalam mengemukakan pandangan seperti wacana pemilu serentak diundur tahun 2027 sehingga masa jabatan Presiden Jokowi 8 tahun, bisa semakin memancing kemarahan rakyat.

Harus diingat bahwa sekarang ini dan pada bulan-bulan mendatang, mayoritas rakyat Indonesia akan semakin sulit kehidupannya akibat krisis ekonomi dan depresi ekonomi. Dalam keadaan sulit, rakyat amat sensitif, cepat emosi dan marah.

Oleh karena itu, demo besar-besaran RUU HIP dapat menjadi pelajaran bahwa massa dalam jumlah besar terbukti bisa berhimpun tanpa mereka dibayar.

Harus ingat, sejarah selalu berulang jika terjadi krisis ekonomi. Kalau kita tidak sadar dan tidak hati-hati, sejarah bisa berulang.

Saran dan komentar? silahkan reply di twitter status dibawah ini (click logo biru dan reply).

Baca Juga

Opini

Pemerintah memilih jalan pintas dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Perppu ini ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi)...

Politik

Pada 14 Mei 2022, saya kembali berolahraga jalan kaki di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK). Saya bertemu para buruh yang mulai datang di...

Politik

Ketua MK Anwar Usman menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Opini

Salah satu warisan Orde Reformasi 23 tahun lalu yang disambut gembira adalah otonomi daerah. Melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang...

Opini

Setiap 1 Mei selalu diperingati oleh buruh di seluruh dunia sebagai Hari Buruh Internasional. Hari buruh internasional sering juga disebut sebagai May Day. Peringatan...

Lainnya

Kalau sekaliber Prof Effendi Gazali, masih tidak berani menyampaikan pandangan kritis terhadap kekuasaan, apatah lagi yang lain.

Opini

Omnibus Law Cipta Kerja yang ditolak keras oleh buruh, para tokoh masyarakat dan agama, ormas Islam seperti PB NU, PP Muhammadiyah, dan MUI serta...

Opini

RUU Cipta Kerja Omnibus Law telah mempersatukan buruh, mahasiswa, rakyat, ulama, akademisi untuk menolak UU tersebut.