Reshuffle Menteri Tidak Akan Menolong dan Menyelesaikan Masalah

 In Opini, Politik

Pidato Presiden Jokowi dalam sidang kabinet tertutup kemudian diunggah di You Tube setelah 10 Hari Rapat dengan judul “Jokowi Marah Ancam Reshuffle Menteri,” mengundang wacana perlunya perombakan kabinet.

Akan tetapi, melihat krisis covid-19 yang dialami rakyat Indonesia, yang telah menghadirkan krisis ekonomi, yang dalam bulan-bulan mendatang akan sangat dirasakan dampak negatifnya oleh rakyat Indonesia, saya berpendapat bahwa perombakan Kabinet Indonesia Maju yang diumumkan 23 Oktober 2019, tidak akan menolong dan menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Setidaknya ada 5 alasan bahwa reshuffle Menteri tidak akan menolong dan menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Pertama, penanganan covid-19 telah dilimpahkan ke daerah Provinsi, Kabupaten, Kota di bawah supervisi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, sehingga reshuffle menteri tidak akan memberi pengaruh dalam melawan dan mencegah covid-19.

Kedua, semua kementerian, lembaga negara, provinsi, kabupaten dan kota, anggaran belanja mereka telah dipotong. Ada yang mengatakan, besarnya pemotongan anggaran setiap kementerian, lembaga negara dan daerah, bisa mencapai 50%. Maka siapapun yang menjadi menteri, sulit melakukan berbagai program kalau tidak memiliki anggaran.

Ketiga, krisis ekonomi yang menghadang bangsa Indonesia, tidak akan bisa diatasi segera karena penyebabnya sangat banyak, sehingga tidak bisa diatasi dengan perombakan kabinet. Apalagi kalau Menteri Keuangan RI tetap dipertahankan.

Keempat, masalah yang dihadapi bukan hanya kinerja para Menteri Kabinet Indonesia Maju, tetapi krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Masalah krisis kepercayaan tidak teratasi dengan mengganti para menteri yang dianggap tidak cakap.

Kelima, sering disebutkan bahwa menteri tidak mempunyai visi dan misi, yang ada hanya visi dan misi Presiden. Dalam kenyataan, visi dan misi tidak dijalankan.

Keenam, para menteri sering membuat kebijakan yang saling bertabrakan antara satu dengan lain. Sering jalan sendiri-sendiri tanpa ada koordinasi dan sinkronisasi. Bahkan ada menteri yang melakukan hampir semua hal tanpa ditegur atau diluruskan.

Harus Melakukan Apa?

Dalam kondisi krisis, melakukan reshuffle menteri bisa lebih memperparah keadaan.

Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan? Tidak mudah mengatasi masalah yang dihadapi, karena saling berkaitan antara satu dengan yang lain.

Akan tetapi, harus ada usaha keras untuk mengatasi masalah yang dihadapi dengan melakukan 6 hal.

Pertama, fokus mengatasi covid-19 sebagai akar masalah dan penyebab utama timbulnya krisis.

Kedua, mengajak ulama dan ustadz untuk berpartisipasi mengatasi covid-19 dengan memberi peran Wakil Presiden Ma’ruf Amin untuk menggalang dukungan ulama dan umat Islam.

Ketiga, mewujudkan visi misi Jokowi-Ma’ruf secara progresif dan revolusione untuk menghadirkan keadilan dan pemerataan dengan memberi pemihakan total kepada kepentingan mayoritas rakyat Indonesia.

Keempat, memperbaiki kepemimpinan tidak hanya dalam kata, tetapi dalam perbuatan nyata yang menghadirkan keadilan sosial ditengah-tengah masyarakat.

Kelima, mengakhiri dukungan terhadap buzzer Rp yang selalu menyerang ulama, cendekiawan dan aktivis yang menyampaikan kebenaran dan keadilan.

Keenam, hukum ditegakkan untuk semua. Tidak boleh ada diskriminasi dalam penegakan hukum.

Dengan melakukan enam hal yang dikemukakan diatas, diharapkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap pemerintah bisa meningkat.

Oleh karena, apapun yang mau dilakukan, termasuk reshuffle menteri, akan menjadi sia-sia jika tidak ada kepercayaan publik.

Saran dan komentar? silahkan reply di twitter status dibawah ini (click logo biru dan reply).

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search